Pada awal tahun 2022, pemerintah mendukung pemulihan UMKM melalui kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional sebesar Rp373,17 triliun dengan subsidi bunga 3% hingga bulan Juni mendatang. Nilai kredit tersebut naik 30,9% dari plafon tahun 2021 lalu yaitu sebesar Rp 285 triliun.
Sejumlah bank pelat merah turut meningkatkan target penyaluran KUR di 2022. Termasuk di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menargetkan penyaluran KUR senilai Rp195 triliun pada 2022 atau setara 93,02% dari realisasi November 2021 sebesar Rp181,39 triliun.
Sementara alokasi KUR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) juga meningkat hingga Rp38 triliun atau naik 22,7% dari alokasi tahun lalu sebesar Rp30,95 triliun.
CEO dan Co-Founder CrediBook Gabriel Frans menyebut momentum peningkatan plafon KUR merupakan peluang bagi pelaku UMKM untuk mempercepat pertumbuhan bisnis.
“KUR merupakan salah satu faktor pendorong keberlanjutan UMKM di tengah pandemi. Seiring dengan penyaluran KUR tahun lalu, pada Kuartal II dan III 2021 tercatat pertumbuhan UMKM naik 1,55% menjadi 3,13% YoY. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) juga tumbuh 7,7% dimana UMKM berkontribusi lebih dari 60% pada PDB. Tentu, kenaikan plafon KUR diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan UMKM di tahun 2022,” terang Gabriel.
Gabriel menambahkan, untuk meningkatkan peluang agar pengajuan KUR disetujui, penting untuk memperhatikan syarat yang ditentukan oleh lembaga penyalur.
“Setiap lembaga penyalur KUR memiliki kriteria tertentu dengan prinsip kehati-hatian. Ini dilakukan untuk memastikan dana dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat guna. Pelaku UMKM perlu menampilkan profil usaha yang kredibel lewat laporan keuangan usaha yang baik,” tutur Gabriel.
Sebagai startup yang berangkat dari aplikasi pembukuan digital bagi usaha, CrediBook pun memberikan tips untuk memudahkan proses pengajuan KUR bagi pelaku UMKM:
1. Mengurus Perizinan Usaha
Seluruh dokumen persyaratan KUR harus dilengkapi, termasuk perizinan usaha. Pelaku UMKM perlu memastikan usahanya telah memiliki legalitas, misalnya seperti yang dilansir dari situs Bank BRI yaitu Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
Gabriel menegaskan pelaku UMKM kini bisa mengurus legalitas usaha dengan mudah secara online melalui website atau aplikasi digital.
“Selain untuk mendapatkan KUR, perizinan usaha akan memperluas potensi bisnis. Diantaranya seperti meningkatkan kredibilitas usaha dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain dan mendapatkan sertifikasi. Ini juga turut membangun kepercayaan publik terhadap kualitas produk lokal. Maka dari itu, pelaku UMKM perlu segera mengurus legalitas usaha untuk mengembangkan bisnis yang lebih berdaya saing” ungkap Gabriel.
2. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Usaha
Memisahkan keuangan rumah tangga atau pribadi dan usaha menunjukkan profesionalitas pelaku usaha dalam mengelola arus kas (cashflow).
Terlebih, pada tahap administrasi pengajuan KUR, pihak penyalur akan menganalisa riwayat transaksi dan kredit dari setiap calon peminjam.
Untuk itu, pelaku UMKM direkomendasikan untuk memiliki rekening yang terpisah antara usaha dan pribadi. Ini akan memudahkan proses pengajuan pinjaman karena penelusuran riwayat transaksi dan kredit langsung berfokus pada kegiatan bisnis, tanpa tercampur dengan urusan pribadi.
Itulah mengapa, menurut Gabriel, pelaku usaha perlu cermat dan menghindari mencampuradukkan keuangan pribadi dan bisnis.
“Pemasukan bisnis sebaiknya tidak digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi apapun. Sebagai alternatif, sisihkan sebagian dari keuntungan usaha untuk menggaji diri sendiri. Sistem gaji akan menghindari pemakaian uang usaha untuk kebutuhan pribadi. Kemudian, pisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa memantau pertumbuhan bisnisnya karena pengelolaan keuangannya lebih tertata,” papar Gabriel.
3. Pencatatan Keuangan yang Rapi
Faktor pendorong keberhasilan pengajuan KUR lainnya adalah memiliki laporan keuangan usaha yang rapi.
Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung yang menambah poin akuntabilitas untuk menilai kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana KUR. Semakin lengkap dokumen pendukung, bisa mempercepat proses pengajuan KUR.
Lebih lanjut, Gabriel menekankan sudah saatnya pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola keuangan.
“Untuk memiliki laporan keuangan yang rapi, usahawan perlu membangun kebiasaan mencatat keuangan setiap harinya. Namun, jika mencatat keuangan secara manual, membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 jam untuk melakukan rekap harian. Ini sangat memakan waktu dan tenaga. Tingkat akurasi dan kerapiannya juga kurang. Oleh karena itu, pemanfaatan pembukuan digital akan memudahkan pelaku UMKM mencatat keuangan lebih praktis. Tanpa menghitung secara manual, usahawan bisa memiliki laporan keuangan yang rapi dalam hitungan menit. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut bisa dilampirkan sebagai dokumen pendukung saat pengajuan KUR,” ungkap Gabriel.
Baca Juga: GoSend Hadirkan Beragam Inovasi untuk Perkuat Logistik Online di 2022