Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.
"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN untuk melakukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," ujar Johnny.
Johnny mengatakan dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih kepada KPU Pusat.
Karena itu, menurut Johnny, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.
"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," kata Johnny.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan tidak hanya melakukan penguatan dan pembaruan sistem keamanan, tetapi diperlukan pula payung hukum yang memadai.
"Untuk itu, kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujar Johnny.
Johnny mengatakan, saat ini Kominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.
"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," pungkas Johnny.
Sebelumnya, pada Kamis (21/5) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.
"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.
Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.