Profil IT Leader Iwan Djuniardi: Mendorong Digital Governance di Ditjen Pajak

Iwan Djuniardi: Mendorong Digital Governance di Ditjen Pajak

Iwan Djuniardi (Direktur Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak). [Foto; Abdul Aziz/InfoKomputer]

“Dua tahun ini, saya ingin matangkan dulu predictive analytics, tahun ketiga baru kami masuk artificial intelligence.

Jika ucapan tersebut terlontar dari seorang IT leader perusahaan swasta, kita mungkin tidak terlalu merasa heran. Namun yang mengungkapkan kalimat tersebut adalah Iwan Djuniardi (Direktur Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak). Stigma lembaga birokrasi yang lamban pun langsung lenyap ketika mendengar semua inovasi yang direncanakan Iwan di masa depan.

Iwan memang bukan birokrat biasa. Sejak dipercaya di posisi ini pada dua tahun lalu, ia sudah bertekad mengubah wajah Direktorat Jenderal Pajak menjadi organisasi yang sangat melek teknologi.

Hasilnya pun mulai terlihat. Tengok saja sistem e-Filing yang belakangan ini menjadi pilihan masyarakat dalam melaporkan SPT. Atau dashboard tax amnesty yang bisa diakses secara real-time. ”Kami membangunnya dalam dua minggu,” sebut Iwan.

Jika ditilik lebih dalam, peran teknologi juga telah merasuk ke sisi internal Ditjen Pajak. Mereka kini telah menggunakan Hadoop untuk mengolah data pajak seluruh orang Indonesia. “Jika dulu mengolah data faktur bisa sampai 8 bulan, kini cuma membutuhkan 2 – 3 menit,” Iwan mengklaim.

Semua langkah ini nantinya, seperti disebut di atas, akan membuat sistem yang bisa memberikan prediksi dan analisis terkait kebijakan yang bakal dilakukan Ditjen Pajak.

Bergerak Lincah

Dalam posisinya sekarang, tugas utama Iwan adalah mengembangkan sistem teknologi informasi di lingkungan Ditjen Pajak. Tugas itu meliputi tiga area utama, yaitu e-services, core tax, dan BI (business intelligence). Ketiganya membutuhkan perhatian khusus, meski e-services bisa dibilang yang paling menyita perhatian karena memiliki aktivitas tinggi.

“Untuk e-Filing saja, bisa 250 submission per hari,” ungkap Iwan menggambarkan tingginya beban sistem TI Ditjen Pajak. Itu masih jumlah yang normal. Di saat beban puncak seperti bulan Maret, bebannya bisa mencapai 1 juta submission per hari. Belum lagi e-billing yang bisa mencapai 500 ribu atau e-faktur yang mencapai 1 – 2 juta hits per hari.

Untuk menghadapi dinamika yang tinggi tersebut, tentunya dibutuhkan infrastruktur TI yang besar. Namun, tim TI Ditjen Pajak berhasil melakukan optimasi dengan melakukan virtualisasi. “E-faktur itu jalannya di virtualisasi,” Iwan mencontohkan. Inilah yang menjelaskan mengapa data center di Ditjen Pajak “cuma” memiliki 600 core.

Meski sudah optimal, inovasi terus dicoba digulirkan. Saat ini, Iwan dan tim sedang melakukan POC (proof of concept) untuk menggunakan public cloud sebagai bagian dari infrastruktur Ditjen Pajak. “Namun hanya untuk aplikasi, sementara data tetap di on-premise,” ungkap Iwan. Konfigurasi ini bisa meningkatkan efisiensi namun tetap mengedepankan keamanan data publik.

“Contohnya untuk e-Filing, kita sebenarnya butuh [tambahan processing power] satu bulan saja, saat peak-time,” cerita Iwan. Menurut perhitungan Iwan, konfigurasi cloud seperti itu bisa menghemat pengeluaran dengan sangat signifikan. “Sebulan itu cuma Rp200 juta, padahal [kalau beli sendiri] maintenance saja bisa sampai Rp10 miliar,” Iwan menggambarkan.

Sementara untuk core tax, di tahun ini rencananya akan ada pembaruan besar-besaran mengingat aplikasi yang digunakan saat ini belum diganti sejak tahun 2000. “Jangankan mau di-update, dipindahkan servernya saja sudah tidak bisa,” ucap Iwan sambil tersenyum kecil.

