Eskalasi perang dagang pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terus memanas dan memakan korban, salah satunya perusahaan teknologi Huawei.
Pemerintah AS mencekal dan melarang Huawei untuk berbisnis di negara dan memasukan Huawei ke dalam daftar hitam.
Bahkan, AS meminta sejumlah negara sekutunya untuk melakukan pelarangan atas penggunaan perangkat Huawei. Australia, Selandia Baru, Jepang, sampai Inggris pun mengikuti perintah pemerintah AS tersebut.
Pemerintah AS beralasan perangkat Huawei memiliki celah keamanan yang besar dan mengancam keamanan negara.
Meski demikian, sejumlah negara-negara Asia terutama Asia Tenggaran justru mengabaikan hasutan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan Huawei dan tetap menjalin kerja sama dengan Huawei.
Sebagian besar negara di Asia Tenggara seperti Filipina bahkan telah melakukan uji coba jaringan 5G dengan menggunakan perangkat Huawei. Tak hanya itu, Huawei juga dipercaya sebagai vendor sistem pengawasan berbagai kota.
Brian Harding dari Center for Strategic and International Studies, Washington, AS, mengatakan negara-negara di Asia Tenggara menanggapi dingin seruan Trump. Hal itu mengindikasikan pengaruh AS di wilayah Asia Tenggara makin redup.
"Ada keraguan apakah argumen AS tentang kejahatan Huawei dan hubungannya dengan pemerintah Tiongkok benar-benar valid," kata Brian Harding seperti dikutip Los Angeles Times.
Sejauh ini, masih belum ada negara Asia Tenggara yang melakukan pemboikotan terhadap Huawei.
Menurut analis, negara-negara di Asia Tenggara mempercayai teknologi Huawei dan menganggapnya setara dengan produk jaringan ternama seperti Nokia dan Ericsson.
Tak hanya itu, perangkat Huawei juga menawarkan harga 20 sampai 30 persen lebih murah dibandingkan kompetitornya.
"Huawei membangun reputasinya sebagai value-for-money untuk pasar perangkat jaringan yang menarik bagi pasar (negara) berkembang," ucap John Ure, Direktur Telecommunication Research Project di University of Hong Kong.