Arsip Harian: Oct 20, 2015

Ini Kritik dari Aktivis Kebebasan Berekspresi untuk Menkominfo Rudiantara

MENKOMINFO DUKUNG NELAYAN
Menkominfo Rudiantara. [Foto: Antara News]
Sepanjang satu tahun menjabat sebagai Menkominfo, cukup banyak rapor positif yang dicatatkan Rudiantara. Tapi, dalam hal menata ruang demokrasi di internet, kritik masih dilontarkan oleh aktivis kebebasan berekspresi.

Hal ini disampaikan oleh Damar Juniarto (Regional Coordinator, Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET) kepada InfoKomputer.

Pada awalnya, Damar memandang bahwa pilihan Joko Widodo untuk memilih Rudiantara menjadi Menkominfo dalam kabinetnya sepintas terlihat tepat.

Secara sepintas saja, masyarakat bisa melihat perbaikan dalam infrastruktur internet di Indonesia. Semisal kecepatan internet dalam paruh keempat 2015 hingga awal 2015 meningkat 149% (berdasarkan data Akamai). Begitu pula dengan diperkenalkannya teknologi 4G LTE yang menambah semakin leluasanya lalu lintas data.

Dalam beberapa kali pertemuannya dengan Menkominfo, Damar berkali-kali mendengar upaya Rudiantara untuk melobi pihak luar yang hendak menanam investasi dalam internet Indonesia untuk mematuhi aturan baru tentang TKDN 30% dan bukan sekadar menjadikan pengguna komunikasi dan internet di Indonesia sebagai pasar belaka.

Beberapa hal ini menunjukkan Rudiantara lebih baik dalam mengurus aspek negara sebagai fasilitator untuk meningkatkan sektor bisnis informasi (internet) di Indonesia.

Tapi, sayangnya, saat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator untuk memperbaiki ruang demokrasi di internet, di mana ada banyak kepentingan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dalam tata kelola internet di Indonesia, Damar merasa Rudiantara masih gagal.

Alih-alih mencabut kebijakan blokir lewat Trust+ yang dibentuk oleh Tifatul Sembiring, Menkominfo justru mengambil langkah yang membingungkan dengan membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).

Meski tim ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan mengikutsertakan banyak tokoh nasional untuk me-review situs bermuatan negatif, tetapi dasar pemblokiran yang dilakukan Kominfo tidak diotak-atik. Padahal, dasar pemblokiran itulah yang dikeluhkan tidak memiliki wawasan yang cukup untuk memperhatikan aspek-aspek demokrasi.

Itulah mengapa terjadi inkonsistensi dalam pemblokiran 22 situs pada beberapa bulan lalu. Tidak kuatnya dasar melakukan pemblokiran dan tidak disertainya pemidanaan atas tindakan pelanggaran pembuatan situs kekerasan membuat langkah pemblokiran menjadi berjalan timpang sebelah. Situs yang bagus banyak yang terblokir, sedangkan situs yang mengajarkan kekerasan dan intoleransi justru dibiarkan tanpa tindakan.

Revisi UU ITE Tidak Sesuai Harapan

Inkonsistensi sikap Menkominfo juga terjadi pada upaya merevisi UU ITE. Meskipun terlihat pihak Kemkominfo cukup mematuhi jadwal pengajuan draft revisi UU ITE sesuai prioritas Prolegnas 2015, namun setelah Damar membaca usulan perubahan UU ITE yang diajukan kepada DPR bulan Juli lalu, ia merasa Rudiantara gagal menangkap inti persoalan.

Alih-alih memenuhi ekspektasi banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok korban jeratan UU ITE, keberadaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dinilai menghambat demokrasi digital justru tidak disentuh dan hanya memperbaiki ancaman pidana dengan menurunkan ancaman penjara dan denda.

Bagusnya, ruang dialog masih dibuka oleh Menkominfo dan lobi ke DPR masih bisa diupayakan untuk memperbaiki usulan pemerintah ini.

Sehingga saat Damar ditanya tentang perlu tidaknya Rudiantara di-reshuffle, ia menjawab, “Dalam kacamata kemerdekaan ekspresi dan perbaikan demokrasi digital, kelihatannya beliau perlu digantikan dengan orang lain yang memiliki sensitivitas terhadap hak warga sipil.”

