Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini dugaan kebocoran data paspor 34,9 juta warga Indonesia.
Kominfo pun buka suara dan akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan adanya dugaan data paspor bobol sebanyak 34.900.867.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah telah melakukan investigasi awal dari website yang menawarkan data itu maupun informasi dari masyarakat, dan Kominfo menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor.
"Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun," ujar Semuel dalam keterangan tertulisnya.
Sampai saat ini Kominfo belum menyimpulkan temuan tersebut merupakan data apa, kapan, dari mana dan bagaimana terjadi kebocoran. Oleh karena itu, Kominfo akan melakukan klarifikasi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
"Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan data," tandasnya.
Guna mengetahui penyebab dugaan kebocoran data, pria yang disapa Semmy ini mengungkapakan akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Untuk itu kami akan meminta bantuan dari BSSN untuk bersama-sama melakukan investigasi terkait bagaimana dan apa penyebabnya," ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan BSSN telah melakukan koordinasi dengan tim Pusat Data Nasional (PDN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat LAIP Kominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham dan Ditjen Imigrasi.
"Hingga saat ini tim teknis BSSN bersama dengan tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi, dan investigasi atas dugaan insiden kebocoran data paspor WNI tersebut," ujar Ariandi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (7/7/2023).
BSSN bersama Kemenkumham melakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk memastikan keamanan dan layanan sistem berjalan dengan normal. BSSN pun mengimbau kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi.
"Untuk senantiasa meningkatkan keamanan data pribadi dan sistem elektronik yang dioperasikan," ucapnya.