Tags Posts tagged with "Gerakan Menuju 100 Smart City"

Gerakan Menuju 100 Smart City

Pembangunan smart city di Indonesia terus bergulir. Salah satunya melalui program Menuju 100 Smart City yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Departemen Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, serta Kantor Staf Kepresidenan. Melalui program ini, pemerintah pusat mendampingi kota/kabupaten terpilih untuk membuat rencana terkait smart city. Rencana atau masterplan tersebut diharapkan bisa menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi tiap daerah.

Untuk tahun ini, telah terpilih 25 kota/kabupaten yang menjalani program Menuju 100 Smart City tahap pertama. Setelah melalui serangkaian bimbingan teknis, ada 24 kota/kabupaten yang berhasil menyelesaikan smart city masterplan. Acara penghargaan atas keberhasilan tersebut telah dilakukan 15 November kemarin, yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, serta Kepala KSP, Teten Masduki.

Selain masalah perencanaan, masukan masyarakat adalah komponen penting dalam mewujudkan smart city. Karena itulah untuk mendukung penutupan Gerakan Menuju 100 Smart City tahap pertama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan lomba blog Ini Kota Cerdasku!. Melalui lomba blog ini, masyarakat diminta menyampaikan uneg-uneg masalah kotanya, sambil menyampaikan ide kreatif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari 126 entry yang masuk, telah terpilih tiga pemenang. Kriteria penilaian sendiri meliputi kedalaman menganalisa masalah, kreatifitas solusi masalah dengan penggunaan teknologi, serta gaya bahasa yang benar dan menarik.

Para pemenang itu adalah:

  1. Data Smartphone untuk Smart Development Planning (Fitrawan Umar)

Tulisan ini secara menarik mengangkat dimensi lain dari pembangunan smart city, yaitu smart development planning. Perencanaan cerdas ini bisa dilakukan dengan menganalisa pola pergerakan masyarakat sebagai pengguna smartphone dan layanan komunikasi lainnya. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki data penting untuk merencanakan arah pembangunan kota.

  1. Darah untuk Saudara Kita (Alif Fajar Rizki)

Tulisan ini mengangkat masih besarnya kekurangan kantong darah di Indonesia, sementara di sisi lain, penyumbang darah di Indonesia masih sedikit. Sebagai solusi, penulis menyarankan pembuatan mobile apps yang menjadi wadah komunikasi setiap unsur yang terlibat dalam penyediaan kantong darah, mulai dari PMI, pendonor darah, sampai pihak yang membutuhkan.

  1. Layanan Informasi Wisata dan Kuliner Semarang Berbasis Peringkat (Ilham Mubarok)

Pariwisata menjadi salah satu program unggulan banyak daerah di Gerakan Menuju 100 Smart City ini. Tulisan dari Ilham Mubarok ini memberi solusi yang cepat sekaligus efektif untuk itu, yaitu pembuatan informasi wisata dan kuliner berbasis peringkat. Keberadaan peringkat memudahkan wisatawan memilih destinasi pilihannya, sekaligus memicu pengelola wisata dan kuliner berlomba memperbaiki layanannya.

 

InfoKomputer dan Kementerian Kominfo mengucapkan selamat kepada pemenang lomba blog Ini Kota Cerdasku!. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua blogger yang telah memasukkan artikel berisi masukan yang luar biasa bagi pengembangan kota mereka.

Semua masukan tersebut akan kami arahkan ke pemerintah daerah setempat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemda untuk mengambil kebijakan di masa depan.

Mari kita bersama membangun kota cerdas untuk Indonesia Raya!

Teknologi terbukti dapat membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Contohnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membangun internet ke pelosok desa sehingga warganya kini bisa memproses dokumen kependudukan dengan mudah. Atau Kabupaten Banyuasin yang menggunakan teknologi untuk memasarkan produk pertanian warganya.

Akan tetapi, harus diakui masih banyak masalah yang belum terjawab pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Sementara di sisi lain, kemajuan teknologi sebenarnya membuka peluang untuk menjawab permasalahan tersebut.

