Kementerian PPN/Bappenas menyusun enam langkah strategis pemanfaatan teknologi digital untuk dorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah responsif terhadap ekonomi digital dengan membentuk Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE) karena sangat tepat dan sesuai dengan target jangka panjang Indonesia memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni.
"Kami berharap BCEE juga mampu menghadirkan kerja sama antarpara pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain," kata Bambang Brodjonegoro saat membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching di Jakarta.
Pemerintah pun telah menyusun enam langkah strategis untuk mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.
Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam.
Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up.
Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Bambang menyebut kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.
"Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola,” ujar Bambang.
Adapun terkait Industri 4.0, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik dan industri kimia.