Find Us On Social Media :

PBB Umumkan Adopsi Resolusi AI, Lindungi HAM dan Data Pribadi

By Rafki Fachrizal, Jumat, 22 Maret 2024 | 19:15 WIB

Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB.

Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengumumkan bahwa mereka akan mengadopsi resolusi global pertama tentang teknologi AI (artificial intelligence).

Tujuan adopsinya untuk mendorong negara-negara di dunia melindungi hak asasi manusia, melindungi data pribadi, dan memantau risiko AI.

Resolusi yang tidak mengikat ini, yang diusulkan oleh negara AS (Amerika Serikat) dan didukung oleh Tiongkok serta lebih dari 120 negara lainnya, juga menganjurkan penguatan kebijakan privasi.

"Hari ini, 193 anggota Majelis Umum PBB telah berbicara dengan satu suara, dan bersama-sama, memilih untuk mengatur AI daripada membiarkannya mengatur kita," kata Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, dikutip dari Reuters.

Resolusi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian inisiatif oleh pemerintah di seluruh dunia untuk membentuk pengembangan AI, di tengah kekhawatiran bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan kecurangan, atau menyebabkan hilangnya pekerjaan manusia, di antara bahaya lainnya.

"Desain, pengembangan, penyebaran, dan penggunaan sistem AI yang tidak tepat atau berbahaya... menimbulkan risiko yang dapat... melemahkan perlindungan, promosi, dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental," kata peraturan tersebut.

“Pada bulan November lalu, AS, Inggris, dan lebih dari selusin negara lainnya meluncurkan perjanjian internasional terperinci pertama tentang cara menjaga keamanan AI dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat sistem AI yang aman secara desain," lanjutnya.

Eropa berada di depan AS, dengan anggota parlemen Uni Eropa mengadopsi perjanjian sementara bulan ini untuk mengawasi teknologi AI.

Pemerintahan Joe Biden telah mendesak anggota parlemen untuk membuat regulasi AI, tetapi Kongres AS yang terpolarisasi hanya membuat sedikit kemajuan.

Sementara itu, Gedung Putih berupaya mengurangi risiko AI terhadap pekerja, minoritas, dan lainnya sambil meningkatkan keamanan nasional dengan perintah eksekutif baru pada bulan Oktober lalu.

Baca Juga: PBB: Indonesia Berpotensi jadi Episentrum Pengembangan AI di ASEAN

Baca Juga: Pacu Adopsi AI Generatif, Cloudera Integrasikan Microservice NVIDIA