Guna mewujudkan Pilkada yang aman, bersih, dan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini, Qlue menggandeng Pilkada Watch sebagai medium utama yang dapat digunakan oleh relawan Pilkada Watch dan masyarakat umum untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran Pilkada seperti administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, dan kode etik pemilu. Selain itu, relawan dan masyarakat juga bisa melaporkan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di tengah penyelenggaraan Pilkada. Semua ini bisa mulai dilakukan mulai dari masa kampanye hingga pelaksanaannya di tanggal 9 Desember 2020.“Semenjak kanal dibuka sejak bulan Agustus lalu, QlueApp sudah menerima ratusan laporan terkait dugaan pelanggaran PiIkada. Tingginya tingkat partisipasi dari masyarakat menjadi indikasi keinginan masyarakat akan Pilkada yang aman, bersih, dan sehat,” ujar Rama Raditya, Founder dan CEO Qlue.“Laporan didominasi oleh dugaan pelanggaran administrasi Pilkada sebesar 40%, dugaan pelanggaran kode etik sebesar 28%, dan kerumunan warga sebesar 20%. Laporan tersebut akan terdata pada dashboard Pilkada Watch, yang selanjutnya dikirimkan ke instansi terkait untuk diselidiki lebih lanjut,” tambah Rama.Sementara itu, Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A. Permana mengatakan, “Selain masyarakat, QlueApp juga digunakan oleh lebih dari 300 relawan Pilkada Watch di 177 daerah QlueApp sangat membantu relawan-relawan kami untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada secara real-time.”“Kolaborasi antara Pilkada Watch dan Qlue ini juga membantu transparansi dan akuntabilitas laporan. Kami berharap laporan-laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pilkada seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) agar segera diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” lanjut Wahyu.Penyelenggaraan Pilkada serentak ini adalah keputusan politik bersama antara pemerintah, KPU, dan DPR RI. Terkait dengan masa pandemi, pemerintah juga ingin menjadikan Pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai penanganan Covid terkait solusi akan dampak sosial dan ekonominya. Meski digelar di tengah pandemi, pemerintah menargetkan partisipasi publik dalam menyampaikan suara di Pilkada tahun naik menjadi 77,5%, dibanding tahun 2018 yakni 73,24%. Dan pastinya, penyelenggaraan Pilkada tahun ini dilaksanakan dengan pengaturan disiplin yang ketat protokol kesehatan.