Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan (Korsel) berencana mengganti sistem operasi komputer di instansi pemerintahan dari Windows ke Linux.
Hal itu dikarenakan penggunaan sistem operasi Linux jauh lebih murah dan meminimalisir ketergantungan pada satu sistem operasi. Jika tidak ada masalah kompatibilitas dan keamanan, pemerintah Korsel akan menginstal sistem operasi Linux ke PC pemerintah.
Selanjutnya peralihan sistem operasi itu akan diperluas ke kementerian-kementerian lain di Korea Selatan.
Sayangnya, pemerintah Korsel masih bungkam versi Linux mana yang akan digunakan dan tidak ada jadwal khusus kapan migrasi akan dilakukan seperti dikutip Engadget.
Alasan lainnya, pemerintah Korsel akan menggunakan Linux karena dukungan gratis Windows 7 akan berakhir pada Januari 2020.
Jika pemerintah Korsel tetap menggunakan Windows 7, maka biaya dukungan Windows sangat mahal.
Pengguna pun tidak akan mendapat semua dukungan, termasuk perlindungan dari serangan malware.
Microsoft juga telah menegaskan bahwa pelanggan korporat dan institusional seperti pemerintah Korsel hanya dapat membayar untuk dukungan pembaruan keamanan Windows hingga Januari 2023.
Raksasa teknologi Amerika Serikat ini akan meningkatkan biaya upgrade setiap tahun mulai 2020 – 2023.
Jadi, semakin lama perusahaan menggunakan produk masa lalu itu, akan semakin mahal harganya.
Microsoft mungkin tidak terlalu memikirkan migrasi sistem yang dilakukan oleh pemerintah Korsel karena Microsoft saat lebih tertarik pada layanan cloud daripada menjual salinan Windows terbaru kepada pemerintah Korsel.
Apalagi rencana untuk berhenti mendukung Windows 7 telah mereka rencanakan sejak lama, karena telah menyiapkan beragam versi terbaru untuk menunjang aktivitas pengguna Windows.