Pemerintah Jepang berencana menghentikan pembelian peralatan teknologi dari perusahaan Tiongkok Huawei Technologies Co Ltd dan ZTE Corp.
Jepang beralasan pemakaian peralatan teknologi Huawei dan ZTE meningkatkan resiko kebocoran intelijen dan serangan siber.
Surat kabar Yomiuri melaporkan pemerintah diperkirakan merevisi peraturan internal terkait belanja, setidaknya pada Senin mendatang.
Pemerintah Jepang pun akan mengeluarkan peraturan resmi terkait pelarangan tersebut dan mengirimkannya kepada seluruh instansi pemerintah di Jepang.
Juru Bicara Pemerintah Jepang Yoshihide Suga, menolak memberikan komentar terkait masalah ini. Namun, ia mengatakan Jepang telah mengadakan komunikasi dengan AS terkait banyak hal termasuk keamanan siber.
"Keamanan siber menjadi isu penting di Jepang. Kami akan mengambil langkah tegas untuk melihatnya dari berbagai perspektif," katanya seperti dikutip ZDNET.
Laporan ini menjadi lanjutan dari keputusan Amerika Serikat pada tahun ini, untuk melarang pembelian perangkat Huawei oleh pemerintah. Badan intelijen AS (CIA) menuduh Huawei punya hubungan dengan pemerintah Tiongkok.
AS khawatir produk-produk Huawei memiliki celah keamanan berupa sistem pintu belakang yang dimanfaatkan untuk kegiatan mata-mata.
Selain Amerika dan Jepang, tindakan serupa juga dilakukan Australia dan Selandia Baru. Kedua negara di benua Australia ini melarang Huawei membangun jaringan 5G di wilayahnya.
Langkah yang sama juga dilakukan BT Group dari Inggris. BT Group mengungkapkan upayanya untuk menghilangkan peralatan Huawei dari inti operasional jaringan 3G dan 4G miliknya saat ini, dan menyebut tidak akan menggunakan produk perusahaan Tiongkok pada bagian inti dari jaringan terbarunya.
Ke depannya, BT Group juga tak akan lagi menggunakan peralatan Huawei untuk jaringan 5G mereka.
Direktur Biro Keamanan Komunikasi Selandia Baru Jenderal Andrew Hampton mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi risiko keamanan jaringan yang signifikan.