Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemenang mitra kerja sama Program Penyediaan Layanan Seluler BTS 4G di Wilayah 3T, yakni XL Axiata dan Telkomsel.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dengan Direktur Utama BAKTI Kemkominfo Anang Latif yang disaksikan Menkominfo Johnny G. Plate dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto.
Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari hasil seleksi mitra kerja sama yang diumumkan pada 27 September 2021. Dalam hasil seleksi itu disebutkan BTS 4G yang dibangun di 7.904 lokasi sepanjang 2021-2022 oleh BAKTI akan diintegrasikan dengan layanan milik dua pemenang lelang tersebut.
BAKTI Kominfo ditugasi oleh negara oleh pemerintah untuk membangun 9113 BTS di 9113 desa atau kelurahan di wilayah terdepan terluar dan tertinggal di Indonesia. Tantangannya bisa berupa kondisi geografis, budaya, sampai dengan kondisi keamanan dan ketertiban.
“Namun dalam tantangan apapun, amanat dan mandat ini harus dilaksanakan dengan baik,” kata Menteri Johnny.
Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku sepanjang 10 tahun kedepan, dalam aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS 4G termasuk untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan penyediaan lahan merupakan tanggung jawab BAKTI.
Dirut BAKTI Kemkominfo Anang Latif mengatakan aspek penyediaan layanan 4G kepada pelanggan termasuk operasi dan pemeliharaan layanan 4G secara keseluruhan merupakan tanggung jawab mitra operator seluler terpilih. Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari penugasan negara pada BLU BAKTI. Ia menuturkan, BAKTI mendapat tugas untuk membangun 9.113 BTS di 9.113 desa atau kelurahan di wilayah 3T di Indonesia.
Kehadiran BTS 4G di wilayah tersebut pun diharapkan bisa mempersempit disparitas digital di Indonesia.
“Kami menginginkan equality di era disrupsi ekonomi agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Moto kami tidak ada yang tertinggal,” tutup Anang.
Pembiayaan Infrastruktur Digital
Pemerintah, kini telah menetapkan kegiatan strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan menitik beratkan pada membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan jumlahnya pembiyayaan infrastruktur digital telah mencapai 75 triliun sejak tahun 2019 hingga 2022. Mulai tahun 2019 sebesar sekitar 7 triliun, meningkat menjadi 10 triliun di 2020, dan tahun 2022 ini mencapai 25 triliun.