Tags Posts tagged with "piracy"

piracy

toko online pandji wsydnshop

Pertunjukan stand-up “Mesakke Bangsaku” format digital telah diunduh 670 kali di toko online WSYDNshop milik Pandji Pragiwaksono.

Stand-up comedian Pandji Pragiwaksono telah meluncurkan toko online miliknya. Situs ini diberi nama WSYDNshop, yang diambil dari nama keluarganya, Wongsoyudo. Melalui toko online ini, Pandji ingin membuktikan bahwa seorang seniman bisa menang melawan masalah pembajakan.

WSYDNshop menjual produk-produk karya Pandji, mulai dari buku, album musik, komik, hingga video stand-up comedy. Namun, yang menjadi terobosan adalah penjualan karya-karya dalam format digital. Langkah ini diakui Pandji terinspirasi dari komedian asal AS, Louis CK, yang menawarkan pertunjukan tunggal stand-up-nya secara digital.

“Sesungguhnya, pembajakan adalah cara konsumen memaksa produsen untuk melakukan perubahan supaya produsen lebih dekat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka, daripada melawan keinginan konsumen yang berubah, saya memutuskan untuk merangkul perubahan,” jelas Pandji dalam keterangan persnya.

Melalui toko online WSYDNshop, Pandji mencoba mencontohkan cara berjualan karya yang memudahkan konsumen untuk memilih produk yang diinginkan, membayar sesuai kenyamanan, dan mengunduh karya dalam format digital. Di toko ini, tersedia berbagai pilihan pembayaran, dari kartu kredit sampai transfer rekening.

Hasilnya menarik. Kurang dari dua minggu sejak dirilis, pertunjukan stand-up “Mesakke Bangsaku” format digital telah diunduh sebanyak 670 kali dengan harga satuan Rp75.000 (total lebih dari Rp50 juta). Padahal, promosi hanya dilakukan melalui media sosial, seperti Twitter, YouTube, dan blog.

Sampai saat ini, WSYDNshop memiliki 4,4% conversion rate yang merupakan angka membanggakan mengingat standar industri adalah 1- 3 %. Total dengan penjualan karya-karya yang lain, WSYDNshop sudah meraup lebih dari Rp100 juta dalam tiga bulan.

“Ini membuktikan bahwa sistem digital download ini berhasil. Bayangkan apabila yang menggunakan sistem ini adalah musisi dengan fanbase lebih besar atau penulis dengan basis pembaca yang tinggi. Tentu mereka akan meraih penghasilan lebih tinggi lagi,” tukas Pandji.

Melalui contoh ini, Pandji berharap lebih banyak seniman di Indonesia yang terbuka peluangnya untuk bisa hidup dari karyanya, di tengah tingginya ancaman pembajakan. “Pembajakan tidak dapat dihilangkan, tapi sangat bisa dikalahkan. Artinya, bajakan akan tetap ada, tapi kita punya strategi supaya orang membeli yang asli,” pungkasnya.

altSemenjak dibukanya sistem pelaporan pelanggaran hak cipta atas hasil pencarian dari mesin pencari Google pada awal Mei 2012, sampai saat ini jumlah permintaan tersebut meningkat sepuluh kali lipat.

Pada waktu awal dibuka, jumlah permintaan penghapusan tautan yang dinilai melanggar hak cipta berjumlah 250 ribu per minggu. Saat ini, jumlahnya sudah mencapai hampir 2,5 juta per minggu. Laporan dapat disampaikan baik secara perorangan ataupun organisasi.

Dari seluruh data alamat tautan pelanggar hak cipta yang telah dilaporkan, Google secara berkelanjutan juga mengirimkan data-data tersebut ke sebuah organisasi non-profit, Chilling Effects, sejak tahun 2002 untuk analisis selanjutnya.

