Huawei mendapatkan penolakan beroperasi bisnis di beberapa negara karena dugaan keterlibatan Huawei dengan pemerintah Tiongkok.
Meskipun sebelumnya, Huawei menegaskan tidak pernah memberikan data pengguna kepada pemerintah Tiongkok.
Sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS) menuding dan mencurigai Huawei digunakan sebagai alat mata-mata oleh pemerintah Tiongkok. AS bahkan menyebut Huawei sebagai ancaman bagi keamanan nasional.
Kail ini Chairman Huawei Liang Hua kembali menegaskan Huawei akan menolak permintaan apa pun dari pemerintah Tiongkok untuk membuka back door atau "pintu belakang" di jaringan telekomunikasi asing.
"Kami tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya," ujarya seperti dikutip Bloomberg.
Liang mengatakan Huawei telah menerima opini legal independen tentang kewajibannya di bawah hukum Tiongkok dan tidak ada apa pun yang memaksa Huawei untuk melakukan "pintu belakang" di jaringan telekomunikasi.
"Huawei tidak pernah menerima permintaan semacam itu, dan akan menolak jika ada. Kami tidak akan merespons permintaan tersebut karena tidak sesuai hukum," tutur Liang.
Liang menekankan Huawei sebagai organisasi bisnis independen untuk melayani pelanggan dan pernyataan ini adalah kesekian kalinya Huawei membantah menjadi alat mata-mata pemerintah Tiongkok.
"Kami telah menjaga rekam jejak yang baik dalam keamanan siber," ujarnya.
Huawei telah berulang kali menyatakan tidak menempatkan back door di teknologinya untuk memata-matai negara lain atas permintaan pemerintah Tiongkok.
Tak hanya itu, Huawei pun tengah menghadapi masalah lain dengan ditangkapnya Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou, beberapa waktu lalu.
Wanzhou saat ini tengah menjadi tahanan rumah di Vancouver dan menghadapi potensi ekstradisi dari Kanada ke Amerika Serikat (AS).