Karena itu dalam rangka penutupan Gerakan Menuju 100 Smart City, InfoKomputer yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan lomba blog Ini Kota Cerdasku! Dalam lomba ini, kami ingin Anda menyampaikan permasalahan di kota Anda sambil memberikan ide bagaimana teknologi bisa menjawab permasalahan tersebut.

Akan ada hadiah total Rp.10,5 juta bagi tiga tulisan dengan ide paling kreatif dan inovatif. Yang tak kalah penting, ide Anda akan disampaikan kepada pemerintah kota/kabupaten sehingga mereka bisa mengembangkan ide tersebut lebih lanjut.

Adapun ketentuan lomba adalah:

  • Periode lomba antara 8-14 November 2017
  • Promosikan tulisan Anda di Twitter dan/atau Facebook dengan hashtag #Menuju100SmartCity dengan menyebut @infokomputer (Twitter) dan Majalah InfoKomputer (Facebook)
  • Anda bisa memasukkan lebih dari satu artikel
  • Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 15 November 2017
  • Hadiah untuk pemenang adalah:
    • Juara 1: Rp.5 juta
    • Juara 2: Rp.3 juta
    • Juara 3: Rp.2,5 juta

Nah, tunggu apa lagi? Segera tuangkan ide smart city di blog Anda dan ikut berperan dalam memajukan kehidupan masyarakat Indonesia.

UPDATE: Hasil lomba blog “Ini Kota Cerdasku” sudah diumumkan di sini. Selamat bagi para pemenang terpilih!

Dengan luas daerah mencapai 5782 km2, Banyuwangi adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa. Luas wilayahnya mencakup kawasan Gunung Ijen yang terkenal dengan blue fire-nya sampai Pantai Plengkung yang disebut-sebut salah satu ombak terbaik di dunia untuk surfing.

Di satu sisi, luasnya wilayah Banyuwangi menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan. Namun di sisi lain, profil ini menimbulkan tantangan tersendiri, seperti dalam melayani warga. Contohnya ketika seorang warga desa ingin mengurus dokumen kependudukan ke kota, mereka harus menempuh perjalanan sampai dua jam.

Tantangan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melirik pemanfaatan teknologi informasi. Pada bulan Mei 2016, mereka meluncurkan program Smart Kampung. Melalui program ini, Pemkab Banyuwangi berkomitmen membangun infrastruktur jaringan internet yang menghubungkan seluruh desa di Banyuwangi. Kemudian, infrastruktur internet tersebut digunakan untuk melakukan layanan publik.

Jadi ketika warga ingin mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Miskin, atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian, mereka tidak perlu datang ke kantor kecamatan atau kota lagi. Mereka bisa mengurus semua dokumen tersebut di kantor desa masing-masing, sehingga lebih nyaman dan irit waktu.

Program Kemitraan

Saat ini, 115 dari 189 desa di Banyuwangi sudah terhubung dengan jaringan fiber optik. Tahun ini, Pemkab menargetkan seluruh desa akan terhubung sehingga bisa merasakan manfaat program Smart Kampung ini.

Di tengah citra birokrasi yang lamban, kecepatan Pemkab membangun infrastruktur jaringan di Banyuwangi mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya. Bagaimana mereka melakukannya?

Dalam perbincangan eksklusif dengan InfoKomputer, Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), mengungkapkan rahasianya: kemitraan dan fokus kebijakan. “Karena connectivity bukan cuma membangun jalan, jembatan, atau pelabuhan, namun juga connectivity dengan IT,” ungkap Azwar.

Azwar mengakui, anggaran menjadi tantangan tersendiri. “Masa jabatan bupati memang lima tahun, namun masa kerjanya praktis hanya tiga tahun karena anggaran untuk tahun sebelumnya sudah diputuskan,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal ini, di awal program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi lebih menekankan kemitraan. Mereka menggandeng Telkom dan Icon Plus untuk membangun 1400 titik hotspot. “Itu tanpa dana APBD,” ungkap Azwar.

Tahapan berikutnya adalah mengeluarkan kebijakan untuk setiap desa membayar sewa koneksi internet menggunakan anggaran Dana Desa. Melalui program e-village budgeting, setiap desa diharuskan berbelanja bandwidth. “APBDes yang tidak menganggarkan hal itu tidak akan disahkan oleh camat,” tambah Azwar.

