Salah satu pilar dari pendekatan smart city adalah smart branding. Secara definisi, smart branding adalah strategi memasarkan sebuah kota atau wilayah sehingga mampu menarik perhatian ekosistem sekitar, baik itu warga, masyarakat umum, maupun pelaku bisnis.
Aspek smart branding ini sebenarnya luas. Akan tetapi, masih banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang terpaku pada pengembangan smart branding di area pariwisata. “Padahal ekosistem bisnis dan ekonomi kreatif juga menarik untuk dikembangkan,” ungkap Hari Kusdaryanto, CIO Citiasia.
Citiasia sendiri adalah lembaga konsultasi yang banyak membantu pemerintah daerah dalam implementasi smart city. Citiasia secara rutin juga menyelenggarakan ISNA (Indonesia Smart Nation Award) yang merupakan ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil menjalankan inovasi berbasis smart city.
Untuk tahun ini, ISNA 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 17 November 2022 di ICE BSD, bersamaan dengan pagelaran IndoBuildTech 2022. Penghargaan tahun ini akan difokuskan pada pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan smart branding dan smart economy; dua pilar yang relevan di era pandemi seperti saat ini.
Kembangkan Keberpihakan
Ketika mengembangkan pariwisata sebagai tulang punggung smart branding, Hari juga melihat masih banyak daerah yang implementasinya kurang tepat. Salah satu contohnya adalah terlalu fokus pada destinasi. “Padahal seharusnya lebih dari itu,” ungkap Hari.
“Kalau hanya “jualan” air terjun, akan selalu ada air terjun yang lebih indah,” tambah Hari. Objek wisata air terjun akan lebih diminati wisatawan jika tersedia amenitas atau fasilitas pendukung yang memadai. “Contohnya perjalanan ke sana mudah, ada tempat ganti yang layak di lokasi, dan lain sebagainya,” tambah Hari mencontohkan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting dalam menyukseskan smart branding. Hari mengambil contoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengajak warga untuk berpartisipasi melalui program Smart Kampung. Melalui program tersebut, warga desa diberi akses internet sekaligus literasi digital agar mampu mengembangkan diri. “Sehingga warga desa atau karang taruna di sana mampu melakukan branding sendiri terhadap kampungnya,” tambah Hari.
Selain memperkaya daya tarik sebuah wilayah, inovasi yang lahir dari warga juga lebih terjaga keberlanjutannya. “Jadi pemerintah daerah tinggal fokus mengerjakan amenitas besar seperti membuat bandara, pelebaran jalan, dan lain sebagainya,” ungkap Hari.
Pemerintah daerah seharusnya juga aktif melakukan kerjasama atau co-creation dengan pelaku usaha. Contohnya untuk menjual produk unggulan UMKM secara online, lakukan kerjasama dengan marketplace yang sudah ada. “Cara ini lebih efektif dibanding membangun e-commerce sendiri,” tambah Heri. Pemerintah daerah juga bisa mengambil peran dengan memberi kemudahan pengusaha dalam mendapatkan ijin usaha atau pendaftaran merek.
Dengan kata lain, pemerintah daerah lebih baik fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, seperti seperti kebijakan, infrastruktur, dan literasi warga. Dengan begitu, keberlanjutan inisiatif smart branding pun dapat selalu terjaga.