Sistem pelaporan pada sistem Transparency Report juga terus ditindaklanjuti oleh Google. Mesin pencari terkemuka ini melaporkan bahwa selama periode Desember 2011 sampai November 2012, sebanyak 97,5% dari seluruh tautan yang dilaporan telah dihapus dari indeks mesin pencari Google.

Selain penghapusan tautan yang dilaporkan, sebelumnya Google juga telah menerapkan algoritma tambahan untuk merendahkan nilai ranking terhadap setiap tautan halaman web yang memiliki jumlah laporan pelanggaran hak cipta paling besar.

Banyak penyedia informasi di internet yang telah melaporkan tautan-tautan yang mereka nilai melanggar hak cipta, antara lain Sony, Paramount, RIAA, BPI, dan  Microsoft. Di awal bulan penerapan sistem pelaporan ini, Microsoft pun telah melaporkan sebanyak 543 ribu tautan. Namun sayangnya, dari daftar laporan Microsoft tersebut terdapat beberapa tautan dari beberapa situs berita terkemuka yang dinilai melanggar.

Tautan dari BBC News, TechCrunch, Wikipedia, BuzzFeed, termasuk Departemen Kesehatan Amerika, juga masuk dalam daftar tautan yang dilaporkan Microsoft ke Google untuk dibuang dari indeks mesin pencarinya. Walau demikian, tautan-tautan dari situs terkemuka masih muncul di pencari Google. Sepertinya Google pun menerapkan konsep White-list untuk mengabaikan laporan terhadap tautan-tautan yang dinilai resmi dan tidak melanggar hak cipta, seperti BBC News.

Dengan adanya sistem pelaporan ini, tentu saja secara tidak langsung Google membatasi ruang gerak situs-situs yang berisi materi-materi pembajak hak cipta, seperti torrent. Pengaruh lainnya adalah Google bertindak seperti polisi untuk urusan pengawasan materi-materi berhak cipta di internet.

Bagaimanapun juga Google adalah mesin pencari terbesar di dunia yang mampu menampung seluruh tautan materi di internet. Namun, yang cukup jelas terlihat dengan besaran jumlah pelaporan tersebut adalah para pemilik hak cipta, termasuk pengarang, mulai sangat aktif untuk ikut memberantas pembajakan terhadap karya-karya mereka.

altBulan Oktober 2012 menjadi bulan yang bersejarah bagi Business Software Alliance (BSA) –asosiasi global untuk industri software. Pasalnya di bulan tersebut BSA meluncurkan wajah barunya. Asa pun menyertai dalam peluncuran identitas brand baru yang dikenal sebagai BSA | The Software Alliance.

Perubahan brand ini termasuk logo baru perusahaan yang mencerminkan hubungan erat antara kebijakan publik BSA global, pemerintahan, edukasi publik serta aktivitas penegakan hukum. Peluncuran brand baru itu pun dilakukan pada saat kepindahan BSA ke kantor pusat barunya di dekat US Capitol di Washington DC.

“Kami memulai 24 tahun yang lalu sebagai Business Software Alliance karena pada awalnya fokus terbesar industri adalah untuk menyiapkan perangkat bagi perusahaan. Hari ini, kita adalah The Software Alliance, karena keuntungan dari inovasi software semakin luas pada setiap aspek kehidupan modern,” ungkap Robert Holleyman (Presiden dan CEO BSA).

Holleyman menuturkan, para perusahaan anggotanya menjadikan sisi edukasi dan kesehatan lebih efisien, transportasi lebih efisien energi, hiburan lebih interaktif, komunikasi lebih kaya dan dunia di sekeliling pun lebih mudah dikendalikan. Identitas brand BSA ikut merayakan dampak evolusi dan transformasi tersebut.

“Kami telah menyesuaikan operasi BSA mencakup prakarsa advokasi yang terpadu dan perluasan program anti pembajakan yang memberikan nilai strategis untuk perusahaan anggota kami, mengingat mereka terus berinovasi dan pasar berkembang cepat,” ungkap Holleyman.