Bukan Sekadar Layanan

Dengan dua strategi tersebut, tak heran jika infrastruktur internet di Banyuwangi berkembang dengan pesat. Akan tetapi, Azwar menekankan, akses internet ke desa-desa tersebut tidak cuma digunakan untuk layanan. “Kalau pelayanan bagus namun rakyatnya tidak sejahtera, tidak bagus juga,” tutur Azwar.

Karena itu, Pemkab Banyuwangi pun gigih mendorong masyarakat memanfaatkan koneksi internet ini. Salah satunya dengan melakukan pelatihan internet marketing agar warga desa bisa memasarkan sendiri produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Hadirnya koneksi internet pun membuat warga desa, baik itu petani, pelajar, sampai pelaku ekonomi kreatif, memiliki akses informasi yang lebih luas. Tak heran jika tiap malam, kantor desa akan dipenuhi warga yang memanfaatkan akses internet gratis.

Manfaat dari program Smart Kampung ini juga mulai terasa di berbagai indikator ekonomi rakyat, seperti turunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Penurunan ini memang kombinasi dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, namun Azwar Anas yakin, Smart Kampung menjadi instrumen penting keberhasilan tersebut. “Karena semua kami lakukan secara paralel sehingga hasilnya lebih terasa,” pungkas Azwar.

Harya Damar (Dekan FTI Perbanas Institute) dan Ashwin Sasongko (Anggota Tim Pelaksana Wantiknas) mengisi acara Bimtek Smart City di Kabupaten Purwakarta, pertengahan Agustus 2017. [Foto: Erry FP/InfoKomputer]

Di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi, Kabupaten Purwakarta terlihat makin memesona. Jika dulu orang-orang hanya “numpang lewat” di Purwakarta dalam perjalanan menuju Jakarta atau Bandung, sekarang kabupaten ini menjelma sebagai daya tarik wisata.

Uniknya, bertambah ramainya Kab. Purwakarta tidak serta-merta membuat masyarakat setempat meninggalkan jati diri mereka. Bupati Dedi dikenal sangat giat menyuburkan kembali kearifan lokal yang berakar dari budaya Sunda. Hal ini pun tecermin dalam perencanaan smart city di daerahnya.

Salah satu inisiatif cerdas Dedi yang berpadu dengan budaya lokal adalah peluncuran ATM beras. Ide ini muncul dari kebiasaan warga di lingkungan RW yang rutin menyisihkan segenggam beras (beas perelek) setiap hari. Beras ini dikumpulkan untuk nantinya digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya saat ronda atau perayaan hari besar.

ATM beras “Bank Perelek” ini telah beroperasi di Kab. Purwakarta sejak Juni 2017. Sasarannya adalah warga tidak mampu yang mendapat jatah beras di mesin ini asalkan memiliki kartu khusus yang dibagikan oleh aparat Pemkab.

Untuk mematangkan penyelenggaraan program smart city di Kab. Purwakarta, Kemkominfo mengadakan acara bimtek (bimbingan teknis) sebagai bagian dari program Gerakan Menuju 100 Smart City. Bimtek dilaksanakan dalam empat sesi, mulai Juli hingga November 2017.

Smart City Tidak Terbatas Teknologi

Pada pertengahan Agustus lalu, bimtek smart city di Kab. Purwakarta dihadiri oleh Harya Damar Widiputra (Dekan FTI Perbanas Institute) dan Ashwin Sasongko (Anggota Tim Pelaksana Wantiknas). Kedua pakar ini bertugas mendampingi para pejabat daerah untuk menghimpun ide, memilih program unggulan, dan menyusun masterplan smart city.

Beberapa pertanyaan pun muncul dari peserta bimtek. Misalnya mengenai political will, budgeting, dan payung hukum. Isu ini timbul karena Kab. Purwakarta akan mengadakan Pilkada tahun depan sehingga perlu mempertimbangkan keberlanjutan untuk program-program smart city.

