Pemerintah Nigeria memutuskan untuk memblokir layanan Twitter di negaranya. Keputusan tersebut merupakan buntut dari langkah Twitter yang menghapus cuitan Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari.
Melalui sebuah utas di Twitter, Menteri Informasi Nigeria, Lai Mohammed menyebutkan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan karena Twitter secara terus-menerus melakukan aktivitas yang dapat melemahkan eksistensi pemerintah Nigeria.
"Berdasarkan ketentuan kepentingan nasional ... anggota kami telah bertindak sesuai dengan arahan Komisi Komunikasi Nigeria," kata Asosiasi Operator Telekomunikasi Berlisensi Nigeria (ALTON), membenarkan penangguhan tersebut, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (6/6/2021).
Keputusan ini muncul beberapa hari setelah Twitter menghapus kicauan dari Presiden Buhari yang dianggap melanggar aturan 'abusive behavior' yang sudah ditetapkan Twitter.
Baca Juga: Mengenal Teknologi NFT yang Bisa Cegah Kasus Pembajakan Karya
Pemerintahan Nigeria juga mengancam akan menangkap dan memproses hukum warganya yang masih menggunakan platform media sosial tersebut. Pasalnya, setelah pemblokiran, banyak warga Nigeria yang menggunakan VPN agar tetap bisa menggunakan Twitter.
Sebelumnya, Presiden Buhari memberikan cuitan melalui Twitter yang berisikan ancaman akan menghukum para separatis. Pemerintah Buhari, yang menjalankan ekonomi terbesar di Afrika, tahun lalu mengusulkan undang-undang untuk mengatur media sosial menyusul protes terhadap dugaan kebrutalan polisi yang dipicu oleh kampanye di Twitter.
Baca Juga: Viral di Twitter Kominfo Selidiki Kebocoran Data KTP 297 Juta Warga
"Semua orang Nigeria memiliki hak atas kebebasan berbicara dan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak itu," tulis Gill Atkinson, Wakil Komisaris Tinggi Inggris untuk Nigeria, dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, seperti dikutip dari Reuteurs, Minggu (6/6/2021).
"Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus terukur, proporsional dan tidak menekan kebebasan dasar," tandas Atkinson.
Sementara itu, Tim Kebijakan Publik Twitter mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya sangat prihatin dan akan berusaha untuk memulihkan akses di Nigeria.