Tags Posts tagged with "smart city"

smart city

Pada penghujung 2017, Lintasarta kembali membuktikan komitmen dalam mendukung program pemerintah yaitu pembangunan smart city di Indonesia.

Kali ini Lintasarta dan Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan prosesi serah terima Langkat Command Center Smart City yang telah siap beroperasi pada Jumat (29/12) di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara.

Acara serah terima dilanjutkan peresmian Langkat Command Center oleh Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat) yang diwakili oleh Indra Salahudin (Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat).

Dalam acara itu turut hadir Syahmadi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat) dan Alfi Asman (Business Director Lintasarta) serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Command Center Langkat itu untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Langkat, terutama dalam mempercepat proses penyelesaian keluhan masyarakat dan menjalankan proses administratif secara lebih efektif.

Syahmadi menyatakan Command Center itu akan menjadi platform terpusat untuk mengakses seluruh aplikasi pemerintah daerah. Pembangunan itu adalah salah satu bentuk implementasi smart city untuk menyukseskan program e-government di Indonesia.

“Langkat Command Center ini sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi, seperti e-Perizinan, e-Puskesmas, e-Planning, CCTV Monitoring, ditambahkan dengan aplikasi dari Lintasarta, yaitu e-Laga dan Media Analytics,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

“Keterbukaan informasi publik dan pelayanan e-government oleh pemerintah merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi,” tambah Indra.

Lintasarta memiliki solusi smart city komprehensif mulai dari penyediaan infrastruktur hingga platform berbasis cloud yang memungkinkan pemerintah daerah maupun kota untuk membuat, mengembangkan, melakukan uji coba, dan mengelola aplikasi tanpa perlu berinvestasi infrastruktur.

“Lintasarta siap terus melakukan inovasi digital dan peningkatan layanan untuk mendukung perwujudan smart city di Indonesia dengan teknologi dan sumber daya profesional,” kata Alfi Asman (Business Director Lintasarta).

Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) membuka acara Sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di Jakarta, Selasa.

Pada 2045, diprediksi sebanyak 82,37 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Kecenderungan ini harus bisa diantisipasi pemerintah daerah agar terhindar dari masalah perkotaan seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan kriminalitas. Salah satunya adalah menjadi smart city, alias kota yang aktif memanfaatkan teknologi untuk melayani warga dan menjawab permasalahan yang ada.

Saat ini, sudah banyak kota dan kabupaten yang berinisiatif melakukan inisiatif smart city. Namun harus diakui, masih banyak kota/kabupaten yang belum melakukannya sehingga terjadi ketimpangan antar daerah. Karena itulah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan melakukan Gerakan Menuju 100 Smart City. Melalui gerakan ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dalam membuat master plan sesuai dengan kebutuhan maupun potensi tiap kota.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini sudah dilakukan tahun 2017 ini dengan melibatkan 25 kota/kabupaten. Di tahun 2018, rencananya akan ada 75 kota/kabupaten lagi yang akan dipilih untuk ikut gerakan ini.

Dalam sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 di hadapan pelaku industri, Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aptika Kementerian Kominfo) mengatakan gerakan ini memiliki esensi pelayanan masyarakat. “Smart city tidak hanya pasang Wi-Fi. Konsep utuh smart city adalah melayani masyarakat yang lebih baik lagi,” ujarnya di Jakarta, Selasa. Semuel mengatakan implementasi Smart City memang belum merata di Indonesia. Pemerintah berharap 100 kota Smart City itu bisa menjadi contoh kota-kota lainnya untuk berani mewujudkan solusi Smart City di kotanya.

“Kami membantu membuatkan master plan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kami menargetkan satu kota memiliki satu program percepatan,” ujarnya.

6 Pilar Smart City

Dalam gerakan itu, Kominfo membimbing 100 Kota/Kabupaten terpililh untuk merencanakan pengembangan Smart City di daerah masing-masing dengan memperhitungkan tantangan maupun potensi daerah.

Solusi smart city memiliki enam pilar yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Dari gerakan tahap pertama, tercetus beberapa inisiatif terkait pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat. Contohnya pembangunan sistem pelaporan, pembangunan jaringan, strategi memajukan pariwisata daerah, sampai peningkatan UMKM lewat e-commerce.

“Gerakan ini hadir dengan cara membimbing pemerintah daerah atau kota membuat program smart city dengan melakukan empat kali bimbingan teknis” kata Elwin Siregar (Magazine Group Director Kompas Gramedia).