Pakar Telekomunikasi: Kinerja Menkominfo di Atas Rata-rata

PENGUMUMAN COMMERCIAL 4G LTE TELKOMSEL

Dalam menilai kinerja Menkominfo selama satu tahun ini, Moch. S. Hendrowijono (wartawan dan pengamat telekomunikasi) lebih menyoroti dari berbagai upaya Rudiantara di bidang telekomunikasi.

Menurut Hendro, apa yang sudah dilakukan Menkominfo Rudiantara pada kurun waktu ini sudah cukup baik, bahkan di atas rata-rata. Beberapa program yang ia canangkan bisa diselesaikan pada waktunya. Misalnya, implementasi dan komersialisasi 4G di frekuensi 900 MHz yg sudah selesai dan proses refarming/rearrangement frekuensi 1.800 MHz utk layanan 3G.

Untuk tahap awal, bagi Indonesia bagian timur mulai dari Papua sampai Kalimantan dan Sulawesi dan Nusa Tenggara sudah selesai dan dikeluarkan sertifikat laik operasi dan izin komersialisasi pada Senin, 6 Juli. Ini berarti masyarakat setempat sudah bisa menikmati layanan 4G LTE mulai hari itu. Target berikutnya ke Sumatera, Jawa, lalu terakhir Jabodetabek pada November 2015.

Menkominfo juga mendukung program-program smart city dan penggunaan jaringan 4G untuk layanan pemerintah dan masyarakat. Contohnya yang sudah berjalan adalah Home Care dan teleradiologi yang menghadirkan dokter spesialis radiologi ke pedalaman dari rumah dokternya lewat jaringan 4G, seperti di Makassar ke kepulauan kecil di sekitarnya.

Rudiantara juga mulai berhasil membalikkan sikap operator yang melulu menonjolkan kemampuan kecepatan 4G, dengan menggiring operator ke pengisian aplikasi dan konten, yang kemudian membuat masyarakat menjadi lebih mudah mengenal layanan 4G.

Padahal, semula masyarakat menilai layanan 4G pasti lebih mahal karena pengertian kecepatan lebih tinggi berarti tarif lebih mahal. Pandangan itu mulai dikikis dengan perubahan sasaran pemasaran 4G oleh operator.

Soal pemblokiran situs, meski sempat sebagian salah sasaran, namun Rudiantara terlihat sangat perhatian kepada persoalan di masyarakat sehingga tidak sempat berkembang menjadi isu negatif yang tidak produktif.

Ia juga berhasil menyatukan sikap dan pendapat dua kementerian lain, Perindustrian dan Perdagangan, yang aturannya menginduk ke Kominfo soal besaran TKDN. Koordinasi demikian tanpa arogansi sektoral masing-masing, nyaris tak pernah terjadi pada periode-periode pemerintahan lalu.

Beberapa kebijakan Rudiantara memang masih berupa wacana. Namun, wacana yang muncul selalu dibicarakan terbuka dengan masyarakat dan industri sebelum diputuskan. Ketika keputusan kelak dijatuhkan, semua pihak sudah paham.

Hendro tidak lupa mengingatkan Rudiantara bahwa sejumlah wacana yang harus segera diwujudkan sebelum akhir tahun, terutama soal dukungan pemerintah terhadap pelaku startup yang akan menumbuhkan industri aplikasi dan konten lokal.

Menyinggung kemungkinan terjadinya reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Hendro berkomentar, “Kalaupun Rudiantara mesti diganti, seharusnya sang pengganti meneruskan ide dan wacana yang sudah digulirkan karena efeknya cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.”

Menakar Satu Tahun Kinerja Menkominfo Rudiantara

rudiantara menteri

Rudiantara memang bukan orang baru di dunia teknologi. Ia sudah malang melintang memegang jabatan penting di sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Indosat, Telkomsel, XL Axiata (ketika masih bernama Excelcomindo), hingga Telkom. Rudiantara juga pernah mengisi jabatan sebagai Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero). Jabatan terakhir sebelum menjadi Menkominfo adalah Komisaris Independen Indosat.

Selama 10 bulan terakhir, cukup banyak kebijakan Rudiantara yang menyita perhatian publik. Pemblokiran situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, mengandung unsur radikalisme, penipuan, ataupun pornografi dapat dikatakan paling banyak menyedot perhatian publik.

