Saat ini kondisi politik di Myanmar tengah bergejolak, menyusul kudeta yang dilakukan militer Myanmar.
Pemerintah militer Myanmar pun memerintahkan pemblokiran sejumlah media sosial untuk menekan penyebaran informasi yang berpotensi menyulut emosi warganya.
Daftar media sosial yang terbaru diblokir adalah Twitter. Sebelumnya Facebook, Instagram, dan Messanger sudah terlebih dahulu diblokir.
Pemerintah militer Myanmar memerintahkan operator seluler dan penyedia internet lokal untuk memblokir Twitter sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketika warga Myanmar ingin mengakses Twitter, mereka justru diarahkan ke laman bertuliskan "laman tidak dapat dijangkau sesuai arahan Kementerian Transportasi dan Komunikasi".
Pembatasan akses layanan Twitter juga dikonfirmasi oleh Telenor, salah satu perusahaan telekomunikasi di Myanmar. Telenor mengatakan bahwa pihaknya telah menerima perintah pemblokiran Twitter "sampai pemberitahuan lebih lanjut".
"Arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-undang Telekomunikasi Myanmar," kata Telenor.
Tagar seperti #WeNeedDemocracy atau #FreedomForFear yang diambil dari kutipan Aung San Suu Kyi menjadi trending topic di Twitter
"Kami menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan komunikasi harus dipertahankan setiap saat, terutama selama masa konflik," kata Telenor, sebagaimana dihimpun Tech Crunch.
Melalui seorang juru bicara, Twitter mengecam pemblokiran tersebut. Twitter mengatakan, pembatasan layanannya di Myanmar ini dapat merusak hak seseorang untuk bersuara dan berekspresi di media sosial.
"Kami akan terus berupaya mengakhiri pemblokiran ini," lanjut Twitter.
Pemerintah militer Myanmar menilai Twitter menyebarkan propaganda kepada publik sehingga membahayakan keamanan negara. Pemblokiran Twitter ini diklaim pemerintah sebagai upaya memastikan stabilitas Myanmar di bawah komando pemerintahan militer.
Alasan serupa juga digunakan pemerintah Myanmar ketika memblokir Facebook, Instagram, dan Messager. Pemerintah Myanmar juga menuding Facebook untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan di Myanmar.
"Sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," lanjut sang juru bicara Facebook.
Facebook juga berjanji akan mengambil langkah moderasi konten proaktif di Myanmar. Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan lewat kudeta yang dilakukan pada Senin (1/2/2021).
Sejumlah pemimpin sipil ditangkap, seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Kudeta itu merupakan buntut kemenangan besar Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Suu Kyi, dalam Pemilu November 2020 lalu. Setelah kudeta, sejumlah warga Myanmar dilaporkan mengalami gangguan internet selama beberapa jam.