Fitur Strategi Jitu Banyuwangi Mewujudkan Smart Kampung

Strategi Jitu Banyuwangi Mewujudkan Smart Kampung

Dengan luas daerah mencapai 5782 km2, Banyuwangi adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa. Luas wilayahnya mencakup kawasan Gunung Ijen yang terkenal dengan blue fire-nya sampai Pantai Plengkung yang disebut-sebut salah satu ombak terbaik di dunia untuk surfing.

Di satu sisi, luasnya wilayah Banyuwangi menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan. Namun di sisi lain, profil ini menimbulkan tantangan tersendiri, seperti dalam melayani warga. Contohnya ketika seorang warga desa ingin mengurus dokumen kependudukan ke kota, mereka harus menempuh perjalanan sampai dua jam.

Tantangan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melirik pemanfaatan teknologi informasi. Pada bulan Mei 2016, mereka meluncurkan program Smart Kampung. Melalui program ini, Pemkab Banyuwangi berkomitmen membangun infrastruktur jaringan internet yang menghubungkan seluruh desa di Banyuwangi. Kemudian, infrastruktur internet tersebut digunakan untuk melakukan layanan publik.

Jadi ketika warga ingin mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Miskin, atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian, mereka tidak perlu datang ke kantor kecamatan atau kota lagi. Mereka bisa mengurus semua dokumen tersebut di kantor desa masing-masing, sehingga lebih nyaman dan irit waktu.

Program Kemitraan

Saat ini, 115 dari 189 desa di Banyuwangi sudah terhubung dengan jaringan fiber optik. Tahun ini, Pemkab menargetkan seluruh desa akan terhubung sehingga bisa merasakan manfaat program Smart Kampung ini.

Di tengah citra birokrasi yang lamban, kecepatan Pemkab membangun infrastruktur jaringan di Banyuwangi mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya. Bagaimana mereka melakukannya?

Dalam perbincangan eksklusif dengan InfoKomputer, Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), mengungkapkan rahasianya: kemitraan dan fokus kebijakan. “Karena connectivity bukan cuma membangun jalan, jembatan, atau pelabuhan, namun juga connectivity dengan IT,” ungkap Azwar.

Azwar mengakui, anggaran menjadi tantangan tersendiri. “Masa jabatan bupati memang lima tahun, namun masa kerjanya praktis hanya tiga tahun karena anggaran untuk tahun sebelumnya sudah diputuskan,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal ini, di awal program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi lebih menekankan kemitraan. Mereka menggandeng Telkom dan Icon Plus untuk membangun 1400 titik hotspot. “Itu tanpa dana APBD,” ungkap Azwar.

Tahapan berikutnya adalah mengeluarkan kebijakan untuk setiap desa membayar sewa koneksi internet menggunakan anggaran Dana Desa. Melalui program e-village budgeting, setiap desa diharuskan berbelanja bandwidth. “APBDes yang tidak menganggarkan hal itu tidak akan disahkan oleh camat,” tambah Azwar.

Bukan Sekadar Layanan

Dengan dua strategi tersebut, tak heran jika infrastruktur internet di Banyuwangi berkembang dengan pesat. Akan tetapi, Azwar menekankan, akses internet ke desa-desa tersebut tidak cuma digunakan untuk layanan. “Kalau pelayanan bagus namun rakyatnya tidak sejahtera, tidak bagus juga,” tutur Azwar.

Karena itu, Pemkab Banyuwangi pun gigih mendorong masyarakat memanfaatkan koneksi internet ini. Salah satunya dengan melakukan pelatihan internet marketing agar warga desa bisa memasarkan sendiri produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Hadirnya koneksi internet pun membuat warga desa, baik itu petani, pelajar, sampai pelaku ekonomi kreatif, memiliki akses informasi yang lebih luas. Tak heran jika tiap malam, kantor desa akan dipenuhi warga yang memanfaatkan akses internet gratis.

Manfaat dari program Smart Kampung ini juga mulai terasa di berbagai indikator ekonomi rakyat, seperti turunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Penurunan ini memang kombinasi dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, namun Azwar Anas yakin, Smart Kampung menjadi instrumen penting keberhasilan tersebut. “Karena semua kami lakukan secara paralel sehingga hasilnya lebih terasa,” pungkas Azwar.

Comments

comments