Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti konten pelatihan yang diberikan Kartu Prakerja. Salah satunya banyaknya materi Kartu Prakerja yang tersedia gratis di YouTube.
Hal ini merupakan hasil kajian KPK sehingga mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 2 Juni 2020 yang meminta penyelenggaraan Kartu Prakerja gelombang 4 dihentikan sementara dan tiga gelombang sebelumnya dievaluasi dan diperbaiki.
Dalam hasil kajian KPK konten pelatihan Kartu prakerja berpotensi menimbulkan masalah. KPK mengutip riset Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) tahun 2020 yang menyebut hanya 24% konten pelatihan kartu Prakerja yang layak untuk menjadi pelatihan.
"Dari 457 konten pelatihan yang layak, hanya 55% konten pelatihan Kartu Prakerja yang sesuai untuk dilaksanakan secara online," tulis KPK, seperti dikutip Jumat (18/6/2020).
Dari hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 327 konten pelatihan, sebesar 89% konten pelatihan di Program Kartu Prakerja tersedia gratis di YouTube dan laman www.prakerja.org. KPK juga menyebut penilaian konten pelatihan tidak melibatkan ahli.
Atas kajian ini, KPK menyarankan agar penyelenggaran atau PMO Kartu Prakerja menuangkan pedoman kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis.
PMO juga harus melibatkan ahli kompeten Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menyusun standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program.
Dihentikan Sementara
Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 4 sudah dihentikan sejak pertengahan Mei 2020 karena rekomendasi KPK.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan kajian KPK telah ditindaklanjuti dan Kemenko Perekonomian sudah mengadakan rapat soal itu yang dihadiri ketua KPK, kepala LKPP, kepala BPKP, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dari Kepolisian dan kepala Jaksa Agung.
"Rapat itu akhirnya sepakat bentuk tim teknis yang dipimpin Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk memperbaiki tata kelola, untuk melihat tata kelola, kalau belum sesuai itu akan kita perbaiki, termasuk di dalamnya tata kelola itu Perpres-nya dan peraturan-peraturan turunannya," ujar Rudi.
Rudy Salahuddin pun membenarkan perbaikan tata kelola kelola ini membuat pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4 belum dibuka hingga kini. Ia pun tak bisa memberikan tanggal pasti kapan pendaftaran akan dibuka kembali.
"Sampai tata kelola baru itu jadi dulu dong. Bukan hanya Perpres, tapi nanti ada aturan-aturan turunannya. Mungkin ada yang perlu diubah dari Permenkonya, dan ini yang harus kita selesaikan dulu. Jadi basis kita untuk menjalankan itu dengan tata kelola yang baru.