Dikutip dari AFP, larangan dilakukan karena iklan di internet sangat berpengaruh dan berpotensi membawa risiko signifikan bagi politik di berbagai negara.
Kepala keuangan Twitter Ned Segal mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada prinsip, bukan soal materi.
Kebijakan itu merupakan respons atas kebijakan kontroversial Facebook yang membiarkan politisi untuk bebas 'berkeliaran' dalam iklan politik tanpa pemeriksaan fakta.