Perpres ini juga merupakan suatu kebijakan tata kelola data. Selama ini, kementerian lembaga kerap mengalami kesulitan dalam interoporibilitas data yaitu kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagi antar sistem yang saling berinteraksi. Sedangkan data-data yang dimiliki KL tidak mudah dibagikan ke antar lembaga.
Dia menambahkan dalam prinsip satu data adalah memiliki data standar, di mana yang menentukan adalah pembina data dalam hal ini BPS, BIG, dan Kementerian Keuangan).
Produsen dan Wali Data harus memiliki prinsipi prinsip yang ditentukan Pembina Data. Sehingga lebih mudah untuk melakukan interoperabilitas.
"Jadi jika data dibagi-pakaikan bisa jelas. Interoperabilitas itu penting. Karena masing-masing K/L mengumpulkan data dan dipakai sendiri dan tidak kemungkinan antara kementerian membutuhkan data yang sama," pungkasnya.