Find Us On Social Media :

Percepat Digitalisasi Nasional, Menkominfo Minta Tambahan Anggaran

By Adam Rizal, Rabu, 24 Juni 2020 | 15:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Guna mempercepat transformasi digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk tahun 2021 mendatang.

Adapun kelima program tersebut adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran yang besar untuk merealisasikan kelima program tersebut.

"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Johnny.

Johnny mengatakan bahwa anggaran tersebut diajukan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono, mengatakan bahwa pihaknya mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kemkominfo sesuai dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran (TA) 2021.

"Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain, Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Ekonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021," ungkap Bambang.

Kominfo pun mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Anggaran tersebut akan digunakan salah satunya untuk membangun Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non komersial, dan persiapan pusat data sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional.

Selain itu, Johnny memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia saat ini.

Johnny menyebut bahwa dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, sebanyak 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G.

Adapun sebanyak 12.548 desa dan kelurahan saat ini masih belum terlayani 100 persen jaringan 4G.