Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengkritisi perkembangan perusahaan teknologi finansial (fintech) pinjam meminjam (peer-to-peer lending) yang sebagian besar masih menyasar masyarakat yang telah memiliki akses perbankan.
Hal itu menimbulkan persaingan antara perbankan dan fintech.
"Harusnya, (fintech P2P lending) berpindah dari pasar lama dan produk lama ke pasar baru yang menyasar masyarakat unbanked (belum memiliki akses perbankan)," kata Rudiantara di Jakarta.
"Yang punya rekening di bank itu bukan unbankable. Justru fintech itu harus menyasar pada yang unbankable," ujarnya.
Rudiantara mengatakan jika fintech merambah masyarakat yang belum memiliki rekening bank, maka fintech P2P lending dapat membantu pemerintah meningkatkan inklusi keuangan. Tahun ini, pemerintah menargetkan inklusi keuangan sebesar 79 persen.
"Banyak para pelaku industri fintech yang masuk ke pasar baru ini karena ada resiko misal terkait memberikan rating kredit (credit scoring)," ujarnya.
Karena itu, Pemerintah menyarankan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membantu menyusun skema rating kredit agar bisa digunakan untuk mengoptimalkan peran fintech P2P lending.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah fintech P2P lending yang telah terdaftar pada awal April mencapai 106 entitas.
"Industri perbankan tidak perlu takut merangkul perkembangan teknologi karena teknologi hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Armand W Hartono mengatakan, pihak perbankan dan financial technology atau fintech harus bersama-sama berkontribusi positif, dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan nasional yang sehat dan stabil.
Caranya adalah dengan menjalin kerja sama strategis antara pihak perbankan dan fintech, maupun melalui tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan usaha sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan etika bisnis yang berlaku.
"Hal ini untuk menjamin adanya stabilitas dan peningkatan nilai tambah, bagi kesinambungan dan keberlanjutan ekonomi nasional," kata Armand.