Sementara itu, masukan juga datang terkait seberapa besar smart city bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Soalnya, Kab. Purwakarta sangat luas dan ketimpangan ekonomi masyarakat pun masih besar. Jangan sampai smart city hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas atau yang sudah mengenal smartphone saja.

Menjawab kekhawatiran itu, Harya menekankan bahwa smart city tidak melulu terkait aplikasi dan teknologi, tetapi juga regulasi, kebijakan, dan inovasi. Teknologi informasi hanya bersifat enabler atau sarana penunjang.

“Penentu suatu kota layak disebut smart city itu adalah apakah pemerintah sudah bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien?” tukas Harya.

“Tugas pemerintah sekarang [dengan smart city] adalah mengantarkan layanan bukan hanya ke depan pintu rumah warga, melainkan sampai langsung ke tangan warga,” pungkasnya.

Suasana Bimtek Smart City di Balai Kota Tangerang Selatan, pertengahan Agustus 2017.

Sebagai salah satu wilayah penyokong ibukota, Tangerang Selatan (Tangsel) tidak asing lagi dengan konsep smart city. Bahkan, visi pemerintah kota pun sudah mencerminkan tujuan ke arah sana, yaitu “Mewujudkan Tangerang Selatan Sebagai Kota Cerdas, Berkualitas, dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”.

Di sisi lain, Tangsel menghadapi tantangan dari karakteristik penduduknya yang unik. Menurut Teddy Sukardi (Ketua Umum IKTII/Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia), terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara warga Tangsel yang sudah melek dan masih gagap teknologi. Begitu pula dari segi infrastruktur yang belum merata di seluruh penjuru kota.

Padahal, kota Tangsel memiliki sumber daya ekonomi dan akademik yang sangat besar dengan kehadiran pusat-pusat bisnis, residensial, dan perguruan tinggi ternama, seperti BSD City, Summarecon, Universitas Terbuka, Binus University, UMN, dan UIN Syarif Hidayatullah. Potensi SDM juga tinggi dengan lebih dari 1,5 juta penduduk dan 71 persen di antaranya usia produktif.

Melihat faktor-faktor itu, Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan) menekankan bahwa penerapan smart city jangan selalu diasosiasikan dengan teknologi.

Smart bukan berarti banyak aplikasi, CCTV, atau Wi-Fi. Itu hanya sebagian kecil,” ujarnya. “Asal ada inovasi, itu sudah dianggap smart. Kuncinya melihat dulu yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana [aktivitas masyarakat] bisa lebih mudah lagi. Syukur-syukur bisa menggunakan teknologi,” lanjut Airin dalam Bimtek Smart City di Balai Kota Tangerang Selatan, pertengahan Agustus lalu.

Contoh Program Smart City di Tangsel

Airin mencontohkan inovasi Kecamatan Ciputat yang membuka layanan masyarakat di atas jam kantor. Hal itu dilakukan mengingat mayoritas warga adalah pekerja kantoran yang sulit mengurus administrasi pada jam kerja.

Contoh lainnya layanan antar jemput berkas ke rumah warga, pelayanan KTP dan KK satu hari selesai, dan aplikasi pelaporan warga SIARAN Tangsel. “Ini tergolong smart governance,” tukasnya.

Di sektor pelayanan kesehatan, RSUD Tangsel telah memperkenalkan SMS Gateway yang memungkinkan warga mendaftar dan memperoleh nomor antrean lewat SMS. Di sektor perizinan, sudah tersedia PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan 17 aplikasi online untuk berbagai jenis izin, dilengkapi dengan sertifikat dan tanda tangan digital.

Sementara itu, Benyamin Davnie (Wakil Wali Kota Tangerang Selatan) mengingatkan bahwa perwujudan smart city melibatkan kolaborasi banyak pihak. Tidak hanya pemerintah kota, tetapi juga unsur masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Bimtek Smart City di Tangerang Selatan merupakan bagian dari program Gerakan Menuju 100 Smart City yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah mitra akademisi dan media, termasuk Kompas Gramedia.

Bimtek adalah upaya pendampingan bagi setiap kota dan kabupaten yang terpilih masuk dalam program ini dengan tujuan akhir melahirkan masterplan smart city dan program-program unggulan (quick win) yang akan dijalankan di daerah tersebut. Bimtek dilaksanakan dalam empat sesi, mulai Juli hingga November 2017.

