Perang dingin antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan China masih berlanjut. Dua negara ini lagi-lagi menyeret Huawei ke pusaran konflik politik.
Baru-baru ini, pemerintah AS di bawah Donald Trump berupaya menghambat produksi chipset Huawei.
Departemen Perdagangan AS mewajibkan semua perusahaan semikonduktor untuk memiliki izin lisensi ketika akan menjual produknya ke Huawei. Aturan ini resmi berlaku per 15 Mei dengan tenggang selama empat bulan atau 120 hari.
"Kebijakan ini mengutamakan Amerika, mengutamakan perusahaan Amerika, dan keamanan nasional Amerika," jelas perwakilan Departemen Perdagangan AS.
Departemen Perdagangan AS berdalih bahwa kebijakan ini dibuat agar Huawei tidak main-main dengan statusnya sebagai perusahaan "entity list".
Seperti diketahui, tahun lalu, AS memasukan Huawei ke dalam daftar hitam yang artinya tidak boleh berbisnis langsung dengan perusahaan AS.
"Ada celah teknis yang cukup tinggi di mana Huawei bisa, secara efektif, menggunakan teknologi dengan pabrikan dari luar negeri," kata Wilbur Ross, Sekertaris Perdagangan AS.
China tidak tinggal diam menanggapi pembatasan terhadap Huawei. Dilaporkan Reuters, Negara Tirai Bambu akan melakukan investigasi dan memperketat pembatasan terhadap perusahaan asal AS, seperti Apple, Cisco System, dan Qualcomm, termasuk menunda pembelian pesawat Boeing.
Perwakilan Departemen Perdagangan membantah bahwa aturan ini merupakan pemblokiran bisnis Huawei.
"Ini adalah syarat lisensi. Bukan berarti hal itu (Huawei) ditolak," jelasnya. Aturan ini lebih dimaksudkan untuk memberikan visibilitas lebih besar bagi pemerintah AS untuk memantau pengiriman barang dari negaranya.
"Apa yang kami lakukan dengan pengajuan lisensi, kami lihat nanti. Setiap pengajuan akan dinilai berdasarkan kemampuan," imbuhnya.
Kabar ini langsung menghantam nilai saham beberapa perusahaan semikonduktor AS, seperti Lam Research dan KLA Corp yang nilai sahamnya masing-masing turun 6,4 persen dan 4,8 persen dalam perdagangan AS.