Google berencana untuk memindahkan akun pengguna di Inggris dari regulator privasi Uni Eropa. Sebagai gantinya Google bakal menempatkan mereka di bawah yurisdiksi AS.
Perubahan ini didorong oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Menurut sumber Google yang mengetahui rencana tersebut, Google Alphabet Inc bermaksud untuk meminta pengguna Inggrisnya untuk mengakui persyaratan layanan baru termasuk yurisdiksi baru.
“Tidak ada apa pun tentang layanan kami atau pendekatan kami terhadap privasi yang akan berubah, termasuk bagaimana kami mengumpulkan atau memproses data, dan bagaimana kami menanggapi permintaan penegakan hukum untuk informasi pengguna,” demikian keterangan resmi dari Google dilansir Reuters.
"Namun regulasi perlindungan data di Inggris masih akan berlaku untuk pengguna ini,” tambah sumber Google.
Sumber lainnya juga menyatakan, Google telah memutuskan untuk memindahkan pengguna Inggris keluar dari yurisdiksi Uni Eropa karena tidak jelas apakah Inggris akan mengikuti regulasi perlindungan data Inggris atau mengadopsi aturan lain yang dapat mempengaruhi penanganan data pengguna.
Jika pengguna Google di Inggris menyimpan data mereka di Uni Eropa, akan lebih sulit bagi otoritas Inggris untuk memulihkannya dalam investigasi kriminal.
Namun, Undang-Undang Cloud yang baru di Amerika Serikat, diharapkan akan memudahkan otoritas Inggris untuk mendapatkan data dari perusahaan-perusahaan AS. Inggris dan Amerika Serikat juga berada di jalur untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang lebih luas.
Mantan pemimpin Google untuk teknologi privasi global, Lea Kissner sepakat dengan rencana perubahan tersebut. Menurut dia, sebaiknya memang data pengguna Inggris tidak lagi dikelola oleh Uni Eropa.
"Ada banyak keributan tentang pemerintah AS mungkin memperdagangkan perlindungan data yang cukup untuk kehilangan kecukupan di bawah GDPR, di mana saat itu mereka dalam ruang lingkup Google Irlandia terdengar sangat berantakan," kata Kissner.
"Jangan pernah mengabaikan keinginan perusahaan teknologi untuk tidak terjebak di antara dua pemerintah yang berbeda."