Desa menjadi bagian sentral dari reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan lokasi yang tersebar di seluruh penjuru negeri, desa dapat menjadi katalis transformasi digital pemerintah di Indonesia yang manfaatnya langsung terasa di masyarakat.
Pesan itulah yang mencuat pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Percepatan Transformasi Digital Desa yang pada Selasa (18/10). Acara ini digelar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan dihadiri perwakilan desa, kecamatan, dan kota/kabupaten dari Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
Menurut Anggar Pramudiani Widyaningtyas (Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri RI), Pemerintah RI berkomitmen memanfaatkan teknologi digital untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah membangun SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik), yaitu sistem tata kelola terpadu untuk seluruh level pemerintahan di Indonesia.
Sistem SPBE ini juga menyentuh level desa sebagai bagian dari sistem tata kelola dan pelayanan masyarakat. “Keterpaduan TIK dan pengelolaan data pemerintah diharapkan dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat" ungkap Anggar.
Ungkapan senada juga diungkap Dwi Elfrida Martina (ketua tim Pembinaan Otonomi bidang SPBE dan Kota Cerdas Kemenkominfo RI). “Kalau data dari desa sudah valid dan berformat digital, hal itu akan memudahkan perwujudan Satu Data Indonesia,” ungkap Dwi. Manfaat yang akan langsung terasa adalah pengambilan keputusan yang tepat dan efektif karena dibuat berdasarkan data yang valid.
Dwi juga menyebut, digitalisasi di desa akan menimbulkan efek berantai bagi masyarakat. Digitalisasi yang berawal di area pemerintahan akan menggulirkan momentum perubahan ke area digital economy dan digital society. Dengan begitu, masyarakat desa pun siap menghadapi perubahan di masa depan.
Memanfaatkan Sideka NG
Untuk mempercepat digitalisasi di level desa, pemerintah pusat pun berkomitmen menyediakan infrastruktur digital pendukung. Salah satunya adalah Sideka NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Next Generation). Sideka NG ini adalah platform yang dapat digunakan pemerintah desa untuk membangun layanan digital untuk masyarakat.
Melalui Sideka NG, setiap desa di Indonesia mendapatkan situs khusus berdomain (namadesa).desa.id. Sideka NG juga memungkinkan desa membuat sistem pelayanan berbasis digital bagi warga. Yang tak kalah penting, Sideka NG ini akan menjadi bagian dari PDN (Pusat Data Nasional) yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Artinya, setiap desa di Indonesia dapat langsung memanfaatkan Sideka NG tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Dan semua itu dapat digunakan secara gratis.
Karena itulah, pemerintah mendorong setiap desa di Indonesia untuk memanfaatkan Sideka NG ini. “"Sebagai bagian dari pemerintahan, kita harus beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai baru dan melakukan transformasi budaya kerja," tambah Anggar.