Brand baru ini mencerminkan fokus BSA untuk memastikan para anggota dapat meraih berbagai kesempatan baru untuk mempercepat pertumbuhan mereka secara global. Hal ini memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memacu inovasi teknologi, menurunkan hambatan dagang yang muncul, dan memajukan kebijakan yang akan membantu pasar global komputasi awan untuk berkembang.

altSetelah mengalami kasus hukum yang cukup melelahkan, ternyata Kim Dotcom, pendiri situs MegaUpload, belum kapok.

Terbukti baru-baru ini, Kim mengumumkan telah menyiapkan konsep untuk membuat kembali situs file sharing baru dengan nama Mega.

Mega tetap akan mengijinkan pengguna untuk mengunduh, menyimpan, dan berbagi data. Namun, untuk menghindari masalah hukum yang sama, Kim menegaskan akan membuat peraturan baru yang lebih ketat.  

“Jika server hilang, jika pemerintah datang ke pusat data dan mengambilnya, jika seseorang meretas server atau mencurinya, mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa,” kata DotCom melalui wawancaranya dengan Wired. “Apa pun yang diunggah ke situs tersebut, tetap menjadi milik pribadi dan bersifat tertutup dengan akses menggunakan kunci.”

Pelanggan yang memiliki akses bisa dengan mudah mengenkripsi datanya sendiri dan akan mendapatkan kunci untuk dekripsi data. Dengan cara ini, pelanggan tersebut menjadi satu-satunya yang memiliki akses untuk membuka data yang dimilikinya, meski server Mega sedang diretas atau disita. Jadi, tidak seorang pun dapat mengakses data pelanggan.

Selain itu, metode ini akan membuat Mega tidak bertanggung jawab akan data tiap pelanggan dan menjadi tanggung jawab mereka sendiri jika memiliki data ilegal atau yang melanggar hukum.

Kim membantah bahwa metode ini merupakan balasannya terhadap departemen hukum Amerika serta Hollywood karena memberikan layanan untuk seseorang menyimpan konten ilegal.

Dia menjelaskan bahwa Mega akan memiliki aturan yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengirim pemberitahuan untuk menghapus file yang dianggap melanggar. “Tapi kali ini, jika mereka ingin mendapatkan aturan tersebut, mereka harus menerima bahwa Mega tidak akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang ada pada data pelanggan”, tegas Dotcom.

Mega juga akan dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih ketat agar tahan terhadap serangan dari para peretas atau pihak yang hendak menghancurkannya.

altMeski RUU SOPA dan PIPA belum resmi disahkan dan masih menjadi perdebatan didunia maya, namun masalah pembajakan hak cipta diinternet sudah mulai dilancarkan pemerintah Amerika.

Beberapa waktu lalu, FBI menutup situs penyimpan data populer Megaupload atas tuduhan melanggar hak cipta yang telah merugikan para pemegang hak cipta sebesar US$500 juta. Meski bermarkas di Hongkong, Megaupload tersandung hukum di Amerika karena terbukti menggunakan sebagian besar servernya dari Amerika.

Hal inilah yang membuatnya menjadi incaran pihak pemerintah AS. Atas kasus ini FBI langsung menangkapi beberapa petinggi Megaupload yang tersebar dibeberapa negara.

Dampak dari kasus ini dikhawatirkan akan melebar ke seluruh penjuru dunia. EFF (Electronic Frontier Foundation), suatu organisasi pembela hak kebebasan berbicara dan hak digital di internet termasuk yang memprotes keputusan tersebut.

