Find Us On Social Media :

Langgar HAM, Wapres AS Perintahkan Google Hentikan Proyek Dragonfly

By Adam Rizal, Sabtu, 6 Oktober 2018 | 15:00 WIB

Ilustrasi proyek mesin pencari Dragonfly

Saat ini Google sedang menghadapi sorotan khusus dari pemerintah Amerika Serikat (AS) lantaran Google membuatkan mesin peramban khusus "Dragonfly" untuk pemerintah Tiongkok.

Awalnya, Google bertujuan proyek Dragonfly akan menjadi pintu gerbang Google untuk bisa masuk ke pangsa pasar di Tiongkok walaupun proyek tersebut malah membuat polemik di kalangan internal mereka.

Mike Pence (Wakil Presiden AS) mengkritik keras langkah Google yang mengembangkan proyek Dragonfly dan meminta Google menghentikan proyek tersebut. Pengguna yang menulis pencarian mengenai topik-topik yang dilarang, pemerintah Tiongkok akan secara otomatis menelusuri identitasnya.

"Google harus segera hentikan pengembangan aplikasi Dragonfly. Dengan menggarap proyek Dragonfly, Google telah merampas komitmen hak asasi manusia," katanya seperti dikutip Reuters.

"Pengembangan Dragonfly itu sebagai aksi pencurian teknologi milik AS oleh Tiongkok," ucapnya.

Sebagai informasi, Dragonfly adalah mesin pencari untuk Tiongkok dengan kemampuan untuk menyensor konten-konten yang dilarang pemerintah Tiongkok. Nantinya, Dragonfly dapat bekerja untuk perangkat Android.

Baca Juga : Google Murka, Karyawannya Bocorkan Informasi

Pence mengatakan perusahaan-perusahaan AS harus berpikir dua kali untuk masuk ke pasar Tiongkok karena pemerintah Tiongkok memaksa mereka untuk menyerahkan properti intelektualnya atau malah bersekongkol dengan ketatnya aturan pemerintah di Tiongkok.

"Dragonfly yang akan memperkuat penyensoran oleh Partai Komunis dan membahayakan privasi konsumen di Tiongkok," ujarnya.

Google sendiri merupakan perusahaan yang mampu menciptakan mesin pencari di Internet. Melalui Google, masyarakat bisa bebas mencari apapun dan informasi bisa diakses dengan mudah disana.

"Proyek Dragonfly itu juga sangat rentan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai komunis di Tiongkok. Ini sama saja dengan mendukung penindasan Beijing," ucapnya.