Pemerintahan presiden AS Donald Trump memasukkan Xiaomi ke dalam daftar hitam per 15 Januari 2021. Hal itu membuat perusahaan dan investor AS tidak boleh berbisnis dengan Xiaomi .
Bahkan, perusahaan dan investor AS yang sudah berinvestasi di Xiaomi harus melakukan divestasi per November tahun ini. Kebijakan tersebut mirip dengan yang telah diterapkan kepada Huawei hingga merontokkan pangsa pasar smartphone globalnya di ujung tahun lalu.
Tentunya, nasib Huawei jauh lebih parah karena Trump juga melarang Huawei menggunakan teknologi asal AS.
Xiaomi pun telah mengeluarkan tanggapan mengenai pernyataan dari Gedung Putih di ujung masa kekuasaan Trump tersebut. Xiaomi tegas membantah adanya afiliasi apapun, termasuk kepemilikan maupun kendali, dari militer dalam atau atas perusahaan itu.
Xiaomi menyebutkan kalau perusahaan selalu beroperasi mengikuti hukum dan ketentuan yang berlaku di setiap negara d imana mereka berada. Xiaomi juga menegaskan kalau hanya menyediakan produk dan jasa untuk penggunaan sipil dan komersial.
"Perusahaan sedang mengkaji konsekuensi potensial dari pernyataan Perusahaan Militer Komunis Cina itu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih penuh tentang dampaknya bagi Grup," bunyi pernyataan Xiaomi tersebut sambil memastikan bakal melindungi kepentingan perusahaan seperti dikutip GSM Arena.
Banyak kalangan masih menantikan kelanjutan keputusan dari pihak Washington. Hal ini karena Trump sudah harus lengser dan presiden terpilih Joe Biden akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Sebagian berharap kebijakan Biden berbeda dari pendahulunya itu.
Seperti diketahui Xiaomi tumbuh menjadi brand smartphone besar di dunia. Berdasarkan perusahaan riset TrendForce, dari produksi ponsel pintar 2020 yang sebanyak 1,25 miliar perangkat, atau turun 11 persen dibandingkan 2019, Xiaomi menempati urutan ketiga merek teratas. Dia berada di bawah Samsung dan Apple, menggantikan posisi Huawei yang merosot ke urutan 6.