Penandatanganan masterplan smart city Kabupaten Banyuasin oleh Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA (Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin), disaksikan oleh (ki-ka) Ir. Firmansyah, Msc. (Sekda Banyuasin); Ir. SA Supriono, MM (Plt. Bupati Banyuasin); Ir. Herry Abdul Aziz, M.Eng (Staf Ahli Menkominfo Bidang Teknologi); dan Fitrah Rahmat Kautsar (Lead Consultant CitiAsia).

Kabupaten Banyuasin adalah wilayah yang punya kondisi geografis khusus, yakni perairan, semi perairan, dan daratan, sehingga Banyuasin punya tantangan lebih dibanding daerah lain untuk menerapkan program smart city. Namun, Banyuasin selalu siap melaksanakan tantangan ini demi kemajuan kabupaten.

Hal ini dinyatakan Ir. SA Supriono, MM (Plt. Bupati Banyuasin) ketika membuka acara Bimbingan Teknik (Bimtek) Smart City di Auditorium Kabupaten Banyuasin, Senin (7/8). Namun, ia mengajak seluruh jajarannya untuk maju bersama. “Mesti berani. Kalau tidak berani, kita tidak akan melangkah maju,” tukasnya.

Ir. Herry Abdul Aziz, M.Eng (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi) yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa bukan tanpa alasan Kemkominfo memilih Banyuasin sebagai salah satu dari 25 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia.

Alasan tersebut adalah sudah tersedianya infrastuktur teknologi yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan yang sudah siap, serta kebijakan yang telah diterapkan selama ini.

Menurut catatan InfoKomputer, berdasarkan wawancara dengan Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA (Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin), Banyuasin sudah mulai menerapkan beberapa hal yang tercakup dalam program Smart City, antara lain penerapan e-government, e-budgeting, perizinan online, dan sebagainya. Kabupaten ini juga sudah memilki jaringan fiber optik yang terintegrasi sejak tahun 2009.

Acara pembukaan Bimtek Smart City di Auditorium Kabupaten Banyuasin, Senin (7/8).

Di ruang kerjanya, dalam wawancara khusus dengan InfoKomputer, Ir. SA Supriono, MM (Plt. Bupati Banyuasin) mengatakan bahwa ia punya harapan besar dengan program smart city ini untuk menyejahterakan masyarakat Banyuasin.

Ia mencontohkan potensi Banyuasin, yakni bidang pertanian. “Hampir sebagai besar produksi beras Sumatera Selatan dihasilkan oleh petani Banyuasin. Namun karena kurangnya pemasaran dan branding, yang dapat nama malah tempat lain. Nantinya dengan smart city ini diharapkan bisa membantu petani memasarkan hasil produksinya,” ungkapnya.

Selain dihadiri Bupati dan Staf Ahli Menkominfo, acara pembukaan Bimtek Smart City ini juga dihadiri oleh Fitrah Rahmat Kautsar (Lead Consultant di CitiAsia Smart Center for Smart Nation), Dr. Ir. Firmansyah, Msc. (Sekda Banyuasin), dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Sesi pertama Bimtek Smart City di Kabupaten Banyuasin ini akan diadakan selama dua hari, tanggal 7 – 8 Agustus 2017, dan akan berlanjut hingga tiga bulan ke depan.

(Penulis: Rahma Yulianti)

Suasana acara Bimbingan Teknik yang dihadiri oleh Organisasi perangkat daerah ( OPD) Pemkot Semarang.

Bagi Semarang, konsep smart city sebenarnya sudah menjadi bagian dari masterplan Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013.

Konsep tersebut diterapkan dalam berbagai sistem pelayanan online dan mobile application di Kota Semarang yang meliputi konsep systemic (terhubung sistem), monitorable (dapat dipantau), accessible (mudah diakses), reliable (dapat dipercaya), serta time bound (batasan waktu). Hingga kini, Semarang sudah memiliki 204 aplikasi yang dapat diakses melalui website dan smartphone.

