Startup e-commerce lokal Tokopedia memproyeksikan gross merchandise value (GMV) atau nilai transaksi tahun 2019 sebesar Rp 222 triliun. Angka ini meningkat signifikan dari nilai transaksi tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 73 triliun.
Dalam acara diskusi "Dampak Tokopedia Terhadap Perekonomian Indonesia" di Jakarta, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengklaim sejak bulan Mei tahun ini, transaksi per bulan Tokopedia mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun.
"Jika target (nilai transaksi) tercapai, diperkirakan Tokopedia bisa berkontribusi sampai 1,5 persen dari total PDB (pendapatan domestik bruto) di Indonesia," kata William Perkiraan ini ditarik dari riset terbaru yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia.
Menurut riset tersebut, nilai transaksi Tokopedia pada tahun 2018 setara dengan 0,5 persen PDB Indonesia. William optimis dengan target ini karena adanya peningkatan jumlah penjual di Tokopedia.
Tahun 2018, LPEM UI mencatat jumlah penjual di Tokopedia mencapai lima juta, di mana 94 persennya merupakan penjual skala utra makro atau yang nilai penjualannya di bawah Rp 100 juta per tahun.
"Lima juta penjual tadi ada yang semakin besar nilai transaksinya dan 1,4 juta sisanya semoga semakin besar juga," katanya.
Kiki Verico, Wakil LPEM FEB UI mengatakan, dampak kontribusi Tokopedia secara langsung terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp 58 triliun.
Ia memprediksi angka tersbeut akan meningkat menjadi lebih dari Rp 170 triliun pada akhir tahun 2019.
Selain itu, Tokopedia diklaim menciptakan 10,3 persen lapangan pekerjaan baru di Indonesia dengan total 2,99 juta lapangan kerja baru pada tahun 2018. Peluang kerja yang diciptakan tidak melulu sebagai penjual, melainkan staff produksi, logistik, pemasaran dan lain-lain.
Lebih lanjut, Kiki mengatakan bahwa kehadiran platform marketplace semacam Tokopedia mendorong pertumbuhan ekonomis yang inklusif.
Sebab, Tokopedia mampu menciptakan lapangan kerja yang terbuka untuk semua orang baik angkatan kerja maupun non-angkatan kerja seperti ibu rumah tangga atau mahasiswa.
Platform digital semacam ini juga membuka akses transaksi antar wilayah sehingga tidak ada sentralisasi yang hanya terpusat di Pulau Jawa saja.