Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan peretasan akun media sosial beberapa pimpinan organisasi mahasiswa menjelang aksi demonstrasi. Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjaga soliditas nasional.
“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, tidak ada peretasan. Tapi yang harus kita tahu bahwa serangan siber itu setiap detik terjadi. Sehingga kita masing-masing harus menjaga agar ruang digital kita terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi harus dijaga,” tandasnya saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Menteri Johnny menjelaskan setiap pengguna platform media sosial mempunyai one-time password (OTP) yang bisa digunakan untuk melindungi akun. Karena itu, Menkominfo mengimbau agar setiap orang sering mengganti password guna menghindari peretasan.
“Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu (peretasan akun media sosial). Kemudian setiap kali ada serangan-serangan (siber) dituduhkan kepada pemerintah, apalagi dalam agenda atau event seperti begini,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin.
Menkominfo menegaskan tugas dan peran Pemerintah khususnya Kementerian Kominfo untuk menjaga ruang digital tetap kondusif dan sehat.
“Apalagi selama saya di sini (sebagai Menkominfo), saya menjaga betul komitmen terhadap kebebasan pers, ekspresi pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik. Tetapi serangan siber terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga bersama, agar selalu mengganti password kita, juga platform penyelenggara sistem elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” tuturnya.
Jaga Soliditas Nasional
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah saat ini fokus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Pemerintah membutuhkan soliditas antarsesama anak bangsa.
“Ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah cukup jelas disampaikan Presiden Joko Widodo. Menteri Johnny menyatakan jika masih ada sebagian masyarakat atau generasi muda dan mahasiswa yang belum yakin, maka bisa dikomunikasikan dengan baik.
“Saya kira saya juga untuk setiap saat selalu bersedia untuk menjembatani agar itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan. Menkopolhukam juga selalu terbuka kesempatannya untuk bisa berkomunikasi dan dialog,” tandasnya.
Menkominfo menegaskan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, dalam situasi saat ini, hal itu perlu mempertimbangkan beberapa hal.