Misalnya pada 30 Maret 2015, Rudiantara mengumumkan pemblokiran 19 situs bermuatan islami atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Situs-situs tersebut dianggap menyebarkan paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Sayangnya, kebijakan tersebut langsung memunculkan aksi protes dari para pengelola situs karena dianggap membabi-buta dan tidak dijelaskan apa yang dikategorikan sebagai radikalisme. Kementerian Kominfo mengaku khilaf karena tidak mengecek ulang permintaan blokir dari BNPT. Sebanyak 12 situs media yang diblokir akhirnya dibebaskan secara bersyarat oleh tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).

Ketika investasi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) mulai meresahkan masyarakat, Kementerian Kominfo juga segera melakukan pemblokiran atas situs-situs investasi yang berkaitan dengannya. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situs-situs tersebut dianggap meresahkan masyarakat karena menawarkan investasi yang tidak ada dasar hukumnya.

Nasib serupa dialami oleh situs-situs yang bermuatan pornografi. Rudiantara bahkan mengirimkan surat permintaan resmi ke Twitter terkait penanganan konten negatif yang ada di social media, khususnya Twitter. Pada surat tersebut disampaikan bahwa telah ditemukan adanya iklan-iklan resmi pada linimasa Twitter (promoted tweet) yang berisikan konten dan tautan ke situs nudity dan pornografi, dan banyak sekali ditemukan akun Twitter yang mengandung unsur-unsur nudity dan pornografi.

Masih seputar pornografi, Kementerian Kominfo telah melakukan penertiban layanan premium call. Penertiban dilakukan karena maraknya promosi layanan premium call yang disebarluaskan melalui SMS dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengarah kepada pornografi serta penipuan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Satu lagi wacana untuk menanggulangi masalah konten negatif sempat dilontarkan Rudiantara pada bulan Mei 2015, yaitu implementasi DNS (Domain Name System) Nasional. Cara kerjanya adalah mengarahkan semua traffic internet dari seluruh alamat IP (Internet Protocol) asal Indonesia kepada DNS Nasional ini. Jika traffic ditengarai akan mengarah ke situs bermuatan negatif, otomatis akses akan diblokir. Jika tidak, akses diloloskan.

Cara kerja DNS Nasional ini sekilas mirip dengan teknik pemblokiran situs yang diterapkan saat ini berdasarkan Trust+, mesin database yang berisi daftar situs berbahaya dan bermuatan negatif. Bedanya, kalau filter ala Trust+ masih bergantung pada ISP (Internet Service Provider) dan operator telekomunikasi yang menggunakannya, DNS Nasional akan mewajibkan filter kepada semua ISP dan operator tanpa terkecuali.

Sontak, wacana DNS Nasional ini memercikkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun praktisi internet. Kelompok yang pro menganggap cara ini lebih ampuh untuk melindungi pengguna internet Indonesia, khususnya anak-anak yang belum berusia dewasa, dari paparan konten negatif, seperti pornografi dan kekerasan.

Di pihak lain, kelompok yang kontra berpandangan bahwa metode penyensoran internet secara paksa ini mengancam kebebasan mengakses informasi. Di masa depan, bisa saja DNS Nasional dipakai tidak hanya untuk memblokir situs bermuatan negatif, tetapi juga situs-situs yang mengecam, menyuarakan kritik, atau memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah. Turki, Pakistan, Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan adalah contoh pemerintahan yang memakai kebijakan sensor internet untuk meredam suara lawan politiknya.

Meskipun sudah diterbitkan dalam bentuk surat Menkominfo dengan nomor 283/KOMINFO/AI.02.02/03/2015 dan disebutkan bahwa pelaksaaan redirection ke DNS Nasional harus sudah diimplementasikan paling lambat 31 Mei 2015, hingga sekarang belum ada lagi kejelasan mengenai DNS Nasional ini.

Penertiban di Ranah Telekomunikasi Seluler

Di bidang lainnya, Kementerian Kominfo mencoba mengurangi ekses negatif dari layanan teknologi dan informasi melalui penertiban registrasi pelanggan kartu prabayar.

