Biasanya serangan siber meningkat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menyusul banyak pihak yang ingin menggangu kestabilan politik nasional.
Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan mengatakan BSSN sudah mempersiapkan upaya-upaya mitigasi serangan siber yang diprediksi naik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kami sudah menyiapkan cara-cara mitigasi untuk melindungi sistem Pemilu kita sehingga Pemilu bisa berjalan dengan baik," katanya.
KPU juga telah berkoordinasi dengan BSSN untuk menjaga keamanan ruang siber termasuk membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan terkait.
"Kita bekerja sama dengan teman-teman yang menyediakan infrastruktur, teman-teman di industri, kemudian Kominfo selaku yang bertanggung jawab atas konten-konten di ruang siber," ujarnya.
Anton mengatakan potensi bahaya serangan siber Pemilu 2024 tidak terlalu besar karena penghitungan suaranya masih dilakukan secara manual. Upaya-upaya mitigasi serangan siber tetap harus disiapkan dengan matang karena rekapitulasinya tetap menggunakan sistem.
Pihaknya berharap masyarakat dan para peserta Pemilu 2024 dapat turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menjaga keamanan siber.
"Untuk masyarakat, saya pikir laksanakan hak pilih dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU. Lalu dalam sistem kepemiluan kita kan sudah ada entitas seperti pengawas dari Bawaslu, kemudian saksi-saksi dari politik, jalankan SOP-nya dengan benar, insya Allah berjalan dengan baik," tutup Anton.
Bentuk Tim Keamanan Siber
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) membentuk tim keamanan siber bernama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mencegah pencurian data milik Bawaslu dan menjaga reputasi lembaga.
"Pembentukan CSIRT adalah langkah untuk mencegah terjadinya pencurian data di lingkungan pengawas pemilu. Jangan sampai nanti Bawaslu sebagai pengawas justru juga terkena serangan oleh pihak tidak bertanggung jawab," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam keterangannya.
Puadi mengatakan potensi keamanan siber meningkat menjelang Pemilu 2024. Ia meminta jajaran Bawaslu untuk serius menangani keamanan siber.