Saat ini, Ditjen Pajak sedang mengevaluasi aplikasi core tax yang ada di pasaran sambil melakukan gap analysis. “Insya Allah tahun ini proses tersebut selesai, sehingga awal tahun depan kita sudah mulai membangun aplikasi,” jelas Iwan.

Sementara untuk BI, saat ini Ditjen Pajak sudah mengadopsi teknologi big data seperti Hadoop dan deep analytics. Langkah ini terbilang krusial mengingat Ditjen Pajak harus mengelola data berukuran raksasa. Apalagi, manfaat pengolahan data tidak cuma untuk kepentingan data matching, namun juga memprediksi behaviour alias perilaku wajib pajak. “Jadi kita bisa tahu jika ada behaviour yang nyeleneh,” tambah Iwan.

Kemampuan BI ini pun sudah mulai disebarkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sehingga mereka bisa menganalisis data secara mandiri (self-service BI).

Dalam dua tahun ke depan, Tim TI Ditjen Pajak akan terus menyempurnakan kemampuan analisis prediktif tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menerapkan machine learning dan AI. Tujuannya, agar Ditjen Pajak bisa melakukan simulasi terhadap setiap kebijakan yang akan dilakukan. “Jadi kebijakan pemerintah bisa tepat guna,” jelas Iwan.

“Saya ingin menjadikan Direktorat Pajak ini sebagai digital government institution,” ungkap Iwan Djuniardi dengan tegas.

Mengedepankan Kerja Sama

Gerak cepat yang dilakukan Iwan tidak lepas dari keyakinannya kalau pemerintah tidak boleh ketinggalan dari swasta. “Jika ketinggalan, pemerintah malah justru menghambat sektor swasta,” ungkap Iwan. Kemungkinan lain, pemerintah tidak bisa mendeteksi wajib pajak yang berniat buruk terkait pembayaran pajak yang harus mereka lakukan.

Iwan mengakui, gerak Ditjen Pajak memiliki keterbatasan karena tetap harus mengikuti koridor birokrasi yang sarat aturan. Namun Iwan memiliki cara untuk untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengembangkan konsep yang ia namakan governpreneurship. Melalui konsep ini, Ditjen Pajak memiliki pola pikir seperti entrepreneurship terkait layanan pemerintah.

Salah satu contohnya adalah melibatkan pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi terkait data yang dimiliki Ditjen Pajak. “Saya tinggal buka API saja, nanti mereka yang kembangkan” ungkap Iwan.

Cara ini bisa mendorong inovasi karena inisiatif tidak harus berasal dari Ditjen Pajak. Pihak ketiga seperti perbankan juga akan serius mengembangkan layanan terkait perpajakan karena membuka peluang bisnis baru. Karena pihak ketiga berkepentingan membuat layanan yang bagus, masyarakat pun akan mendapatkan layanan yang dibutuhkan dan sesuai harapan.

Gerak cepat dan inovasi yang dilakukan Iwan pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini bisa dilihat dari berbagai penghargaan yang telah disabet pria lulusan Jurusan Teknik Mesin ITB ini dalam tiga tahun terakhir. Penghargaan paling akhir adalah gelar The Most Innovative yang dianugerahkan iCIO Community. Namanya juga masuk ke daftar kandidat Top 100 dari CIO Magazine.

Semua apresiasi tersebut tentu saja membuat Iwan bangga. Namun Iwan menganggap, kebanggaan tebesar adalah ketika ia bisa menyumbangkan sesuatu bagi negeri ini. “Sebagai anak yang dilahirkan di Indonesia, saya merasa memiliki tanggung jawab. Jika saya memiliki kemampuan lebih, mengapa tidak saya berikan kepada bangsa?” Iwan memaparkan prinsipnya.

Lalu, apa mimpi Iwan bagi institusi tempat ia mengabdi selama 23 tahun tersebut? “Saya ingin menjadikan Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai digital government institution,” ungkap Iwan dengan tegas. Artinya, pola pikir, cara tindak, dan cara berinteraksi seluruh insan Ditjen Pajak sudah digital-first.

“Saya percaya, hal ini akan mengubah paradigma selama ini yang menganggap institusi pemerintah itu lamban,” Iwan mengungkapkan mimpinya.

Comments

comments