Grab bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengumumkan kolaborasinya untuk mengembangkan kapasitas UMKM, terkait proses pengajuan izin usaha untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha), melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik.
Dalam kerjasama ini, Grab akan mendukung Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyebarluaskan informasi terkait pendaftaran izin usaha untuk menjangkau lebih banyak kelompok UMKM, melalui jaringan merchant Grab yang mencakup UMKM di GrabMart, GrabFood, dan GrabKios.
Kedua pihak akan bekerja sama secara efektif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari UMKM melalui Pengajuan Izin Usaha. Berdasarkan peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja, usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko yang kemudian menentukan jenis perizinan berusahanya. Risiko usaha terbagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.
UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM. Nantinya, setelah UMKM mendapatkan NIB, para pelaku UMKM yang telah terdaftar akan mendapatkan keabsahan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan di lokasi usahanya.
Selanjutnya perizinan ini dapat digunakan untuk pengajuan kolaborasi bisnis ke depannya untuk meningkatkan skala dan pertumbuhan UMKM. Izin usaha ini juga dapat dipergunakan untuk mendapat akses program pelatihan, pemberdayaan dan fasilitas pengembangan kapasitas dari pemerintah dan instansi terkait.
Selain itu, NIB juga dapat membantu para pelaku UMKM untuk mempermudah proses pengajuan kredit yang bisa digunakan untuk meningkatkan modal usaha di lembaga keuangan mana pun (baik bank maupun nonbank).
Menurut Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal), mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya.
“Pada 2 Juni 2021 mendatang, kita akan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang merupakan wujud nyata implementasi UU CK. Melalui sistem tersebut, ada keistimewaan terutama bagi UMK (Usaha Mikro Kecil) resiko rendah yang dapat memperoleh perizinan usaha dengan mudah, cepat, dan tanpa biaya. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan penguatan kepada UMKM yang selama ini telah berjasa menciptakan lapangan kerja bagi 120 juta dari 130 juta tenaga kerja Indonesia,” ucap Bahlil.
Baca Juga: Kolaborasi Grab dan Yummy Corp Dongkrak Kuliner di Indonesia
Bagi pelaku UMK dengan tingkat risiko rendah akan memperoleh kemudahan mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal, setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Ridzki Kramadibrata (President Grab Indonesia) juga menyampaikan komitmen Grab untuk terus memberikan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memastikan UMKM mampu memperoleh bantuan dalam pengajuan izin usahanya.