Find Us On Social Media :

Pemerintah AS Bakal Blokir Pasokan Cip Global ke Huawei

By Adam Rizal, Senin, 30 Maret 2020 | 16:30 WIB

Trump dan Huawei

Pejabat senior Amerika Serikat (AS) menyetujui aturan baru untuk memutus rantai pasokan cip global ke Huawei. Rahasia tersebut diungkap oleh seorang sumber yang mengetahui masalah internal.

Seperti dikutip Reuters, peraturan baru itu mengatur perusahaan asing yang menggunakan peralatan pembuat chip harus mengamankan lisensi sebelum mengirim beberapa pasokan komponen ke Huawei.

Fokus dari peraturan baru itu adalah membatasi penjualan cip yang lebih canggih ke raksasa telekomunikasi Cina. Semua tahu bahwa Amerika Serikat telah lama menuduh bahwa Huawei punya kedekatan dengan pemerintah China.

Hubungan dekat antara Huawei dan pemerintah China menciptakan ketakutan. AS menduga semua peralatan buatan Huawei dapat digunakan untuk memata-matai keamanan nasional dan perusahaan lain oleh Cina.

Departemen Perdagangan AS memasukkan Huawei ke daftar hitam setelah ada perintah dari Presiden Donald Trump. Trump secara efektif melarang perusahaan dari jaringan komunikasi berhubungan dengan Huawei.

Tak hanya Huawei, perusahaan lain asal China juga mendapat embargo. Perusahaan tersebut adalah ZTE. Namun demikian, Huawei dan ZTE menyangkal; perangkat buatan mereka sama sekali tak bisa untuk memata-matai.

Trump belum menandatangani langkah-langkah baru yang diusulkan. Jika ia melakukannya, banyak perusahaan teknologi AS akan kolaps. Sebut saja Apple dan Qualcomm, yang selama ini sangat tergantung kepada Huawei.

Dana Pemerintah

Presiden AS Trump telah menandatangani undang-undang yang akan melarang operator telekomunikasi di Amerika serikat (AS) menggunakan dana pemerintah untuk membeli peralatan jaringan Huawei dan ZTE.

“Undang-undang ini akan melindungi infrastruktur telekomunikasi kita. Ini akan melarang penggunaan dana federal untuk membeli peralatan dari perusahaan tertentu yang menimbulkan ancaman keamanan nasional,” ujang Gedung Putih, dikutip dari laman Gizchina.

Selain itu, undang-undang mengharuskan Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk mengembangkan skema pembayaran untuk operator lokal. Dana ini diperlukan agar mereka dapat menghapus peralatan Huawei dan ZTE dari jaringan mereka.

Namun, RUU tersebut menimbulkan ketidakpuasan di antara para operator AS karena sekitar 25 persen dari perusahaan anggota asosiasi menggunakan peralatan Huawei atau ZTE.