Menyusul seruan lebih dari 1000 ahli di bidang teknologi beberapa hari lalu untuk menghentikan sementara pelatihan sistem AI (Artificial Intelligence) di industri, termasuk ChatGPT, UNESCO kembali mengingatkan semua pemerintah negara untuk mengimplementasikan kerangka kerja etika dalam penerapan teknologi AI.
“UNESCO menyerukan kepada semua negara untuk segera mengimplementasikan Rekomendasi Etika Artificial Intelligence. Kerangka kerja normatif global ini, yang diadopsi dengan suara bulat oleh 193 negara anggota organisasi (UNESCO), menyediakan semua perlindungan yang diperlukan,” tulis UNESCO dalam rilis di laman resminya, Kamis (30/3/2023).
Rekomendasi UNESCO tentang Etika Artificial Intelligence adalah kerangka kerja global pertama untuk penggunaan Artificial Intelligence secara etis.
Rekomendasi ini memandu negara-negara tentang cara memaksimalkan manfaat AI dan mengurangi risiko yang ditimbulkannya.
Untuk tujuan tersebut, kerangka kerja berisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip, serta rekomendasi kebijakan terperinci di semua bidang yang relevan.
UNESCO sendiri merasa prihatin dengan banyak masalah etika yang ditimbulkan oleh inovasi AI ini, khususnya diskriminasi dan stereotip, termasuk masalah ketidaksetaraan gender, tetapi juga memerangi disinformasi, hak privasi, perlindungan data pribadi, dan hak asasi manusia dan lingkungan.
“Regulasi yang dibuat secara mandiri oleh industri dinilai tidak cukup untuk menghindari bahaya etis ini, itulah sebabnya Rekomendasi ini menyediakan alat untuk memastikan bahwa pengembangan AI mematuhi aturan hukum, menghindari bahaya, dan memastikan bahwa ketika bahaya terjadi, akuntabilitas dan mekanisme ganti rugi sudah tersedia bagi mereka yang terkena dampak,” tulis UNESCO.
Rekomendasi UNESCO menempatkan alat Penilaian Kesiapan sebagai inti dari panduannya untuk negara-negara Anggota.
Alat ini memungkinkan negara-negara untuk memastikan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam angkatan kerja untuk memastikan regulasi yang kuat di sektor AI.
Alat ini juga akan mengatur agar negara-negara melaporkan secara teratur tentang kemajuan dan praktik mereka di bidang AI, khususnya dengan mengirimkan laporan berkala setiap empat tahun sekali.
“Dunia membutuhkan aturan etika yang lebih kuat untuk AI: inilah tantangan zaman kita. Rekomendasi UNESCO tentang etika AI menetapkan kerangka kerja normatif yang sesuai. Semua negara anggota kami mendukung Rekomendasi ini pada November 2021. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengimplementasikan strategi dan peraturan di tingkat nasional. Kita harus menjalankannya dan memastikan bahwa kita memenuhi tujuan Rekomendasi tersebut,” kata Audrey Azoulay, Director-General, UNESCO.
Hingga saat ini, lebih dari 40 negara di dunia telah bekerja sama dengan UNESCO untuk mengembangkan pengawasan dan keseimbangan AI di tingkat nasional, berdasarkan Rekomendasi tersebut.
UNESCO pun mengajak semua negara untuk bergabung dengan gerakan untuk menerapkan Remonkedasi tersebut supaya membangun AI yang lebih beretika.