Insiden kebocoran data kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, kini korbannya adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan data pemilih Indonesia yang dimiliki KPU.
Hal ini terungkap dari postingan seorang hacker di sebuah komunitas di dark web. Orang tersebut menyebarkan data berisi 2,3 juta nama, lengkap dengan nomor KTP, tanggal lahir, dan alamat rumah.
Tidak itu saja. Hacker ini juga berjanji akan menyebarkan data berisi 200 juta nama.
Jika ditilik, data yang disebar ini mirip dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki KPU. Data berformat PDF tersebut sepertinya berasal dari data DPT untuk Pemilihan Umum 2014, ketika negara ini menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden, DPR, dan DPRD.
Jika mengacu data Kompas.com, Pemilu 2014 melibatkan 190.307.134 pemilih tetap; tidak jauh berbeda dengan ucapan hacker yang mengklaim memiliki data 200 juta.
Kebocoran data ini tentu saja menambah suramnya perlindungan data di Indonesia. Belum sampai sebulan lalu, Tokopedia mengalami kebobolan yang mengakibatkan 90 juta data konsumen bocor.
Ironisnya, kini kebocoran data menimpa KPU yang notabene adalah institusi pemerintahan. Jika pemerintah saja gagal melindungi data pribadi warganya, entah harapan apa yang tersisa bagi perlindungan data pribadi warga di negeri ini.