Wisnu Nugroho (Pemimpin Redaksi InfoKomputer).

Parameter Pemilihan Kota

InfoKomputer sebagai majalah teknologi terdepan di Indonesia membantu Kominfo untuk mengupas tuntas perkembangan smart city di setiap daerah di Indonesia dan memberikan inspirasi kisah sukses perkembangan smart city di setiap kota di Indonesia

“InfoKomputer percaya teknologi bisa dimanfaatkan oleh semua institusi, termasuk pemerintahan daerah. Keikutsertaan InfoKomputer di gerakan ini adalah cara kami  mendorong pemerintahan daerah di Indonesia untuk lebih berani mengimplementasikan teknologi” ujar Wisnu Nugroho (Pemimpin Redaksi InfoKomputer).

Wisnu mengatakan InfoKomputer akan senantiasa membantu pemerintah untuk selalu mengedukasi smart city di kota-kota di Indonesia di masa depan.

“Tahun ini, kami telah menyentuh 27,6 juta warga di 24 kota/kabupaten pada gelombang pertama. Tahun depan, kami akan membantu mewujudkan 75 smart city di Indonesia. Kami berharap 100 kota terpilih ini bisa menjadi contoh kota lain di Indonesia belum tersentuh,” ujarnya.

Wisnu menjelaskan parameter pemilihan kota/kabupaten berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (APBD), Indeks Kota Berkelanjutan (Bappenas), Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Daftar Kota/Kab Berkinerja Tinggi (Depdagri), Indeks Kota Hijau (PUPR), dan Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan.

“Kami ingin program ini menyentuh dari Sabang ke Merauke,” ucap Wisnu.

Sebagai pemangku kebijakan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan memerlukan banyak data dari sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan, baik itu pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, atau sarana prasarana. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan memerlukan banyak laporan rutin dari sekolah.

Proses pelaporan yang tidak efisien berujung pada kerugian waktu, dana, dan keputusan yang dihasilkan dari data yang tidak valid. Belum lagi tambahan limbah kertas sebagai konsekuensi dari pengumpulan dokumen secara fisik. Hal tersebut mendasari pengembangan SIKAD menuju ke platform smart city untuk pendidikan.

“Kami menyediakan platform SIKADinas untuk Dinas Pendidikan Propinsi dan kabupaten Kota, sehingga Dinas Pendidikan dapat memperolah data real-time dari sekolah pengguna SIKAD di daerahnya.” ungkap Chief Operation Officer SIKAD, Adhi Subagio.

“SIKAD pada awalnya adalah aplikasi pengolah nilai akademik. Dalam perkembangannya SIKAD saat ini telah memiliki banyak modul untuk semua proses dalam sekolah. Mulai dari penilaian akademik, arsip surat menyurat, konseling siswa, keuangan sekolah dan siswa, perpustakaan, bahkan hingga perpustakaan dan manajemen sarana dan prasarana, ada dalam satu platform yang aman dan dapat diakses kapan saja oleh semua staf dan guru sesuai bidang kerjanya masing-masing,” lanjut Adhi.

Dinas pendidikan daerah yang menggunakan SIKADinas mendapatkan insight data dari sekolah pengguna SIKAD di daerahnya, sehingga Kepala Dinas maupun pemangku kepentingan yang lain mendapatkan informasi akurat segala hal tentang sekolah-sekolah tersebut, misalnya pemetaan guru, kondisi sarana dan prasarana sekolah, hingga perkembangan siswa dan kemajuan mengajar guru.

“SIKADinas juga memiliki fitur PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online, sehingga semua proses mulai pendaftaran hingga proses belajar di sekolah, semua ada dalam satu layanan. Tahun 2017 ini kami telah sukses menyelenggarakan PPDB Online di Kota Gorontalo dan PPDB Online Kabupaten Bekasi. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo juga telah menggunakan SIKADinas untuk mengumpulkan dokumen sertifikasi guru sejak tahun 2016. Intinya, kami ingin menyediakan platform yang menyeluruh bagi proses administrasi pendidikan, baik itu untuk guru, sekolah hingga Dinas Pendidikan,” tambah Adhi.

Gerakan 100 Smart City di Indonesia

Indosat Ooredoo Business menjadi “technology advisor” untuk mendukung pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia dalam mengimlementasikan inisiatif smart city sekaligus mewujudkan mimpi pemerintah yang menginginkan terwujudnya 100 smart city di Indonesia.