Dalam perizinan misalnya, sudah ada aplikasi online sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengurusan izin Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB), serta memantau sampai di mana pengurusan izin mereka tersebut.

Semarang juga mengaplikasikan program @laporhendi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, guna mewadahi aspirasi dan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat kemudian akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 hari.

Semua program pendukung smart city itu diungkapkan dalam acara Bimbingan Teknik (Bimtek) Kota Semarang yang diadakan tanggal 17 – 18 Juli 2017 lalu.

Acara ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan menjadi bagian dari rangkaian program Gerakan Menuju 100 Smart City. Bimtek ini akan dilakukan secara berkala hingga bulan Oktober 2017 dengan bantuan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Adi Mulyanto.

Pembimbing dari ITB, Ir. Adi Mulyanto, memberikan pendapatnya terhadap ide-ide yang dikemukakan jajaran Pemkot Semarang terkait pelaksanaan smart city.

Dalam sambutan pada pembukaan Bimtek Semarang, Adi Tri Hananto (Sekretaris Daerah Kota Semarang) mengungkapkan bahwa Semarang masih akan terus meningkatkan program-program smart city dalam berbagai bidang, bukan hanya teknologi.

Smart city bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal kenyamanan masyarakat tinggal di kota Semarang,” ungkapnya. Ia juga mendorong agar Semarang bisa menjadi role model atau contoh teladan bagi kota-kota lainnya di Indonesia yang ingin mewujudkan smart city.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi, saat bertemu tim Bimtek di ruang kerjanya di Balaikota Semarang, mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan smart city adalah untuk melakukan percepatan-percepatan program infrastruktur dan pelayanan pemerintah kota Semarang, sehingga akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

Sang walikota dan jajarannya pun menegaskan kesiapan mereka untuk menyukseskan Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia.

(Penulis: Rahma Yulianti)

“Inilah Dashboard Command Center kami,” kata Iing Daiman (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Cirebon). [Foto: Ida Rosdalina]

“Inilah Dashboard Command Center kami,” kata Iing Daiman (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon).

Cirebon punya Dashboard Command Center? Begitulah, tapi jangan bayangkan sebuah ruangan besar yang dindingnya penuh layar televisi.

Dashboard Command Center yang disebut Iing adalah sebuah televisi berukuran 55 Inci yang bertengger di sebuah meja besar di ruangan Walikota Cirebon. Di layar yang besarnya 55 inci ini, walikota bisa memantau kinerja pelayanan pemerintahannya. “Kalau Makassar punya satu ruangan besar, kami punya layar ini,” kata Iing.

Memang, tak mungkin membandingkan Cirebon dengan Makassar, juga Bandung dan Semarang yang telah memiliki command center yang canggih. Ketiga kota yang disebutkan belakangan adalah ibukota provinsi, sementara Cirebon bukan. Bahkan dari ukurannya, kota Cirebon hanya seluas 37 kilometer persegi.

Namun, kota kecil ini ternyata mampu masuk ke jajaran 25 kota pertama dalam Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Bappenas.

Layar televisi itu bagi Iing dan Pemerintah Kota Cirebon adalah sebuah embrio smart city. Dengan anggaran yang masih terbatas, Iing dan timnya berusaha membangun sebuah platform sederhana agar para pamong praja bisa memberikan layanan masyarakat secara online.

Saat ini, layar dashboard command center tersebut memiliki empat konten, termasuk info tentang pajak, perijinan, sistem jaringan, dan dokumentasi hukum. “Info pajak ini juga sudah ada aplikasinya di Google Play Store. Jadi, warga sudah bisa memantau dari ponsel masing-masing,” imbuh Iing.

Selain pajak, proses perizinan pun kini sudah bisa dilacak lewat online. “Apakah ini sudah sempurna, saya bilang belum. Tapi kami masih terus menyempurnakan,” tukas Iing.

Saat ini tim DKIS sedang menggodok rencana untuk memberikan informasi tentang layanan antrean di rumah sakit. Kelak orang tidak harus datang ke rumah sakit untuk mendaftar dan mengantre. “Cukup mendaftar lewat handphone, urutannya sudah ketahuan. Jadi, kalau nomor antreannya masih jauh, pasien bisa menunggu dulu di rumah, atau mungkin jalan-jalan dulu,” jelas Iing.