Mereka khawatir tindakan tersebut akan membawa dampak besar terhadap hukum yang berlaku. Penerapan hukum international seperti ini akan menakutkan, karena mereka bisa menangkap seseorang warga negara lain yang berdomisili diluar Amerika hanya atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Para aktivitis hacker atau disebut hacktivist melakukan hack terhadap beberapa situs yang dianggap bertanggung jawab atas ditutupnya situs tersebut. Situs FBI (www.fbi.gov), Departemen Kehakiman AS (www.justice.gov), perusahan rekaman Universal Music (www.universalmusic.com), Asosiasi Film Amerika (www.mpaa.org), dan Asosiasi Industri Rekaman Amerika (www.riaa.com). Hingga artikel ini dibuat, hanya situs FBI dan Departemen Kehakiman AS saja yang sudah pulih.

Salah satu kelompok hacker bernama Anonymous mengklaim bertanggung jawab atas pembajakan situs pemerintah AS tersebut. Anonymous mengatakan bahwa serangan kali ini merupakan yang terbesar.

“Kami ada disini, kami siap untuk melancarkan perang Cyber kepada pihak yang akan merugikan para pengguna internet. Bangkit dan bergabunglah bersama kami untuk memperjuangkan hak-hak  Anda. Megaupload ditutup meski RUU SOPA dan PIPA belum disahkan. Bayangkan jika RUU tersebut disahkan, maka era Internet yang selama ini kita kenal akan berakhir,” tegas Anonymous.

Anonymous menggunakan serangan DDoS (Distribute Denial of Service) yang akan mengirimkan trafik secara besar-besaran ke suatu situs sehingga server akan mengalami crash akibat beban yang terlalu besar.

altBaru-baru ini, empat vendor komputer mengiklankan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat di beberapa media masa terkemuka.

Permohonan maaf tersebut diungkapkan sebagai bentuk komitmen mereka untuk melindungi para pelanggan agar tidak menjadi korban pembajakan, serta tidak akan menjual komputer dengan software bajakan di kemudian hari.

Menurut penyidik yang ditunjuk Microsoft, dealer tersebut menginstal software bajakan pada komputer baik pada merek-merek lokal maupun merek-merek terkenal. Bahkan, penemuan penyidik yang terbaru mendapati dealer komputer di Gajah Mada Plaza telah menjual laptop merek terkemuka yang di-install dengan software bajakan.

Tampaknya konsumen laptop bermerek terkenal tersebut juga turut menjadi korban pembajakan software. Konsumen menganggap bahwa komputer dengan merek terkenal yang mereka beli pasti memiliki software legal, padahal belum tentu demikian.

Tidak banyak yang menyadari bahwa ada banyak komputer bermerek yang dijual tanpa sistem operasi Windows dan bahwa dealer komputer mungkin telah menginstal software bajakan di komputer mereka.

Menurut Sudimin Mina (Director of License Compliance Microsoft Indonesia), dengan maraknya ancaman kejahatan cyber seperti phishing, hacking dan software palsu, keamanan merupakan agenda utama bagi Microsoft untuk memastikan para pelaku bisnis dan konsumen memiliki software asli dan aman di komputer mereka.

Dealer-dealer yang menjual komputer dengan software bajakan tersebut memberikan resiko kepada konsumen dimana dampaknya akan dirasakan di kemudian hari, pada waktu yang tidak disangka-sangka atau tidak tepat. Coba bayangkan bila Anda kehilangan semua data berharga, pekerjaan dan foto-foto tepat sehari sebelum ujian atau presentasi bisnis, hanya karena komputer crash yang disebabkan oleh virus dan malware yang ada dalam software bajakan,” jelas Sudimin.

“Terlebih lagi jika pengguna melakukan transaksi online banking dengan software bajakan yang telah ter-install. Rekening bank milik pengguna tersebut bisa saja di-hacked. Hal tersebut adalah resiko keamanan utama jika komputer tidak sepenuhnya terlindungi dengan software keamanan up-date yang telah di-install,” tambah Sudimin.

Di Indonesia, setiap perusahaan maupun  perorangan yang diketahui melanggar hak atas kekayaan intelektual dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Saat ini, tindakan hukum pun sudah diambil Microsoft melalui pengacara yang ditunjuk oleh bagian Legal Corporate Affairs terhadap dealer-dealer komputer yang menjual software bajakan.

Salah satu bentuk pembajakan yang marak dilakukan dealer komputer adalah Hard-disk loading. Ketika toko komputer atau gerai eceran menawarkan loading atau penginstalan software palsu atau bajakan kepada pelanggannya ketika ingin membeli komputer baru.

Meski kampanye antipembajakan peranti lunak (software) terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah, ternyata angka pembajakan di Indonesia justru makin meningkat.

Berdasarkan riset “Studi Pembajakan Software Global 2010” yang dilakukan Business Software Alliance (BSA) dan IDC, sebanyak 87% dari program yang diinstalasi pada PC di tanah air bersifat ilegal alias dipasang tanpa lisensi.

Dari segi finansial pun, kerugian yang diderita para pengembang peranti lunak mengalami lonjakan. Gara-gara peranti lunak bajakan, mereka kehilangan pemasukan sekitar US$1,32 miliar – rekor tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai komparasi, pada tahun 2009, sebanyak 86% program yang diinstalasi pada PC di Indonesia diperoleh secara ilegal, dengan nilai mencapai US$886 juta. Sementara itu, pada tahun 2003, kerugian yang dirasakan “hanya” sebesar US$157 juta.

“Hasil studi BSA ini menunjukan perlunya upaya pemberantasan pembajakan software dengan lebih agresif. Ini jelas menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat pembajakan software di Indonesia,” ujar Donny Sheyoputra (Kepala Perwakilan dan Juru Bicara BSA Indonesia) dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu.

Ia sangat menyesalkan tingginya angka pembajakan di tanah air. Padahal, sebuah studi lain menunjukkan, jika tingkat pembajakan menurun, negara bisa merasakan keuntungan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan penerimaan pajak.

Bagaimanapun, Donny tetap mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam memerangi pembajakan peranti lunak. Misalnya, ketika membuka Konvensi HKI dalam memperingati hari HKI sedunia pada 26 April 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dengan jelas bahwa HKI harus dilindungi dan setiap pelanggaran harus diberantas.

Hal inilah yang dijadikan pijakan BSA dalam menggandeng pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi mengenai pemberantasan pembajakan.

Gerakan kepolisian dalam memberangus perangkat lunak (software) bajakan memperoleh dukungan dari Business Software Alliance (BSA). Salah satu buktinya terlihat dalam aktivitas yang baru mereka laksanakan di Yogyakarta belum lama ini.

Di kota yang kerap disebut sebagai “kota pelajar” tersebut, BSA dan Polda DIY menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan penyidikan tindak pidana hak cipta software tanpa lisensi dalam rangka kampanye Berantas Software Bajakan untuk Indonesia yang Lebih Baik”.

Kampanye ini diluncurkan pertama kali pada Oktober 2010 oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) bersama BSA. Kampanye telah disosialisasikan ke empat kota, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyuluhan tentang keuntungan dari penggunaan software asli dan berlisensi bagi perusahaan serta risiko dan konsekuensi dari penggunaan software tidak berlisensi. Diperkenalkan pula program Piagam Hak Kekayaan Intelektual (Piagam HKI) untuk mendorong pelaku bisnis menjalankan praktik kerja yang baik yang mendukung pertumbuhan negara.

Lebih jauh, para peserta akan dibekali ilmu dan pelatihan studi kasus mengenai penerapan terbaik dalam mengelola aset software mereka untuk mencapai produktivitas optimal, keamanan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tukas Donny A. Sheyoputra (Juru Bicara BSA Indonesia).

Dalam kata sambutannya, Kombes Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si  (Direktur Reserse Kriminal Polda DIY) berujar, “Penurunan angka pembajakan sangat penting untuk melindungi perekonomian Indonesia dan membantu pembangunan bangsa dan hal ini menjadi tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia.”