Herfini Haryono (Director and Chief Wholesale & Enterprise Officer Indosat Ooredoo) mengatakan Indosat Ooredoo Business dapat membantu implementasi program smart city secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari pondasi dasar berupa jaringan atau infrasruktur telekomunikasi dan ICT, platform smart city, dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya secara terintegrasi.

“Peran sebagai technology advisor adalah bukti komitmen kami untuk mendukung terciptanya Kota Cerdas yang memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi,” katanya dalam siaran persnya, Kamis.

Indosat Ooredoo Business akan berpartisipasi aktif membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempercepat implementasi program-program smart city masterplan dengan memanfaatkan teknologi ICT baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah.

Indosat Ooredoo Business akan menawarkan solusi ICT paling lengkap untuk mendukung pemerintah kota/kabupatan mulai dari layanan telekomunikasi seluler, satelit, maupun konektivitas melalui fiber optic; solusi IT services seperti Data Center/DRC, cloud, security services; solusi M2M dan IoT; layanan managed services.

Indosat Ooredoo Business juga menyediakan solusi untuk pemerintah kota yaitu platform Kota Digital Indonesia dan solusi spesifik seperti eGov, Command Centre, Digital Library, City Living & Reporting, Social Media Monitoring, Smart Lighting, Bank Sampah, dan lainnya.

Teknologi terbukti dapat membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Contohnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membangun internet ke pelosok desa sehingga warganya kini bisa memproses dokumen kependudukan dengan mudah. Atau Kabupaten Banyuasin yang menggunakan teknologi untuk memasarkan produk pertanian warganya.

Akan tetapi, harus diakui masih banyak masalah yang belum terjawab pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Sementara di sisi lain, kemajuan teknologi sebenarnya membuka peluang untuk menjawab permasalahan tersebut.

Karena itu dalam rangka penutupan Gerakan Menuju 100 Smart City, InfoKomputer yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan lomba blog Ini Kota Cerdasku! Dalam lomba ini, kami ingin Anda menyampaikan permasalahan di kota Anda sambil memberikan ide bagaimana teknologi bisa menjawab permasalahan tersebut.

Akan ada hadiah total Rp.10,5 juta bagi tiga tulisan dengan ide paling kreatif dan inovatif. Yang tak kalah penting, ide Anda akan disampaikan kepada pemerintah kota/kabupaten sehingga mereka bisa mengembangkan ide tersebut lebih lanjut.

Adapun ketentuan lomba adalah:

  • Periode lomba antara 8-14 November 2017
  • Promosikan tulisan Anda di Twitter dan/atau Facebook dengan hashtag #Menuju100SmartCity dengan menyebut @infokomputer (Twitter) dan Majalah InfoKomputer (Facebook)
  • Anda bisa memasukkan lebih dari satu artikel
  • Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 15 November 2017
  • Hadiah untuk pemenang adalah:
    • Juara 1: Rp.5 juta
    • Juara 2: Rp.3 juta
    • Juara 3: Rp.2,5 juta

Nah, tunggu apa lagi? Segera tuangkan ide smart city di blog Anda dan ikut berperan dalam memajukan kehidupan masyarakat Indonesia.

UPDATE: Hasil lomba blog “Ini Kota Cerdasku” sudah diumumkan di sini. Selamat bagi para pemenang terpilih!

Panoramic photo of Auckland city near the industrial area. Auckland Region, North Island, New Zealand

Perusahaan teknologi NVIDIA, Alibaba, dan Huawei berkomitmen membangun kota pintar metropolis yang berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok

NVIDIA pun menggandeng perusahaan produsen kamera CCTV asal Tiongkok, Hikvision, untuk menyiapkan perangkat kamera yang berbasis prosesor kecerdasan buatan NVIDIA Jetson. Kolaborasi kedua perusahaan itu akan memberikan teknologi analisis dan pengenal wajah secara realtime.

NVIDIA akan mengimplementasikan aplikasi kecerdasan buatan NVIDIA Metropolis yang akan mengendalikan sistem yang kota pintar tersebut.

Aplikasi itu dapat memberikan informasi kemacetan, mencari posisi orang hilang dan layanan publik lainnya yang mengandalkan data dari sensor pintar yang terpasang di setiap sudut kota.

Aplikasi itu mampu menganalisa video dari lebih 1 miliar kamera pengawas yang terpasang bahkan mengenali identitas dari wajah yang tertangkap kamera, seperti dikutip TechCrunch.

