Vietnam berencana untuk meluncurkan layanan seluler 5G komersial tahun ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam menyebutkan dalam di situs webnya, lansir Reuters, Selasa.
Pemerintah Vietnam tahun lalu memberikan lisensi percobaan 5G pertamanya untuk Viettel, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.
Pada bulan Juni, perusahaan saham gabungan Vingroup JSC menandatangani kesepakatan dengan Qualcomm dan Fujitsu untuk memproduksi ponsel pintar 5G di Vietnam.
Sementara itu, di Indonesia, perbincangan hangat dunia teknologi dan telekomunikasi juga berputar di sekitar 5G sepanjang 2019.
Indonesia belum menetapkan target kapan jaringan 5G akan dipakai di Indonesia, namun, pemerintah mengatakan 5G diharapkan datang di waktu yang tepat untuk menggunakan teknologi tersebut sehingga tidak hanya menjadi tempat untuk memasarkan 5G.
Meski pun belum jelas kapan 5G akan masuk Indonesia, pemerintah dan lembaga yang terlibat, termasuk industri telekomunikasi, sudah menyiapkan berbagai hal agar dapat mengadopsi jaringan 5G.
Smartfren pada pertengahan 2019 menguji coba jaringan 5G di pabrik pengolahan kelapa sawit di Marunda, beberapa waktu lalu, menggunakan frekuensi 28GHz milimeter wave, untuk memantau lokasi publik secara aktual, real time, dipadukan dengan internet of things (IoT) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Uji coba terbaru dari Telkomsel pada akhir November 2019, bersama dengan OPPO, menguji coba jaringan 5G di Batam untuk panggilan telepon melalui protokol internet (VoIP) di perangkat Reno versi 5G.
Kenapa Indonesia Lama?
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan tidak ingin terburu-buru menghadirkan jaringan generasi terbaru 5G di Indonesia, namun ingin mengkaji secara menyeluruh termasuk soal permintaan dan penawaran.
"Tidak ada 5G kalau tidak siap serat optik. Bisa-bisa 4G rasa 3G, nanti 5G rasa 4G juga karena ketidaksiapan jumlah optik," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, saat diskusi "Embarking 5G, A Pursuit to Digital Destiny" di Jakarta.
Menurut Ismail, momen masuk ke pasar 5G harus tepat, salah satunya Indonesia harus menjadi tuan rumah saat 5G masuk, bukan hanya pasar.
"Jangan sampai kita hanya belanja, dimanfaatkan, tapi, tidak bisa jadi tuan rumah," kata Ismail.
Pemerintah perlu membuat aturan untuk mendorong pengembang membuat perangkat keras, platform, konten maupun aplikasi yang memanfaatkan 5G.
Salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan mengenai 5G adalah soal permintaan dan penawaran serta ekosistem. Indonesia perlu menemukan model bisnis yang tepat untuk memasarkan 5G.
Ismail mencontohkan saat ini konsumen Indonesia cenderung membayar dalam paket bundel yang berisi koneksi dan layanan lainnya.
Indonesia perlu menemukan model bisnis yang inovatif agar 5G dapat mendukung program seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara dari segi regulasi, regulator perlu menemukan mekanisme untuk berbagi spektrum yang adil bagi operator seluler. Konsep ini dilakukan di negara lain untuk menekan biaya 5G.
Pemerintah sedang menyiapkan kandidat spektrum yang akan dialokasikan untik jaringan 5G, diperkirakan akan menggunakan frekuensi 26GHz yang relatif kosong saat ini.
Konferensi internasional untuk telekomunikasi radio, World Radiocommunication Conference (WRC) 2019 di Mesir menetapkan frekuensi tambahan yang akan dipakai untuk jaringan 5G.
Dikutip dari laman International Telecommunication Union (ITU) News, lembaga PBB untuk teknologi informatika, WRC menetapkan rentang frekuensi tambahan yang akan digunakan untuk jaringan 5G, yaitu frekuensi 24,2 - 27,5GHz, 37 - 43,5GHz dan 45,5 - 47GHz.
WRC juga memasukkan frekuensi 47,2 - 48,2GHz dan 66-71GHz untuk jaringan 5G.