Sehubungan dengan itu, Polda DIY akan bersikap tegas dengan melakukan penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan terhadap HKI, termasuk kejahatan penggandaan software dan pemakaian software bajakan.

Dua contoh kasus yang pernah ditangani Polda DIY mengenai penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi melibatkan dua hotel berbintang di kota Yogyakarta. Masing-masing Hotel M yang ditindak pada pertengahan tahun 2008 dan Hotel P yang ditindak pada bulan Maret 2010.

Polda DIY dan BSA juga berencana akan menandatangani Nota Kesepahaman tentang penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melanggar hak cipta atas software yang dikembangkan para anggota BSA. Sejauh ini, BSA telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan lima Polda, yaitu Polda Jawa Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Banten, Polda Bali dan Polda Sumatra Utara.

BSA mengoperasikan layanan anti bajakan melalui hotline bebas pulsa di nomor 0800-1-BSA-BSA (0800-1-272-272) serta menawarkan hadiah senilai hingga Rp 50 juta bagi mereka yang memberikan informasi dalam membantu suksesnya tindakan penegakan hukum melawan pelanggaraan hak cipta milik para anggota BSA.

Microsoft jadi pembajak software lain. Padahal selama ini, Microsoft sangat terkenal dengan prinsip anti-pembajakannya

Perusahaan software raksasa, Microsoft kini tengah dirundung masalah. Mengapa? Pasalnya sebagai perusahaan yang terkenal dengan idealisme anti pembajakan, Microsoft kini justru dituding telah membajak.

Alhasil, atas tuduhan pelanggaran terhadap hak paten software anti pembajakan itu, maka Microsoft dikenai sanksi harus membayar sebesar US$ 388 atau US$ 547,9 juta. Keputusan tersebut tidak sembarangan diambil, namun berdasarkan proses hukum atau prosedur pengadilan di Amerika.

Kasus pembajakan berawal dari produk andalan Microsoft, yakni Windows dan Office yang dikenal menggunakan sistem produk aktivasi. Nah, produk aktivasi tersebut ternyata berasal dari Uniloc. Uniloc sendiri merupakan perusahaan pembuat tool khusus anti pembajakan untuk software atau game. Cara kerja sistem tersebut adalah meminta registrasi guna mencegah penyalinan software yang sama pada beberapa PC yang berbeda (illegal).

Masalah tersebut membuat Uniloc tidak terima hingga akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum pada tahun 2003 (tepat 11 tahun setelah Uniloc mematenkan teknologi anti pembajakan tersebut). Namun demikian keputusan sanksi atas Microsoft tidak dapat diterima begitu saja, Microsoft mengatakan pihaknya tidak membajak, sebab paten teknologi tersebut tidaklah sah. “Kami sangat kecewa dengan keputusan hakim,” kata David Bowermaster (juru bicara Microsoft). “Kami yakin kami tidak melanggar paten. Paten itu tidak sah, sudah hilang dan tidak dijaga. Kami minta pengadilan membatalkan keputusan itu,” tambah David.

Terlepas dari sengketa dengan Uniloc, masalah lain datang dari Alcatel-Lucent yang juga mengungkit perihal hak paten. Microsoft kembali dituduh telah membajak fitur “Date” yang kini digunakan pada Microsoft Outlook. Untuk kasus kedua, Microsoft boleh sedikit berlega hari, pasalnya pihak kantor paten Amerika telah menetapkan keputusan bahwa kalim paten Alcatel-Lucent tidak sah. Namun demikian, pihak Alcatel-Lucent dikabarkan akan mengajukan banding untuk mempertimbangkan kembali keabsahan paten miliknya.

Indah PM

TERBARU

Dalam membangun smart city, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Penting bagi para walikota dan bupati untuk memilih partner kerja sama yang tepat dari pihak swasta, khususnya para penyedia solusi TIK.