Huawei pun akan menyediakan sistem video content management dan Alibaba akan menyediakan teknologi penyimpanan data di server cloud untuk mendukung berjalannya seluruh teknologi tersebut secara cepat dan realtime.

Alibaba dan Huawei menjadi perusahaan terbaru dari 50 perusahaan dunia yang sudah bergabung dan menggunakan teknologi NVIDIA Metropolis. Teknologi itu akan mempermudah tugas pihak kepolisian untuk dalam mengatur keamanan kota.

Dengan luas daerah mencapai 5782 km2, Banyuwangi adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa. Luas wilayahnya mencakup kawasan Gunung Ijen yang terkenal dengan blue fire-nya sampai Pantai Plengkung yang disebut-sebut salah satu ombak terbaik di dunia untuk surfing.

Di satu sisi, luasnya wilayah Banyuwangi menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan. Namun di sisi lain, profil ini menimbulkan tantangan tersendiri, seperti dalam melayani warga. Contohnya ketika seorang warga desa ingin mengurus dokumen kependudukan ke kota, mereka harus menempuh perjalanan sampai dua jam.

Tantangan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melirik pemanfaatan teknologi informasi. Pada bulan Mei 2016, mereka meluncurkan program Smart Kampung. Melalui program ini, Pemkab Banyuwangi berkomitmen membangun infrastruktur jaringan internet yang menghubungkan seluruh desa di Banyuwangi. Kemudian, infrastruktur internet tersebut digunakan untuk melakukan layanan publik.

Jadi ketika warga ingin mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Miskin, atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian, mereka tidak perlu datang ke kantor kecamatan atau kota lagi. Mereka bisa mengurus semua dokumen tersebut di kantor desa masing-masing, sehingga lebih nyaman dan irit waktu.

Program Kemitraan

Saat ini, 115 dari 189 desa di Banyuwangi sudah terhubung dengan jaringan fiber optik. Tahun ini, Pemkab menargetkan seluruh desa akan terhubung sehingga bisa merasakan manfaat program Smart Kampung ini.

Di tengah citra birokrasi yang lamban, kecepatan Pemkab membangun infrastruktur jaringan di Banyuwangi mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya. Bagaimana mereka melakukannya?

Dalam perbincangan eksklusif dengan InfoKomputer, Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), mengungkapkan rahasianya: kemitraan dan fokus kebijakan. “Karena connectivity bukan cuma membangun jalan, jembatan, atau pelabuhan, namun juga connectivity dengan IT,” ungkap Azwar.

Azwar mengakui, anggaran menjadi tantangan tersendiri. “Masa jabatan bupati memang lima tahun, namun masa kerjanya praktis hanya tiga tahun karena anggaran untuk tahun sebelumnya sudah diputuskan,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal ini, di awal program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi lebih menekankan kemitraan. Mereka menggandeng Telkom dan Icon Plus untuk membangun 1400 titik hotspot. “Itu tanpa dana APBD,” ungkap Azwar.

Tahapan berikutnya adalah mengeluarkan kebijakan untuk setiap desa membayar sewa koneksi internet menggunakan anggaran Dana Desa. Melalui program e-village budgeting, setiap desa diharuskan berbelanja bandwidth. “APBDes yang tidak menganggarkan hal itu tidak akan disahkan oleh camat,” tambah Azwar.

Bukan Sekadar Layanan

Dengan dua strategi tersebut, tak heran jika infrastruktur internet di Banyuwangi berkembang dengan pesat. Akan tetapi, Azwar menekankan, akses internet ke desa-desa tersebut tidak cuma digunakan untuk layanan. “Kalau pelayanan bagus namun rakyatnya tidak sejahtera, tidak bagus juga,” tutur Azwar.

Karena itu, Pemkab Banyuwangi pun gigih mendorong masyarakat memanfaatkan koneksi internet ini. Salah satunya dengan melakukan pelatihan internet marketing agar warga desa bisa memasarkan sendiri produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Hadirnya koneksi internet pun membuat warga desa, baik itu petani, pelajar, sampai pelaku ekonomi kreatif, memiliki akses informasi yang lebih luas. Tak heran jika tiap malam, kantor desa akan dipenuhi warga yang memanfaatkan akses internet gratis.

Manfaat dari program Smart Kampung ini juga mulai terasa di berbagai indikator ekonomi rakyat, seperti turunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Penurunan ini memang kombinasi dari berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, namun Azwar Anas yakin, Smart Kampung menjadi instrumen penting keberhasilan tersebut. “Karena semua kami lakukan secara paralel sehingga hasilnya lebih terasa,” pungkas Azwar.

