Find Us On Social Media :

Stafsus Belva Siap Mundur Jika Ada Konflik Kepentingan Ruangguru

By Adam Rizal, Kamis, 16 April 2020 | 09:00 WIB

Staf Khusus Presiden Presiden Joko Widodo Adamas Belva Syah Devara

Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, menyatakan siap mundur dari jabatan jika ada konflik kepentingan dalam penetapan Ruangguru sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Belva merupakan pendiri dan CEO dari Ruangguru.com.

"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan? Saya sendiri tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," ujar Belva dalam keterangannya.

Kendati tidak ada aturan yang dilanggar, kata Belva, dirinya siap mundur demi menghindari persepsi negatif publik.

"Saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun, keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami bukan hanya masalah saya mau atau tidak," ujar Belva.

Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk Kartu Prakerja. Adapun program pelatihan online dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun.

Selain Ruangguru, ada tujuh perusahaan aplikator lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan program pelatihan online ini.

Politikus Demokrat Rachland Nashidik mengkritik penunjukan delapan perusahaan itu karena dilakukan tanpa melalui lelang.

Padahal jika diasumsikan setiap perusahaan dipilih secara merata oleh peserta pelatihan online, kata Rachland, setiap perusahaan bisa meraup uang sebesar Rp700 miliar.

Rachland menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukan ini sehingga perusahaan milik Staf Khusus Presiden ditunjuk dalam program pelatihan online yang merupakan bagian dari kebijakan Kartu Prakerja itu.

Terkait tuduhan itu, Belva mengaku tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan apapun di program prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya.

"Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," ujar dia.