Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memuji pembangunan Palapa Ring Tengah yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berhutang.
Proyek Palapa Ring Tengah merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan penjamin dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII).
"Hari ini kita melihat kesuksesan pembangunan Palapa Ring Tengah yang dibangun berdasarkan variasi instrumen fiskal. Ini jadi bukti bahwa pemerintah bisa melakukan pembangunan tanpa APBN dan utang, tapi juga instrumen lain. PII itu misalnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jaminan yang diberikan PII membuat pembangunan proyek Palapa Ring dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu dana dari APBN.
"Dengan adanya jaminan oleh PII selama 15 tahun untuk kepastian pembayaran, kita bisa menarik swasta untuk mendanai. Sehingga proyek ini tidak harus menunggu 15 tahun untuk mendanai dengan APBN," sambungnya.
Pembangunan proyek Palapa Ring Tengah telah tuntas 100 persen pada Desember 2018. Jaringan kabel serat optik sepanjang 2.9995 kilometer ini melintasi 17 kabupaten dan kota layanan. Jaringan serat optik ini melalui 10 kabupaten dan kota interkoneksi, yaitu Kota Manado, Luwuk (Kab. Banggai), Tentena (Kab. Poso), Kota Baubau, Kota Kendari,Tobela (Kab. Halmahera Utara), Sanana (Kab. Kepulauan Sula), Kota Ternate, Sofifi, dan Kab. Kutai Barat.
Jaringan Palapa Ring Tengah melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Proyek senilai Rp 1,38 triliun ini memiliki masa konsesi 15 tahun.
Sri Mulyani menyebut pembangunan Palapa Ring untuk menghadirkan internet di Indonesia sebagai investasi yang luar biasa. Ia pun sependapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, yang menggambarkan Palapa Ring sebagai "tol langit" yang akan semakin menguatkan pembangunan di Indonesia.
"Internet ini adalah tol langit untuk melengkapi tol darat dan laut yang dibuat pemerintah. Mungkin dampaknya tidak langsung, tapi investasi ini luar biasa penting, karena dapat menunjang keinginan presiden untuk membangun manusia (SDM/Sumber Daya Manusia)," tutur Sri Mulyani.
Adapun pembangunan Palapa Ring dengan skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP), dengan penjamin PT PII.
Pembiayaannya menggunakan skema availability payment, yang memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi.
Pemerintah menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25 persen setiap kuartalnya.