Ilustrasi smart city. [kredit: blog.cedrotech.com]

Saat ini pemerintah sedang menggaungkan solusi smart city di Indonesia yang mengintengrasikan berbagai perangkat elektronik untuk kepentingan publik sehingga menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya mulai menerapkan solusi smart city di kotanya. Sayangnya, penerapan solusi smart city tidak merata di seluruh kota di Indonesia.

Sutanto (General Manager Sales PT. Pasifik Teknologi Indonesia) mengatakan ada dua kendala utama yang membuat pemerataan solusi smart city sangat lambat di Indonesia yaitu infrastruktur yang belum merata dan tidak ada koordinasi antar lembaga pemerintah.

“Infrastruktur di kota-kota kecil belum mendukung smart city dan masih ada gap antar instansi pemerintah,” katanya di Jakarta, Jumat.

Solusi smart city membutuhkan jumlah bandwith yang besar untuk mengintegrasikan berbagai perangkat elektronik sehingga dapat mengirimkan data dan sinyal. Sayangnya, infrastruktur di daerah belum mendukung untuk menjalankan smart city.

Penerapan smart city juga harus melibatkan komunikasi antar instansi pemerintah sehingga satu suara untuk mewujudkan smart city di daerahnya.

Karena itu, PT. PTI terus melakukan edukasi dan roadshow di daerah-daerah akan pentingnya pengadopsian smart city. Meskipun modal awal pengadaan (capex) smart city sangat besar tetapi outputnya sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

“Pemerintah kota Bandung dan Papua sudah menggunakan solusi smart city kami. Saat ini kami sedang menjajakan dengan pemerintah Banten,” ujarnya.

Harya Damar (Dekan FTI Perbanas Institute) dan Ashwin Sasongko (Anggota Tim Pelaksana Wantiknas) mengisi acara Bimtek Smart City di Kabupaten Purwakarta, pertengahan Agustus 2017. [Foto: Erry FP/InfoKomputer]

Di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi, Kabupaten Purwakarta terlihat makin memesona. Jika dulu orang-orang hanya “numpang lewat” di Purwakarta dalam perjalanan menuju Jakarta atau Bandung, sekarang kabupaten ini menjelma sebagai daya tarik wisata.

Uniknya, bertambah ramainya Kab. Purwakarta tidak serta-merta membuat masyarakat setempat meninggalkan jati diri mereka. Bupati Dedi dikenal sangat giat menyuburkan kembali kearifan lokal yang berakar dari budaya Sunda. Hal ini pun tecermin dalam perencanaan smart city di daerahnya.

Salah satu inisiatif cerdas Dedi yang berpadu dengan budaya lokal adalah peluncuran ATM beras. Ide ini muncul dari kebiasaan warga di lingkungan RW yang rutin menyisihkan segenggam beras (beas perelek) setiap hari. Beras ini dikumpulkan untuk nantinya digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya saat ronda atau perayaan hari besar.

ATM beras “Bank Perelek” ini telah beroperasi di Kab. Purwakarta sejak Juni 2017. Sasarannya adalah warga tidak mampu yang mendapat jatah beras di mesin ini asalkan memiliki kartu khusus yang dibagikan oleh aparat Pemkab.

Untuk mematangkan penyelenggaraan program smart city di Kab. Purwakarta, Kemkominfo mengadakan acara bimtek (bimbingan teknis) sebagai bagian dari program Gerakan Menuju 100 Smart City. Bimtek dilaksanakan dalam empat sesi, mulai Juli hingga November 2017.

Smart City Tidak Terbatas Teknologi

Pada pertengahan Agustus lalu, bimtek smart city di Kab. Purwakarta dihadiri oleh Harya Damar Widiputra (Dekan FTI Perbanas Institute) dan Ashwin Sasongko (Anggota Tim Pelaksana Wantiknas). Kedua pakar ini bertugas mendampingi para pejabat daerah untuk menghimpun ide, memilih program unggulan, dan menyusun masterplan smart city.

Beberapa pertanyaan pun muncul dari peserta bimtek. Misalnya mengenai political will, budgeting, dan payung hukum. Isu ini timbul karena Kab. Purwakarta akan mengadakan Pilkada tahun depan sehingga perlu mempertimbangkan keberlanjutan untuk program-program smart city.

