Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan salah satu aspek yang menjadi perhatian berkaitan dengan adopsi teknologi terkini kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam layanan publik.
“Posisi Indonesia saat ini ada di peringkat keempat dalam indeks kesiapan integrasi AI pada layanan publik menurut penelitian Oxford Insight di tahun lalu. Jadi, lumayan juga nih persiapan kita. Dengan estimasi kontribusi AI bagi Product Domestic Bruto (PDB) sebesar USD366 pada tahun 2030 mendatang,” tuturnya dalam pidato sambutan Acara Google AI Untuk Indonesia Emas di Jakarta Pusat.
Menurut Menteri Budi Arie, saat ini ada kecenderungan pemanfaatan teknologi AI makin meningkat. Mengutip Laporan Stanford University AI Index pada tahun ini, perusahaan global telah memanfaatkan AI, setidaknya pada satu unit bisnis atau fungsi.
“Mulai dari layanan kesehatan, manufaktur, pertanian maupun pendidikan,” ujarnya.
Di Indonesia, Menkominfo menunjukkan pemanfaatan AI yang mempermudah tenaga kerja. “Berdasarkan data Kompas tahun lalu, sebanyak 22,1 persen total pekerja memanfaatkan AI, sementara 26,7 juta pekerja merasa terbantu oleh AI,” ungkapnya.
Meskipun perkembangan AI akan menggeser dan jenis pekerjaan, dengan adanya proyeksi hilangnya 83 juta pekerjaan. Namun, Menteri Budi Arie optimistis potensi pemanfaatan AI jauh lebih besar. Menurutnya akan ada 69 juta pekerjaan baru akibat dari AI dan machine learning.
“Saya baru pulang usai menghadiri acara WSIS di Jenewa, Swiss, kesimpulannya adalah AI ini tidak against terhadap people dan humanity. AI harus tetap menjaga dan punya rasa kemanusiaan. Itu bagian yang paling mendasar dari AI,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menkominfo menekankan arti penting pengembagan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis bagi talenta digital. Menurutnya, semua pihak perlu meningkatkan pelatihan keterampilan maupun platform pembelajaran online, workshop hingga kolaborasi antara lembaga pendidikan serta industri.
“Kebutuhan literasi teknologi yang semakin krusial. Ini menunujkkan tren pergeseran skills dan pekerjaan 5 tahun ke depan,” tandasnya.
Di sisi lain, guna mengantisipasi adanya risiko pemanfaatan AI, Menteri Budi Arie menyatakan berbagai organisasi internasional dan negara di dunia telah mulai menyusun tata kelola kecerdasan buatan. Seperti Singapore’s AI Verify di tahun 2020, China’s New AI Regulations tahun 2023, Brazil’s AI Bill on the use of AI tahun 2023, serta US Executive Order tahun 2023 yang bertujuan melindungi hak konsumen, mendorong inovasi dan persaingan usaha.
“Ada UNESCO Recomendation on the Ethics of AI (2021) yang membahas etika pengembangan dan penggunaan AI berdasarkan prinsip keamanan, proporsionalitas, HAM, dan keberlanjutan di tahun 2024,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan Indonesia juga menjadi salah satu negara sponsor PBB dalam merapakan prinsip inkusivitas dan HAM dalam pengembangan AI.
“Melalui inisiatif Global Digital Compact (2024) dan UN General Assembly Resolution on AI on Seizing the Opportunities of Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence Systems for Sustainable Development,” jelasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie didampingi Staf Khusus Dedy Permadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika I Nyoman Adhiarna, dan Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Bonie W. Pudjianto.
Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Vice President Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Global Google Karan Bhatia, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam, serta Direktur Digital Business Telkom Indonesia Direktur Digital Business.
Baca Juga: Gandeng Google, Kominfo Bakal Berantas Judi Online dengan AI