Galang kekuatan melawan kejahatan siber, Microsoft membentuk Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik yang pertama.
Serangan malware dan ransomware di Asia Pasifik terus meningkat, dengan masing-masing 1,6 dan 1,7 kali lebih tinggi daripada wilayah lain di dunia.
Khususnya di Indonesia, berdasarkan data dari telemetri antivirus Microsoft Defender, kasus malware selama 18 bulan terakhir telah berkurang 24%. Tetapi sebagai bagian dari malware, tingkat kasus ransomware meningkat hingga 31%.
Sulit bagi satu entitas untuk melawan kejahatan siber sendirian secara efektif. Dengan alasan ini dan mengganasnya kejahatan maya di Asia Pasifik, Microsoft membentuk Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik pertama di kawasan ini. Dewan ini bertujuan menyatukan pembuat kebijakan dari pemerintah dan lembaga negara, serta pemimpin teknologi dan industri, guna membangun saluran komunikasi yang kuat untuk mengatasi ancaman siber, serta berbagi praktik terbaik di antara seluruh negara yang berpartisipasi.
Dewan ini berisikan 15 pembuat kebijakan dari Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang didukung oleh praktisi keamanan siber profesional dari Microsoft.
Pada Microsoft APAC Public Sector Summit yang digelar 6 Mei 2021 lalu, Satya Nadella, CEO Microsoft, menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, Microsoft telah menyaksikan gelombang kedua transformasi digital, dan pemerintah telah mempercepat adopsi teknologi untuk membangun ketahanan. Satya menekankan pentingnya memiliki fondasi digital yang kuat bagi kesuksesan sektor publik, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi strategi berbasis data. Satya juga memperkuat komitmen Microsoft terhadap rencana pemberdayaan nasional yang diberlakukan melalui pembentukan wilayah pusat data baru di Selandia Baru, Indonesia, dan Malaysia.
Pada acara yang sama, Ann Johnson, Corporate Vice President, Security Compliance and Identity menyelenggarakan panel Keamanan Siber bertajuk 'Membangun ekosistem pertahanan siber global yang tangguh'. Ann membagikan bahwa tren yang Microsoft lihat dalam kejahatan dunia maya cenderung mengikuti isu yang muncul setiap harinya, di mana aktor jahat mengubah infrastruktur mereka untuk menarik perhatian berdasarkan berita hari itu. Agar organisasi dan pemerintah tetap terlindungi, pola pikir zero-trust perlu diterapkan. Itulah sebabnya Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik dibentuk, agar para pemangku kepentingan dalam ekosistem dapat berkolaborasi dalam memprioritaskan pertahanan keamanan siber nasional.
Sebagai bagian dari Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik, lembaga pemerintah dan para pemimpin negara akan bergabung dengan forum yang melibatkan Microsoft serta ekosistem penasihat industri keamanan siber. Tujuan forum ini adalah berbagi praktik terbaik, belajar dari pelatihan sertifikasi keamanan Microsoft, berpartisipasi dalam lokakarya khusus, dan mengikuti sesi lab langsung, dengan tujuan mendorong peningkatan keterampilan digital tenaga kerja untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dalam keamanan siber di seluruh negara yang berpartisipasi.
Upaya ini akan memperkuat upaya yang telah ada dalam memperkuat kemitraan keamanan siber di Asia Pasifik, termasuk melalui Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Forum Global tentang Keahlian Siber.
"Ancaman dan serangan siber tidak dapat dihindari di dunia yang saling terhubung ini, itulah sebabnya kekuatan kolektif dan kolaborasi kita sebagai komunitas menjadi sangat penting. Pengumuman hari ini adalah langkah pertama untuk melindungi komunitas kita di dunia maya dan saya sangat senang mengumumkan peluncuran Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama dengan anggota pendiri yang mencakup pemerintah, pembuat kebijakan, regulator, serta pemangku kepentingan industri di seluruh wilayah. Misi bersama kami adalah membangun koalisi yang kuat, untuk memperkuat pertahanan keamanan siber kami," kata Sherie Ng, General Manager, Public Sector, Microsoft Asia Pacific.