Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus patuh pada aturan Twitter, sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden AS terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari.
Selama ini Twitter menyematkan pemberitahuan 'kepentingan publik' pada sejumlah cuitan dari 'pemimpin dunia' yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut. Jika pengguna biasa melakukan pelanggaran, Twitter akan segera menghapusnya. Sedangkan, cuitan kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah yang melakukan pelanggaran, maka Twitter akan membatasi jangkauan cuitannya.
Tentunya, perlakukan spesial Twitter itu tidak berlaku untuk mantan pejabat.
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini," kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters.
Twitter melayangkan beberapa kali peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump termasuk tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label "kepentingan publik" pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.
Untuk Facebook, unggahan Trump juga akan dicek oleh mitra cek fakta pihak ketiga saat Biden resmi jadi presiden AS Januari 2021.
Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.
Dikatakan bahwa "mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga."
Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.
Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11), menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan.
Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan.