Huawei mengeluarkan USD2 miliar atau sekitar Rp29 triliun dalam lima tahun ke depan untuk meningkatkan keamanan siber dengan menambahkan pekerja dan memperbaiki fasilitas laboratorium mereka.
Huawei harus meningkatkan kualitas keamanan sibernya, menyusul tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok memata-matai menggunakan peralatan jaringan Huawei. Apalagi,penangkapan Chief Financial Officer Meng Wanzhou yang juga merupakan anak perempuan dari pendiri Ren Zhengfei di Kanada atas permintaan Amerika Serikat.
Hal itu diperburuk dengan Huawei yang tidak diizinkan masuk ke pasar Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Umumnya, negara-negara yang menolak Huawei karena khawatir jaringan Huawei itu akan digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memata-matai para pengguna. "Melarang pesaing untuk masuk ke pasar tidak akan membuat Anda menjadi lebih baik. Kami rasa, kekhawatiran dan tuduhan terkait keamanan pada Huawei seharusnya dengan bukti," kata Rotating Chairman Huawei Ken Hu seperti dikutip Channel News Asia.
"Tanpa bukti nyata, kami akan membantah tuduhan itu," ucapnya.
Hu mengatakan Huawei telah membuka diskusi dengan pemerintah di berbagai negara dan menyakinkan bahwa mereka beroperasi mandiri, terlepas dari campur tangan pemerintah Tiongkok.
Laporan media menyebutkan bahwa Jepang dan Perancis akan berhenti menggunakan peralatan dari Huawei. Jepang berencana melarang pemerintah membeli peralatan dari Huawei.
Sementara itu, tiga operator terbesar Jepang juga dikabarkan tidak akan menggunakan peralatan 5G dari Huawei. Sementara Prancis mempertimbangkan untuk menambahkan produk ke daftar "perlu diwaspadai".