Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan rapat koordinasi mitigasi penanganan Bencana Gempa & Tsunami di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, serta para kepala daerah se-Sumbar.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyampaikan ada 8 titik zona gempa yang perlu diwaspadai.
“Hasil riset tim Puslitbang BMKG menggunakan analisis distribusi spasial B-value. Ada 8 titik zona gempa (megathrust) yang perlu mendapatkan perhatian khusus, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Megathrust Mentawai adalah yang paling diwaspadai," ujar Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan telah menambah unit khusus untuk mengawasi Kepulauan Mentawai.
"Kami memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sumbar tapi kami tambah dengan membangun mini UPT regional Padang Panjang untuk memfokuskan pengamatan khusus pada gempa yang dipicu sesar aktif yang ada di Sumbar," ucap Dwikorita.
Pada rapat tersebut, BMKG secara simbolis melakukan serah terima rencana penempatan 50 unit EEWS (Earthquake Early Warning System) yang akan ditempatkan di Kepulauan Mentawai dan di pesisir Sumbar.
“EEWS akan memberikan peringatan dini bahaya guncangan yang ditimbulkan akibat gempa. Sistem ini dapat bermanfaat mengurangi dampak kerusakan infrastruktur vital seperti pembangkit listrik, dan mesin-mesin pabrik. EEWS secara otomatis akan mematikan sistem kelistrikan/sistem mekanik ketika ada peringatan gempa," ujarnya.
Langkah nyata lainnya dari BMKG adalah dengan memasang program WRS.
“Langkah mitigasi sudah disiapkan oleh BMKG, baik itu dari segi observasi, processing, diseminasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk diseminasi (penyebaran) informasi, BMKG telah menyiapkan 15 Warning Receiver System (WRS) di BPBD Kab/Kota di Sumbar, serta di TNI AL Lantamal Padang”, ungkap Dwikorita.
Edukasi dan mitigasi bencana juga perlu dibangun dengan pendekatan sosio kultural, seperti Landslide Early Warning System.
Landslide Early Warning System telah menjadi acuan internasional ISO 22732 Guidline for Community Based Landslide Early Warning System.
Selain itu, juga perlu diperkuat dengan sinergi Pentahelix, yang terdiri dari akademisi, pihak swasta, masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan media massa.