Sementara itu, masukan juga datang terkait seberapa besar smart city bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Soalnya, Kab. Purwakarta sangat luas dan ketimpangan ekonomi masyarakat pun masih besar. Jangan sampai smart city hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas atau yang sudah mengenal smartphone saja.

Menjawab kekhawatiran itu, Harya menekankan bahwa smart city tidak melulu terkait aplikasi dan teknologi, tetapi juga regulasi, kebijakan, dan inovasi. Teknologi informasi hanya bersifat enabler atau sarana penunjang.

“Penentu suatu kota layak disebut smart city itu adalah apakah pemerintah sudah bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien?” tukas Harya.

“Tugas pemerintah sekarang [dengan smart city] adalah mengantarkan layanan bukan hanya ke depan pintu rumah warga, melainkan sampai langsung ke tangan warga,” pungkasnya.

Suasana Bimtek Smart City di Balai Kota Tangerang Selatan, pertengahan Agustus 2017.

Sebagai salah satu wilayah penyokong ibukota, Tangerang Selatan (Tangsel) tidak asing lagi dengan konsep smart city. Bahkan, visi pemerintah kota pun sudah mencerminkan tujuan ke arah sana, yaitu “Mewujudkan Tangerang Selatan Sebagai Kota Cerdas, Berkualitas, dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”.

Di sisi lain, Tangsel menghadapi tantangan dari karakteristik penduduknya yang unik. Menurut Teddy Sukardi (Ketua Umum IKTII/Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia), terdapat jurang pemisah yang cukup lebar antara warga Tangsel yang sudah melek dan masih gagap teknologi. Begitu pula dari segi infrastruktur yang belum merata di seluruh penjuru kota.

Padahal, kota Tangsel memiliki sumber daya ekonomi dan akademik yang sangat besar dengan kehadiran pusat-pusat bisnis, residensial, dan perguruan tinggi ternama, seperti BSD City, Summarecon, Universitas Terbuka, Binus University, UMN, dan UIN Syarif Hidayatullah. Potensi SDM juga tinggi dengan lebih dari 1,5 juta penduduk dan 71 persen di antaranya usia produktif.

Melihat faktor-faktor itu, Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan) menekankan bahwa penerapan smart city jangan selalu diasosiasikan dengan teknologi.

Smart bukan berarti banyak aplikasi, CCTV, atau Wi-Fi. Itu hanya sebagian kecil,” ujarnya. “Asal ada inovasi, itu sudah dianggap smart. Kuncinya melihat dulu yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana [aktivitas masyarakat] bisa lebih mudah lagi. Syukur-syukur bisa menggunakan teknologi,” lanjut Airin dalam Bimtek Smart City di Balai Kota Tangerang Selatan, pertengahan Agustus lalu.

Contoh Program Smart City di Tangsel

Airin mencontohkan inovasi Kecamatan Ciputat yang membuka layanan masyarakat di atas jam kantor. Hal itu dilakukan mengingat mayoritas warga adalah pekerja kantoran yang sulit mengurus administrasi pada jam kerja.

Contoh lainnya layanan antar jemput berkas ke rumah warga, pelayanan KTP dan KK satu hari selesai, dan aplikasi pelaporan warga SIARAN Tangsel. “Ini tergolong smart governance,” tukasnya.

Di sektor pelayanan kesehatan, RSUD Tangsel telah memperkenalkan SMS Gateway yang memungkinkan warga mendaftar dan memperoleh nomor antrean lewat SMS. Di sektor perizinan, sudah tersedia PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan 17 aplikasi online untuk berbagai jenis izin, dilengkapi dengan sertifikat dan tanda tangan digital.

Sementara itu, Benyamin Davnie (Wakil Wali Kota Tangerang Selatan) mengingatkan bahwa perwujudan smart city melibatkan kolaborasi banyak pihak. Tidak hanya pemerintah kota, tetapi juga unsur masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Bimtek Smart City di Tangerang Selatan merupakan bagian dari program Gerakan Menuju 100 Smart City yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah mitra akademisi dan media, termasuk Kompas Gramedia.

Bimtek adalah upaya pendampingan bagi setiap kota dan kabupaten yang terpilih masuk dalam program ini dengan tujuan akhir melahirkan masterplan smart city dan program-program unggulan (quick win) yang akan dijalankan di daerah tersebut. Bimtek dilaksanakan dalam empat sesi, mulai Juli hingga November 2017.

TERBARU

Helios Cloud menawarkan layanan backup as a service dan disaster recovery as a service sehingga pelanggan tidak perlu khawatir dengan risiko kehilangan data