Saat ini pemerintah sedang getol memungut pajak dari perusahaan digital menyusul potensi pajak digital sangat besar di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan setoran pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp3,92 triliun hingga 31 Oktober 2021.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neimaldrin Noor mengungkapkan jumlah itu terdiri dari setoran pada 2020 sekitar Rp730 miliar dan setoran 2021 sebesar Rp3,19 triliun. Setoran tersebut berasal dari 65 pelaku usaha PMSE.
"Enam puluh lima pelaku usaha PMSE tersebut merupakan bagian dari total 87 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP untuk memungut PPN PMSE atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia," ujar Neilmadrin dalam keterangan resmi.
Jumlah PMSE itu terus bertambah ataupun berkurang melalui penunjukkan atau penghapusan yang dilakukan oleh DJP dengan melihat kondisi terkini yang ada. DJP menunjuk empat pelaku usaha untuk turut memungut PPN PMSE.
Empat perusahaan tersebut adalah Chegg, Inc, NBA Properties,Inc, Activision Blizzard International B.V, dan Economist Digital Services Limited.
Dengan penunjukan perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE, para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia.
Jumlah PPN yang harus dipungut adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.
Untuk waktu mulai memungut PPN oleh empat pelaku usaha yang terakhir ditunjuk, Neil menegaskan sejak 1 Oktober 2021 karena empat pelaku usaha tersebut telah ditunjuk sejak September 2021.
Pemungutan pajak Netflix dkk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dengan menjaga kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital.