Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Selain membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) 2020, Kepala BSSN Hinsa Siburian juga membahas evaluasi pengamanan ruang siber nasional dalam Pemilihan Umum 2019.
Hinsa memastikan BSSN terus berkoordinasi dengan beberapa pihak di antaranya ialah KPU, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kemlu (Kementerian Luar Negeri), BIN (Badan Intelijen Negara), POLRI, dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM).
"Peran BSSN dalam Pemilu adalah mengamankan dan memastikan sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan lancar," kata Hinsa.
Baca Juga: Hai Pengguna iPhone, Inilah Fitur-fitur Tersembunyi iOS 13
Berdasarkan data, sampai dengan 23 Mei 2019, BSSN mencatat ada 28.859.836 total percobaan serangan terhadap server Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BSSN tetap melakukan deteksi dan identifikasi ancaman serta menyiapkan rekomendasi pascapengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019.
Dalam kesempatan itu, Kepala BSSN juga mengajukan pagu indikatif 2020 sebesar Rp 2,2 triliun.
Hal itu untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, BSSN mewujudkan beberapa program.
Diantaranya ialah penguatan kapasitas SDM keamanan siber, pembangunan dan penguatan CERT (Computer Emergency Response Team), pengamanan infrastruktur siber, penyusunan RUU keamanan dan ketahanan siber, serta peningkatan kerja sama internasional bidang siber.
Baca Juga: Meski Terkena Sanksi, 17 Smartphone Huawei Mendapat Android Q