Menurut Asep Dedi (Sekretaris Daerah Kota Cirebon), konsep smart city yang digulirkan tim DKIS sudah seusai dengan harapan pemerintah kota Cirebon. “Pemerintah Kota Cirebon menginginkan kota ini menjadi kota yang bisa memfasilitasi semua stakeholder dengan memanfaatkan IT yang berkembang saat ini,” ujar Asep Dedi.

Menurut Asep Dedi, kota Cirebon penting di Jawa Barat dan sangat strategis karena menjadi kota penyangga daerah-daerah sekitar dan menjadi pusat kegiatan nasional. Cirebon juga dilalui jalur darat yang ramai, jalur kereta, dan sebentar lagi akan dibangun sebuah bandara.

“Ini menjadi daya tarik. Kalau Cirebon tidak memanfaatkan teknologi IT dari sekarang, akan ketinggalan,” katanya optimistis.

(Penulis: Ida Rosdalina)

Walikota Tomohon Jimmy F. Eman membuka acara Bimbingan Teknis Gerakan Menuju 100 Smart City di Tomohon, Rabu (19/7).

Realisasi prioritas pembangunan Kota Tomohon, menurut Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, adalah “EMAS” atau singkatan dari E-government, Mengubah wajah kota, Akselerasi pembangunan, dan Smart city service.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan Menuju 100 Smart City di Tomohon, Rabu (19/7). Acara tersebut merupakan kerja sama Kementerian Informasi dan Komunikasi RI (Kominfo) dengan Pemerintah Kota Tomohon.

Prioritas pembangunan tersebut, menurut Jimmy, bertujuan mewujudkan kota Tomohon yang memunyai daya saing dan mandiri menuju Tomohon Smart City pada tahun 2018.

“Caranya dengan meningkatkan kemampuan penguasaan iptek dan inovasi yang kompetitif. Selain itu, meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur, termasuk peningkatan kedaulatan pangan, dan keunggulan lokal, serta menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan modernisasi pasar tradisional,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Harold V. Lolowang, berbicara di depan para peserta Bimtek Gerakan Menuju 100 Smart City di Tomohon, Kamis (20/7).

Fokus utama dalam realisasi prioritas pembangunan tersebut adalah meningkatkan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran, juga inovasi pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.

Tomohon, menurut Jimmy, akan mengimplementasikan kebijakan dengan teknologi informasi sebagai enabler menuju smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. “Kesemuanya itu akan membentuk suatu digital imperium sebagai suatu aset baru bagi daerah,” lanjutnya.

Acara Bimtek ini dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Tomohon Miky Juwita Wenur; Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi; Sekretaris Daerah Harold V. Lolowang; Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tomohon Henkie Y. Supit; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tomohon, dan Hari S. Noegroho dari INSW selaku pembimbing dari Kominfo.

Kota Tomohon adalah salah satu dari 25 kota/kabupaten yang terpilih dalam Gerakan Menuju 100 Smart City yang diumumkan di Makassar, April lalu. Program ini merupakan inisiatif Kemkominfo, Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian PUPR guna mewujudkan 100 kota/kabupaten cerdas di Indonesia pada tahun 2019.

(Penulis: Afandy)

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, SH, M. Hum, menyatakan bahwa Sidoarjo akan mewujudkan smart city dalam pelayanan publik, namun sumber daya manusianya harus cerdas pula. [Foto: Dok. Pemkab Sidoarjo]

Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong terwujudnya smart city di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan pendampingan dan bimbingan teknis (bimtek) di 25 kota/kabupaten yang telah terpilih dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Pendampingan dan bimtek pada periode Juli – Oktober 2017 ditujukan untuk menghasilkan masterplan (rencana induk) pembangunan daerah yang akan dipakai sebagai acuan pengembangan smart city di kota/kabupaten tersebut, Hasil lain yang diharapkan adalah Quick Win atau peluang jangka pendek yang bisa memberi dampak manfaat dalam waktu dekat dan menjadi landasan pengembangan lebih lanjut.

