Find Us On Social Media :

Google Bakal Hengkang dari Australia Jika Wajib Bayar Royalti

By Adam Rizal, Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:00 WIB

June 8, 2019 Mountain View / CA / USA - Google office building in the Company's campus in Silicon Valley; The "double o's" of the logo are decorated in rainbow colors in honor of LGBTQ Rights

Google berencana menghentikan operasi mesin pencariannya di Australia, menyusul kebijakan pemerintah Australia yang mewajibkan perusahaan teknologi digital seperti Google membayar royalti.

Australia berencana membuat UU yang mengharuskan Google hingga Facebook membayar royalti pada perusahaan media atas konten berita yang ditampilkan di platform teknologinya.

Google beralasan UU teknologi Australia memberatkan perusahaannya. Direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru, Mel Silva mengatakan kepada parlemen Google siap keluar dari Australia.

"Jika ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan selain menghentikan mesin pencarian Google dari Australia," ujar Silva mengutip AP.

"Dan itu akan menjadi catatan yang buruk tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat Australia, keragaman media, dan bisnis kecil yang menggunakan produk kami setiap hari," ujarnya.

Ancaman Google untuk hengkang dari Australia baru pertama kali terjadi. Jika benar terjadi, masyarakat Australia dinilai akan mengalami kerugian karena banyak mengakses mesin pencarian Google, yakni Google Search.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison enggan ancaman yang dibuat oleh Google. Dia menegaskan semua pihak harus patuh atas aturan yang ada di negeri Kangguru tersebut.

"Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu dilakukan di Parlemen kami. Itu dilakukan oleh pemerintah kami. Dan begitulah cara kerja di sini di Australia," kata Morrison kepada wartawan di Brisbane.

Selain Google, Facebook juga menentang aturan untuk perusahaan teknologi di Australia. Facebook mengancam akan menghapus tautan berita dari situsnya di Australia. Wakil presiden Facebook, Simon Milner, mengatakan aturan tersebut tidak akan bisa diterapkan