Google menyiapkan anggaran jumbo senilai USD15 juta atau sekitar Rp243 miliar untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sekaligus menjadi bagian dari AI Opportunity Fund.
"Kami berkomitmen meningkatkan keterampilan AI dan membangun kepercayaan diri pekerja, terutama di komunitas yang kurang terlayani," kata Putri Alam (Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia) dalam acara Google AI untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta.
Putri mengatakan teknologi AI memiliki potensi besar termasuk di Indonesia dengan nilai potensi ekonomi mencapai Rp2.612 triliun atau USD167 miliar pada 2030 atau sekitar 13 persen dari PDB Indonesia pada 2022. Teknologi AI juga dapat mempercepat kemajuan digital dan membantu mengatasi berbagai tantangan seperti pertanian, iklim, dan deteksi penyakit.
Investasi ini merupakan bagian dari upaya Google.org untuk mendukung keterampilan digital dan AI di Asia-Pasifik, termasuk program AI Essentials untuk pemula, AI Startup School untuk pengusaha, dan program AI Google Cloud untuk bisnis.
Program Google itu berkolaborasi dengan Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) dan didukung oleh Asian Development Bank. Mereka akan mengundang proposal dari organisasi sosial untuk menjangkau komunitas yang paling membutuhkan pelatihan AI.
AVPN akan bermitra dengan mitra lokal yang dipilih melalui undangan proposal terbuka untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang terkait AI bagi pekerja yang kurang terlayani serta usaha mikro dan kecil di Asia-Pasifik. Organisasi terpilih akan menerima dukungan AI dalam bahasa lokal untuk pelatihan keterampilan di komunitas masing-masing. Hibah tunai juga akan membantu mengatasi hambatan belajar seperti akses terbatas ke sumber daya pendidikan. Program ini akan dilaksanakan di 14 negara kunci di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah Indonesia akan memaksimalkan potensi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengembang teknologi dan aplikasi artificial intelligence (AI) dan tidak hanya jadi pasar serta pengguna teknologi.
"Cara ini akan membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam rantai pasokan AI global. Jadi tidak hanya masyarakat terbatas sebagai pengguna atau followers saja," kata Budi di dalam acara "Google AI untuk Indonesia Emas" di Jakarta.
Karena itu, pemerintah Indonesia mendorong prinsip transfer teknologi dan ilmu dalam tata kelola pengembangan AI supaya mendukung transformasi digital nasional yang berkelanjutan. Tata kelola AI di Indonesia dapat menjadi faktor utama menyukseskan program transformasi digital nasional.
Kemenkominfo juga sedang merumuskan kebijakan untuk mengatur penggunaan teknologi AI dengan pendekatan ganda, baik secara nasional maupun internasional.
"Selain aktif, pemerintah Indonesia juga terus aktif mengembangkan kebijakan terkait AI di dalam negeri melalui pendekatan ganda. Jadi ada pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Kami pakai mix approach," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria dalam acara bertajuk Thinktank and Journalist Workshop:Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia di Jakarta.
Pendekatan itu mencakup aturan horizontal, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, serta aturan vertikal yang menyesuaikan kebijakan dengan sektor tertentu, seperti panduan OJK untuk sektor keuangan. Langkah-langkah itu diambil untuk merespons perkembangan AI yang semakin marak digunakan di Indonesia.
Melalui pendekatan yang tepat, pemerintah berharap AI dapat menguntungkan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam pengembangan AI secara global. Hadirnya Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial turut melengkapi aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Nezar mengatakan sisi pendekatan vertikal digunakan Kementerian Kominfo sebagai langkah menyelaraskan tata kelola AI terjadi lintas sektor secara harmonis.
"Sebagai wujud pendekatan vertikal, kami berikan ruang untuk kebijakan yang sifatnya struktural. Misalnya ada panduan OJK untuk sektor finansial terkait kode etik AI yang bertanggung jawab dan terpercaya dan itu dapat menghadirkan tata kelola AI yang komprehensif," ujar Nezar.
Kedua, pemerintah Indonesia akan terus melakukan pendekatan dengan merespon AI yang terus berkembang sebagai teknologi informasi. Dapat dilihat bahwa AI sebagai solusi hasil inovasi teknologi informasi makin banyak dimanfaatkan masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan laporan, Litbang Kompas pada 2023 yang menyebutkan adopsi pemanfaatan AI oleh para pekerja di Indonesia meningkat. Pada tahun 2023 tercatat ada 26,7 juta tenaga kerja di Indonesia yang terbantu oleh AI, naik sebesar 22.1 persen dibanding 2021.
"Dengan mengadaptasi inovasi yang ada seperti AI, Indonesia berpotensi meningkatkan perannya sebagai negara pengembang AI di tingkat global. Jadi bukan hanya user," tutup Nezar.
Baca Juga: Duh! AI Bakal Ambil Alih 83 Juta Pekerjaan, Ini yang Harus Dilakukan
Baca Juga: Google Dorong Adopsi AI Lewat Google AI untuk Indonesia Emas 2045