[BACA: Gerakan Menuju 100 Smart City Dimulai di Makassar]

Bimtek ini dilakukan serentak di beberapa kota mulai 17 Juli lalu, di antaranya Kota Bekasi, Kota Semarang, Kota Cirebon, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sleman, Kabupaten Siak, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pelalawan, Kota Tomohon, Kota Jambi, Kabupaten Bojonegoro, Kota Bandung, Kota Samarinda, dan Kabupaten Mimika.

Menyusul bimtek selanjutnya akan diselenggarakan di kota-kota lain, yaitu Kabupaten Badung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar.

Sebelumnya 25 kota tersebut telah membentuk Dewan Smart City serta Dewan Pelaksana Smart City yang anggotanya meliputi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kota/kabupaten tersebut.

Hasil evaluasi dari para pembimbing yang mendampingi bimtek kota-kota tersebut mengatakan bahwa semangat dan optimisme dari daerah dalam mewujudkan kotanya menuju smart city luar biasa, ditunjukkan dengan kompaknya tim pelaksana dengan stakeholder.

“Dukungan Bupati, Bappeda, Sekda, dan DPRD cukup kuat,” kata Didik P. Rudiarto dari Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII) yang mendampingi Kabupaten Lombok Timur. Hal senada disampaikan Adi Mulyanto dari ITB yang mendampingi Kota Semarang. Semangat ini menjadi modal utama untuk mendorong daerah menuju smart city dan menghadapi kendala-kendala yang ada.

SDM Jadi Kendala Utama

Kesiapan SDM termasuk kesenjangan pemahaman smart city di antara OPD dan infrastruktur muncul menjadi kendala utama bagi sebagian besar daerah.

“Mimika yang yang masih cukup banyak menghadapi kendala, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur, cukup surprised terpilih menjadi bagian dari 25 kota/kabupaten ini. Namun, dengan semangat kami serta kemampuan daerah tentu siap menjadikan Mimika menjadi pilot project smart city,” ungkap John Rettob (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Mimika) di sela-sela bimtek Kab. Mimika, Sabtu (22/7).

Mewakili Bupati Mimika, John mengatakan bahwa selain membangun infrastruktur, Pemkab Mimika juga akan berkonsentrasi untuk melakukan pembinaan terhadap SDM dan mulai mengampanyekan slogan Mimika Smart City: “Smart people to smart city”.

“Melihat antusiasme daerah, saya mendorong mereka untuk berkolaborasi antar OPD dan melibatkan pihak lain, seperti perguruan tinggi dan lain-lain,” papar Robertus Theodore dari Kantor Staf Presiden (KSP). [Foto: Dok. Pemkab Sleman]

SDM juga menjadi penekanan penting bagi daerah-daerah lain, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, SH, M. Hum, menyatakan bahwa Sidoarjo akan mewujudkan smart city dalam pelayanan publik, namun sumber daya manusianya harus cerdas pula.

“Saya minta OPD terkait yang masuk dalam jajaran dewan dan tim pelaksana smart city mau bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan mimpi masyarakat tersebut,” tegasnya dalam acara bimtek Kab. Sidoarjo, Rabu (19/7).

[BACA: Tahun 2019, Akan Ada 100 Smart City di Indonesia]

“Harus terus dilakukan pembinaan karena belum semua daerah melek teknologi, komitmen, dan prioritas anggaran, kerja sama antar OPD, dan yang tidak kalah penting adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan inovasi smart city,” ujar Farid Subhan dari Citiasia yang mendampingi Kab. Sidoarjo.

“Selain SDM, beberapa daerah lain juga terkendala dengan anggaran di masing-masing OPD yang terpatok pada APBD yang sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan kolaborasi antar OPD lain. Melihat antusiasme daerah, saya mendorong mereka untuk berkolaborasi antar OPD dan melibatkan pihak lain, seperti perguruan tinggi dan lain-lain,” papar Robertus Theodore dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mendampingi Kab. Sleman.

(Penulis: Anastasia Warih)

TERBARU

Cisco menggandeng organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia INTERPOL untuk berbagi intelijen ancaman atau threat intelligence