Find Us On Social Media :

Gandeng UGM, Software AG Dorong Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan dan Pendidikan

By Liana Threestayanti, Senin, 10 Agustus 2020 | 18:30 WIB

Software AG menjalin kemitraan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) demi mendorong terjadinya transformasi digital di sektor pemerintahan dan pemberdayaan mahasiswa, khususnya para mahasiswa UGM. 

Kemitraan ini disambut hangat oleh UGM karena kolaborasi antara pihak swasta dan institusi pendidikan saat ini dinilai sangat penting. 

“Kerja sama ini selaras dengan Kebijakan ‘Kampus Merdeka’ yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang menganjurkan universitas-universitas untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan kelas dunia," ujar Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono.

Dalam kemitraan ini, terdapat dua bagian awal dan konkret dari yang akan dilakukan. Pertama adalah pertama adalah kelas webinar yang terbuka bagi seluruh pegawai pemerintah pada tanggal 14 Agustus 2020.  Software AG dan UGM akan menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu terbaru seputar transformasi digital dalam sektor pemerintah Indonesia. 

Dalam sesi tersebut, UGM  akan membagikan data dan penemuan terbaru termasuk tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong terjadinya transformasi digital pada sektor pemerintahan. Selain itu, Software AG juga akan menyampaikan beberapa studi kasus yang sudah dilakukan di beberapa instansi pemerintah negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Singapura, dan Australia sebagai bahan pembelajaran bersama.

Bagian kedua dari kerjasama ini berupa kemitraan akademis. Melalui UGM, Software AG berkomitmen untuk menyediakan edukasi dengan berorientasi pada kondisi pasar saat ini, memberikan keunggulan daya saing bagi lulusan UGM ketika memasuki pasar lowongan kerja, dan membentuk bagian yang integral dan penting dalam upaya transformasi digital negara Indonesia.

“Dengan webinar yang akan diadakan mendatang, kami bermaksud memaparkan sudut pandang, penemuan terbaru, dan ide-ide kami untuk pegawai negara dalam menjalankan proses transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan kemitraan akademis ini, kami memberdayakan mahasiswa kami untuk mendukung transformasi digital tersebut dengan sumber daya manusia yang sekelas dunia dan unggul,” jelas Prof. Ir. Panut Mulyono.

Anneliese Schulz, Presiden Software AG untuk Asia Pasifik dan Jepang, memandang kemitraan dengan UGM ini sangat penting, di antaranya karena merupakan kerja sama pertama Software AG dengan Universitas di seluruh kawasan Asia.

"Yang sangat menggembirakan adalah kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kualitas talenta lokal menjadi ahli teknologi berkelas dunia yang akan berkontribusi terhadap perkembangan Indonesia,” ujar Anneliese Schulz.

“Jika kami pantau upaya transformasi digital pemerintahan di Indonesia dan negara lainnya, platform teknologi integrasi adalah kunci untuk modernisasi dan inovasi. Sebagai penyedia teknologi integrasi terkemuka di dunia, kami bersedia membagikan sejumlah studi kasus yang terbukti efektif, serta pembelajaran dari badan pemerintah lainnya dari seluruh dunia yang akan sangat bermanfaat bagi Indonesia,” tambahnya. 

Baru minggu lalu, oleh Forrester, Software AG dinobatkan sebagai penyedia teknologi integrasi API (Application Programming Interface) terbaik di dunia.

Pada tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PARNB) melakukan pengukuran tingkat kematangan e-Government dari 616 instansi pemerintah dan menyimpulkan bahwa mayoritas instansi pemerintah telah menerapkan layanan elektronik (e-services), terutama untuk pekerjaan internal mereka. Namun, layanan elektronik tersebut memiliki masalah yang sama:  tidak terintegrasi, tidak berkelanjutan, dan memiliki tingkat kegunaan yang rendah. Ketidakhadiran kebijakan yang terintegrasi dan holistik menjadi penyebab utama masalah-masalah tersebut, yang akhirnya menimbulkan perencanaan dan strategi parsial dalam upaya implementasi e-Government. Sebelum 2018, tidak terdapat pengarahan ataupun standar pengembangan layanan elektronik. Akibatnya, banyak instansi pemerintah Indonesia yang mengembangkan layanan elektronik secara sebagian saja, bahkan hanya untuk memamerkan inovasi. *(kutipan dari GovAsia)