Langkah ini ditempuh mengingat banyak kasus ketidakpatuhan penyelenggara telekomunikasi seluler terhadap aturan tentang registrasi, yakni terjadinya aktivasi kartu perdana tanpa registrasi pelanggan secara benar. Akibat ketidakpatuhan itu, telah terjadi ketidaktertiban yang menimbulkan dampak negatif, antara lain penipuan, penyebaran fitnah, hasutan, adu domba, teror, dan manipulasi jasa telekomunikasi lainnya.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bersama Kementerian Kominfo memerintahkan penyelenggara jaringan untuk memodifikasi aplikasi 4444 di server sehingga hanya bisa diregistrasi oleh petugas gerai. Para penyelenggara jaringan juga wajib memegang kendali penuh atas setiap kartu perdana yang beredar guna menjamin ketertelusuran (traceability) setiap pemilik kartu SIM (Subscriber Identity Module Card).

Berkaitan dengan kartu SIM, Kementerian Kominfo sempat direpotkan oleh kabar penyadapan yang diduga dilakukan oleh National Security Agency (NSA) dan Government Communication Headquarter (GCHQ) melalui produk kartu SIM yang dikeluarkan oleh Gemalto NV. BRTI kemudian meminta semua penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk melakukan investigasi internal terkait hal tersebut.

Laporan dari penyelenggara jaringan bergerak seluler menunjukkan tidak ada kebocoran kartu SIM. Para operator juga menjamin bahwa penyedia kartu SIM yang mereka gunakan telah memenuhi GSM Security Standard.

MENKOMINFO DUKUNG NELAYAN

Dukung Perekonomian Nasional

Kementerian Kominfo juga turut menyukseskan program untuk menggairahkan perekonomian nasional dengan menggiatkan kandungan lokal.

Rudiantara telah menandatangani peraturan menteri terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) perangkat 4G sebesar 30 persen untuk perangkat (subscriber station) dan 40 persen untuk base station (BS). Peraturan yang juga ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2017.

Peraturan ini sempat menimbulkan gejolak di kalangan produsen perangkat keras dan juga konsumen. Pasalnya, sebagian besar produk 4G yang beredar di pasaran saat ini masih belum memuat kandungan lokal minimal 30 persen. Dikhawatirkan produk-produk populer besutan Apple, Samsung, dan LG tidak bisa lagi masuk ke Indonesia karena terhambat peraturan terkait TKDN tersebut.

Akan tetapi, kekhawatiran itu sepertinya akan sirna karena berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, sudah ada sedikitnya 16 perusahaan smartphone, merek global maupun lokal, yang telah atau akan membuka pabrik di Indonesia dalam rangka memenuhi TKDN minimal 30 persen.

Merek-merek tersebut adalah Samsung, Lenovo, Oppo, Huawei, Haier, Polytron, Evercoss, Advan, Axioo, Mito, Gosco, SPC, AsiaFone, Smartfren, Bolt!, dan IVO. Merek lain seperti Asus dan LG juga sudah menyatakan kesiapannya untuk merakit ponsel di dalam negeri.

Masalah sumber daya manusia juga tidak luput menjadi perhatian Rudiantara. Hal ini dikaitkan dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhitung mulai Desember 2015. Kementerian Kominfo mulai melakukan antisipasi untuk menghadapi era persaingan bebas ASEAN.

Langkahnya dengan menyiapkan kompetensi tenaga kerja nasional agar bisa bersaing dengan tenaga kerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kompetensi itu ditingkatkan dengan memberlakukan sistem sertifikasi bagi tenaga kerja industri bidang Kemkominfo, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Diterima Baik oleh Komunitas

Dalam hubungannya dengan publik, asosiasi, dan komunitas, Rudiantara sejauh ini terlihat sanggup memberikan kesan positif. Relasinya cukup positif dengan lembaga regulator seperti BRTI ataupun asosiasi badan usaha seperti APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia).

Rudiantara berusaha mengambil jalan tengah di dalam tarik ulur kepentingan antara operator telekomunikasi dan penyelenggara layanan OTT (Over The Top) semacam Facebook, Twitter, dan media sejenis yang berasal dari luar negeri.

Sebagai orang yang juga pernah bekerja di “dalam”, Rudiantara memahami tantangan yang dialami para operator, khususnya penurunan pendapatan dari bisnis voice dan text. Akibatnya, operator mencari cara lain untuk menaikkan pemasukan dengan menaikkan tarif internet serta menetapkan tarif internet berdasarkan zona. Dengan alasan biaya investasi dan pemeliharaan infrastruktur yang tinggi, operator umumnya membebani pelanggan di Wilayah Indonesia Timur dengan tarif yang paling mahal.

Hal ini sedang dicarikan solusinya oleh pemerintah supaya selisih tarif internet di setiap wilayah Indonesia tidak terpaut jauh. Solusi yang disiapkan Kementerian Kominfo adalah kemungkinan untuk menggunakan dana USO (Universal Service Obligation) sebagai subsidi untuk operator. Dana USO sendiri selama ini dikumpulkan dari operator sebesar 1,25 persen dari keuntungan usaha mereka.

Rudiantara juga tergolong aktif mendekatkan diri dengan penggiat internet dan pelaku startup lokal. Pada awal kepemimpinannya, Rudiantara sempat berdiskusi tatap muka dengan tokoh-tokoh kebebasan berekspresi di dunia maya dalam forum Demokrasi Digital. Forum itu menekankan pentingnya revisi UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3 yang sering dipakai untuk memidanakan orang-orang yang kritis atau menyampaikan pendapatnya melalui media sosial.

Ketika itu, Rudiantara berjanji akan memasukkan revisi UU ITE ke dalam programnya di tahun 2015. Janji tersebut memang ditepati karena saat ini, draft revisi UU ITE telah selesai diharmonisasi dan siap dikirim ke DPR untuk dibahas. Tapi, masih banyak poin di dalam draft revisi tersebut yang belum memuaskan pelaku demokrasi digital.

“Setelah membaca usulan perubahan UU ITE yang diajukan oleh Menkominfo kepada DPR, tampak benar Rudiantara gagal menangkap inti persoalan,” kata Damar Juniarto (Regional Coordinator, Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET).

“Alih-alih memenuhi ekspektasi banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok korban jeratan UU ITE, keberadaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dinilai menghambat demokrasi digital justru tidak disentuh dan hanya memperbaiki ancaman pidana dengan menurunkan ancaman penjara dan denda,” sambungnya.

Pada kesempatan lain, Rudiantara juga rajin membuka jalur diskusi dengan penggiat startup di Indonesia. Salah satunya ia sempat hadir di panggung Startup Asia Jakarta 2014 dan membahas aneka topik, dari e-commerce, internet broadband, sampai UU ITE.

Di bulan Februari lalu, Rudiantara pernah mengungkapkan cita-cita untuk mengumpulkan dana US$1 miliar untuk mendukung ekosistem startup di Indonesia. Dana tersebut akan dikumpulkan dari para konglomerat tanah air. Harapannya, dana itu dapat dikelola oleh profesional di bidang venture capital untuk mengembangkan startup lokal yang berpotensi.

Rudiantara juga diterima baik oleh kalangan pelaku e-commerce yang diwakili idEA (Indonesia E-Commerce Association). Antara lain karena niat baiknya yang ingin meniadakan kewajiban membuat izin dan badan usaha bagi pebisnis e-commerce. Baginya, orang yang ingin berjualan online cukup mengajukan akreditasi melalui idEA untuk menjamin perlindungan konsumen.

“Rudiantara mau mendengar, bertanya, menguasai, dan bertindak dengan cepat dan terkoordinasi. Pribadinya membumi dan luwes. Perkembangan yang terjadi untuk industri e-commerce bisa maju sepuluh tahun dengan arah yang dituju beliau,” puji Daniel Tumiwa (Ketua Umum idEA).

“Chief RA [panggilan akrab Rudiantara. red] adalah CEO (Chief E-Commerce Officer) sebenarnya di Indonesia,” sebutnya.

PENGUMUMAN COMMERCIAL 4G LTE TELKOMSEL

Sukses Menasionalkan 4G

Satu lagi pencapaian yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Rudiantara mewujudkan implementasi jaringan 4G LTE secara nasional dalam tahun pertamanya.

Sejak akhir tahun 2014, teknologi seluler 4G LTE sudah hadir secara resmi di Indonesia. Di bulan Desember 2014, Rudiantara telah meresmikan kehadiran layanan 4G LTE secara komersial. Awalnya, layanan 4G LTE baru tersedia pada spektrum frekuensi 900 MHz. Telkomsel menjadi operator pertama yang menghadirkan layanan tersebut, disusul oleh XL Axiata dan Indosat.

Soal cakupan wilayah, Telkomsel menghadirkan layanan 4G LTE di Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. XL telah menjangkau beberapa tempat di Jakarta, Bogor, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Sedangkan Indosat mencakup Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali.

Menyusul pada 6 Juli silam, lima operator sudah menghadirkan layanan 4G di frekuensi 1.800 MHz, meskipun area cakupannya masih terbatas. Telkomsel menggelarnya di Makassar, Indosat di Balikpapan, XL di Lombok, 3 (Tri) di Banjarmasin, serta Smartfren di Batam.

Diharapkan, setelah proses penataan ulang frekuensi 1.800 MHz rampung sebelum tahun 2015 berakhir, ekspansi penggelaran layanan 4G LTE secara komersial dari ujung barat sampai timur Indonesia dapat dilakukan dengan lebih leluasa.

Sertifikasi IoT Sudah Mulai, tapi Masih Di Simpang Jalan

oic diagram

AllSeen Alliance mengumumkan program AllJoyn Certified kemarin yaitu program sertifikasi untuk peranti dan aplikasi Internet of Things (IoT). Sertifikasi dimaksudkan agar peranti-peranti dan aplikasi IoT dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain, walaupun masing-masing peranti dibuat oleh perusahaan yang berbeda.

Beberapa produk yang mendapatkan sertifikasi pertama antara lain Windows 10 Professional dan Surface Pro 3 dari Microsoft. Produk tersebut telah lulus uji sertifikasi dan memenuhi semua persyaratan sehingga mendapatkan AllJoyn Certified dari AllSeen Alliance.

AllSeen Alliance merupakan aliansi IoT yang didirikan pada akhir 2013. Beberapa vendor besar anggota AllSeen antara lain Sony, LG, Philips, Qualcomm, Microsoft, Sharp, dan Electrolux. AllSeen telah mengembangkan framework AllJoyn yang merupakan open source software framework yang mempermudah peranti dan aplikasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain.

Sertifikasi tidak terbatas pada anggota AllSeen Alliance, perusahaan nonanggota dapat mensertifikasikan produknya. Proses sertifikasi makan waktu kurang lebih satu minggu.

Gerak cepat AllSeen menuntaskan program sertifikasinya diduga untuk mengejar pameran produk dan teknologi elektronik, International CES, Januari 2016 mendatang di Las Vegas. Sehingga saat pameran berlangsung, diharapkan banyak produk IoT yang telah tersertifikasi.

Sertifikasi produk IoT sangat penting dan tentu  memberikan perlindungan kepada konsumen. Produk-produk yang mereka beli dipastikan dapat digunakan di dalam suatu network misalnya di dalam rumah. Misalnya sebuah connected door lock akan memberi tahu bahwa Anda telah pulang ke peranti yang tersambung seperti ke thermostat, saklar lampu, dan peralatan elektronik rumah tangga lainnya. Sehingga ketika Anda memasuki rumah AC sudah menyala, begitu juga dengan lampu dan peralatan lainnya yang terhubung.

Tetapi sayangnya AllSeen Alliance bukan satu-satunya aliansi IoT sekarang ini. Ada aliansi besar lainnya yaitu OIC. Didirikan pada pertengahan tahun 2014 lalu, Open Interconnect Consortium (OIC) disokong oleh vendor besar pula seperti Samsung, Intel, dan Dell.

Dengan tujuan utama yang sama dengan AllSeen, OIC dibentuk untuk memastikan peranti dan aplikasi IoT dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Bila AllSeen menawarkan framework AllJoyn untuk tujuan tersebut, OIC menawarkan standar dan referensi implementasi yang disebut IoTivity. Standar OIC ini telah dirampungkan bulan lalu dan OIC akan memulai sertifikasi dua bulan mendatang.

Anda dapat berharap dapat melihat produk-produk IoT yang telah disertifikasi oleh kedua aliansi di International CES Januari 2016 mendatang. Tetapi Anda tidak dapat berharap produk-produk yang disertifikasi masing-masing aliansi dapat saling beroperasi.

Jadi sampai beberapa tahun mendatang Anda harus menentukan, aliansi mana yang Anda dukung. Ini penting agar peranti-peranti IoT di rumah atau kantor Anda dapat saling terhubung dan berkomunikasi.

Review Smartphone